Anggota DPRD Kalimantan
Selatan HM Lutfi Saifuddin
meminta publik agar tidak
menganggap anggota dewan
mudah disuap sehingga menolak pemilihan kepala daerah oleh
DPRD. "Jangan anggap kami di DPRD
mudah disuap untuk
menentukan kepala daerah, baik
gubernur ataupun bupati/wali
kota," kata legislator asal Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjawab
wartawan di Banjarmasin,
Selasa. Lutfi menilai penolakan pemilihan
kepala daerah melalui DPRD tidak
rasional, karena beranggapan
dewan tidak mampu memilih
yang terbaik dan makan suap. Menurut dia, sebenarnya
pemilihan langsung ataupun
tidak langsung itu sama saja,
karena keduanya memiliki sisi
positif dan negatif, namun tetap
bisa menentukan kepala daerah yang baik. "Jadi, jangan berprasangka
buruk kepada dewan, apalagi
hingga kini dewan belum
bekerja, baru pengambilan
sumpah sebagai wakil rakyat,
namun sudah diduga bermain dengan calon kepala daerah,"
katanya. "Lepaskan prasangka buruk,
kita akan bekerja dengan baik
untuk menentukan kepala
daerah. Apalagi masih berupa
wacana dan belum diputuskan,"
tambahnya. Bahkan, dia menilai pemilihan
melalui legislatif justru lebih baik,
karena dewan sekarang tidak
akan main-main dan
mempertaruhkan jabatannya
dalam menentukan gubernur, bupati, maupun wali kota. "Insya Allah, kita tidak akan
mudah diiming-imingi," tegas
ketua organisasi sayap pemuda
Partai Gerindra "Satria" Kalsel
itu. Pendapat senada dikemukakan H
Muhammad Nur, anggota dewan
dari Partai Gerindra juga. Ia
mengatakan pemilihan langsung
memakan biaya yang besar dan
hanya akan memilih kepala daerah yang memiliki dana besar
pula. "Justru yang berpotensi tidak
akan terpilih, karena tidak
memiliki dana besar untuk
memenangkan pemilu secara
langsung," tambah Bendahara
DPD Partai Gerindra Kalsel itu. Menurut dia, kedua sistem
pemilihan, baik langsung maupun
melalui DPRD, masing-masing
memiliki kelebihan dan
kekurangan, namun harus dicari
yang terbaik bagi kepemimpinan di daerah. "Yang pasti dengan pemilu
langsung, hanya yang punya
modal kuat yang akan menang,"
ujar anggota DPRD Kalsel dua
periode itu. Ketua Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) H Riswandi
menyatakan baik sistem
pemilihan langsung maupun
pemilihan oleh DPRD memiliki
kelebihan dan kekurangan. "Tergantung proses seleksi di
tingkat partai politik (parpol),"
tutur anggota DPRD Kalsel tiga
periode yang menyandang gelar
sarjana ilmu pemerintaan itu. Jika masalah penyelewengan
yang diperdebatkan, menurut
dia, hal itu mudah diatasi, yakni
dengan melibatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
agar bisa mengawasi DPRD dalam pemilihan kepala daerah. "Pengawasan ini kan mudah
dilakukan, sehingga anggota
dewan tidak memiliki
kesempatan 'main mata' dengan
calon kepala daerah ataupun tim
suksesnya," kata Riswandi.
Sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/s6irJ
