Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, meyakini pertempuran yang selama ini terjadi antara Ukraina dan Rusia merupakan permainan Amerika Serikat (AS). Lavrov menyebut AS merupakan sosok dibalik strategi-strategi yang kerap diambil Ukraina.
Lavrov bahkan menyebut negara berjuluk Paman Sam itu menghasut Ukraina agar mengesampingkan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur, dan lebih mendorong Ukraina untuk mengambil langkah militer.
Tuduhan itu muncul setelah AS dengan mudah menyetujui hukum baru Ukraina mengenai status baru Donbass. Ukraina memberikan dua wilayah di Donbass yaitu Lugansk dan Donetsk, sebagai hak khusus untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Pemerintah Rusia menilai itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Minsk.
"Jika AS menerima hal yang melanggar perjanjian di Minsk, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Paman Sam menghasut Ukraina untuk menyelesaikan konflik dengan cara militer," ujar Lavrov, seperti diberitakan Russia Today, Jumat (20/3/2015).
Dalam perjanjian Minsk, terdapat poin yang menjelaskan pemberian status wilayah khusus bagi Donbass, namun hukum yang diberlakukan dalam pemberian status itulah yang dipermasalahkan Rusia. Hukum itu menyatakan, dua wilayah di Donbass yaitu Lugansk dan Donetsk hanya akan diakui statusnya jika sudah dikuasai kembali oleh Pemerintah Ukraina.
Rusia semakin kesal ketika mengetahui pihaknya di Donetsk dan Luganks tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberian status khusus itu.
"Kepemimpinan Ukraina, pada dasarnya sudah secara sepihak menghentikan komitmen mereka terhadap perjanjian Minsk," tegas Lavrov.
sumber (okz.me)
Link: http://adf.ly/1AfFlV
Lavrov bahkan menyebut negara berjuluk Paman Sam itu menghasut Ukraina agar mengesampingkan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur, dan lebih mendorong Ukraina untuk mengambil langkah militer.
Tuduhan itu muncul setelah AS dengan mudah menyetujui hukum baru Ukraina mengenai status baru Donbass. Ukraina memberikan dua wilayah di Donbass yaitu Lugansk dan Donetsk, sebagai hak khusus untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Pemerintah Rusia menilai itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Minsk.
"Jika AS menerima hal yang melanggar perjanjian di Minsk, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Paman Sam menghasut Ukraina untuk menyelesaikan konflik dengan cara militer," ujar Lavrov, seperti diberitakan Russia Today, Jumat (20/3/2015).
Dalam perjanjian Minsk, terdapat poin yang menjelaskan pemberian status wilayah khusus bagi Donbass, namun hukum yang diberlakukan dalam pemberian status itulah yang dipermasalahkan Rusia. Hukum itu menyatakan, dua wilayah di Donbass yaitu Lugansk dan Donetsk hanya akan diakui statusnya jika sudah dikuasai kembali oleh Pemerintah Ukraina.
Rusia semakin kesal ketika mengetahui pihaknya di Donetsk dan Luganks tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberian status khusus itu.
"Kepemimpinan Ukraina, pada dasarnya sudah secara sepihak menghentikan komitmen mereka terhadap perjanjian Minsk," tegas Lavrov.
sumber (okz.me)
Link: http://adf.ly/1AfFlV
