JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2015 kemungkinan besar akan kembali menggunakan pagu anggaran 2014, yakni sebesar Rp 72,9 triliun. Hal itu disebabkan karena DPRD tak sepakat dengan RAPBD yang diajukan Pemprov.
Salah seorang anggota DPRD DKI mengatakan, alasan para pimpinan di lembaganya itu tak menyetujui RAPBD 2015 semata-mata lebih disebabkan agar hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tetap berjalan.
"Kalau pakai 2015, artinya DPRD setuju dokumen yang diajukan (oleh Pemprov) sah. Kalau gitu, buat apa ada angket. Tujuan angket kan untuk menyelidiki dokumen (RAPBD 2015) yang dipakai palsu apa asli," ujar anggota DPRD yang enggan namanya disebut itu kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).
Saat ditanyakan perihal ngotot-nya DPRD yang tetap ingin hak angket berlanjut, anggota itu menyebut adanya kaita antara rencana tersebut dengan memakzulan Ahok (sapaan Basuki). "Supaya rencana impeachment (pemakzulan) jalan terus," ujar legislator yang juga meminta nama fraksinya tak disebut itu.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik menyatakan bahwa hak angket memang akan terus berjalan. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Panitia Hak Angket Mohamad Sangaji pada pekan lalu.
Namun, saat ditanyakan perihal rencana pemakzulan, Taufik belum mau berkomentar. Sebab, ia mengaku masih menunggu hasil angket yang nantinya akan diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.
"Belum sampai ke situ, tunggu keputusan panitia hak angket," ujar dia.
Pekan lalu, panitia hak angket Mohamad Sangaji menyatakan, penyelidikan terhadap adanya dugaan maladministrasi dalam pengajuan RAPBD 2015, dan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, akan tetap berlanjut. Bahkan, kata dia, saat ini penyelidikan panitia hak angket telah memasuki tahap akhir. Yang artinya, hasilnya akan segera diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.
"Angket sudah final. Tinggal saya panggil tim ahli untuk diparipurnakan. Paripurnanya setelah tenggat waktu (penyerahan RAPBD 2015) ke Kemendagri tanggal 23 (Maret)," kata dia, di Gedung DPRD, Kamis (19/3/2015).
Sumber (megapolitan.kompas.com)
Buat nge rampok APBD DKI pertama2 memang ahok nyang harus disingkirkan,
kl sudah gak ada ahok, Pesta bisa dimulai
Link: http://adf.ly/1BI3ie
Salah seorang anggota DPRD DKI mengatakan, alasan para pimpinan di lembaganya itu tak menyetujui RAPBD 2015 semata-mata lebih disebabkan agar hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tetap berjalan.
"Kalau pakai 2015, artinya DPRD setuju dokumen yang diajukan (oleh Pemprov) sah. Kalau gitu, buat apa ada angket. Tujuan angket kan untuk menyelidiki dokumen (RAPBD 2015) yang dipakai palsu apa asli," ujar anggota DPRD yang enggan namanya disebut itu kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).
Saat ditanyakan perihal ngotot-nya DPRD yang tetap ingin hak angket berlanjut, anggota itu menyebut adanya kaita antara rencana tersebut dengan memakzulan Ahok (sapaan Basuki). "Supaya rencana impeachment (pemakzulan) jalan terus," ujar legislator yang juga meminta nama fraksinya tak disebut itu.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik menyatakan bahwa hak angket memang akan terus berjalan. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Panitia Hak Angket Mohamad Sangaji pada pekan lalu.
Namun, saat ditanyakan perihal rencana pemakzulan, Taufik belum mau berkomentar. Sebab, ia mengaku masih menunggu hasil angket yang nantinya akan diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.
"Belum sampai ke situ, tunggu keputusan panitia hak angket," ujar dia.
Pekan lalu, panitia hak angket Mohamad Sangaji menyatakan, penyelidikan terhadap adanya dugaan maladministrasi dalam pengajuan RAPBD 2015, dan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, akan tetap berlanjut. Bahkan, kata dia, saat ini penyelidikan panitia hak angket telah memasuki tahap akhir. Yang artinya, hasilnya akan segera diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.
"Angket sudah final. Tinggal saya panggil tim ahli untuk diparipurnakan. Paripurnanya setelah tenggat waktu (penyerahan RAPBD 2015) ke Kemendagri tanggal 23 (Maret)," kata dia, di Gedung DPRD, Kamis (19/3/2015).
Sumber (megapolitan.kompas.com)
Buat nge rampok APBD DKI pertama2 memang ahok nyang harus disingkirkan,
kl sudah gak ada ahok, Pesta bisa dimulai
Link: http://adf.ly/1BI3ie
