TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi pendukung pemerintah optimistis hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly tak akan lolos di paripurna. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate menyatakan usulan hak angket tak mendapat dukungan penuh dari koalisi nonpemerintah yang menjadi pengusulnya.
"Angket layu di paripurna karena Demokrat dan PAN menolak, Golkar pun terbelah," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sebaliknya, koalisi pemerintah dipastikan bulat menolak pengajuan angket.
Baik PAN maupun Demokrat merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada pemilihan presiden yang lalu. Mereka dalam barisan koalisi Merah Putih bersama partai Gerindra dan Golkar.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan fraksinya tak mendukung usulan pengajuan angket. Alasannya, partai berlambang matahari biru itu tak ingin mencampuri urusan internal partai lain. "Saya sampaikan PAN tidak boleh ikut kebisingan politik ini," katanya. Dia memastikan dukungan dari sejumlah anggota fraksi merupakan sikap pribadi.
Ketua Harian Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan juga memastikan fraksinya tak akan menyetujui pengajuan angket dalam rapat paripurna. Sebanyak 61 anggota fraksi Demokrat di DPR telah mendapat arahan dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sjarief, angket hanya bisa digunakan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas. "Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan oleh internal masing-masing partai," ujarnya.
Hingga kemarin, pengajuan angket diteken oleh 116 anggota Dewan. Mereka terdiri atas dua anggota fraksi PAN, 20 anggota Partai Keadilan Sejahtera, 37 anggota Gerindra, 55 anggota Golkar, dan 2 dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Jumlah ini jauh dari total suara koalisi nonpemerintah di Parlemen yang berjumlah 292 orang. Selain menuding Menteri Yasonnna mengintervensi Golkar, pendukung angket menilai Yasonna mencampuri konflik partai Ka'bah dengan mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy.
Pendukung kepengurusan Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy memastikan akan menolak pengajuan angket. Ketua Golkar dari kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengatakan sebanyak 80 dari 91 anggota fraksi Golkar di Senayan sudah menolak angket. Dia mengklaim mayoritas anggota fraksi yang meneken angket sudah menarik dukungan setelah Agung mengantongi surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM pada Senin lalu.
Leo yakin, hingga pelaksanaan paripurna, pendukung angket dari fraksi Golkar tak akan lebih dari 10 orang. "Kami siapkan peringatan 1, peringatan 2, hingga pergantian antarwaktu bagi anggota fraksi yang tetap ngotot mengusung angket. "Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP dari kubu Romahurmuziy mengatakan dari 39 anggota fraksi PPP di DPR, pendukung kubu Djan Faridz yang masih tergabung dalam koalisi nonpemerintah hanya tinggal 6 orang.
SUMBER
SAYA BENAR - BENAR BAHAGIA MENDENGARNYA
Link: http://adf.ly/1BrxRU
"Angket layu di paripurna karena Demokrat dan PAN menolak, Golkar pun terbelah," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sebaliknya, koalisi pemerintah dipastikan bulat menolak pengajuan angket.
Baik PAN maupun Demokrat merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada pemilihan presiden yang lalu. Mereka dalam barisan koalisi Merah Putih bersama partai Gerindra dan Golkar.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan fraksinya tak mendukung usulan pengajuan angket. Alasannya, partai berlambang matahari biru itu tak ingin mencampuri urusan internal partai lain. "Saya sampaikan PAN tidak boleh ikut kebisingan politik ini," katanya. Dia memastikan dukungan dari sejumlah anggota fraksi merupakan sikap pribadi.
Ketua Harian Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan juga memastikan fraksinya tak akan menyetujui pengajuan angket dalam rapat paripurna. Sebanyak 61 anggota fraksi Demokrat di DPR telah mendapat arahan dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sjarief, angket hanya bisa digunakan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas. "Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan oleh internal masing-masing partai," ujarnya.
Hingga kemarin, pengajuan angket diteken oleh 116 anggota Dewan. Mereka terdiri atas dua anggota fraksi PAN, 20 anggota Partai Keadilan Sejahtera, 37 anggota Gerindra, 55 anggota Golkar, dan 2 dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Jumlah ini jauh dari total suara koalisi nonpemerintah di Parlemen yang berjumlah 292 orang. Selain menuding Menteri Yasonnna mengintervensi Golkar, pendukung angket menilai Yasonna mencampuri konflik partai Ka'bah dengan mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy.
Pendukung kepengurusan Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy memastikan akan menolak pengajuan angket. Ketua Golkar dari kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengatakan sebanyak 80 dari 91 anggota fraksi Golkar di Senayan sudah menolak angket. Dia mengklaim mayoritas anggota fraksi yang meneken angket sudah menarik dukungan setelah Agung mengantongi surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM pada Senin lalu.
Leo yakin, hingga pelaksanaan paripurna, pendukung angket dari fraksi Golkar tak akan lebih dari 10 orang. "Kami siapkan peringatan 1, peringatan 2, hingga pergantian antarwaktu bagi anggota fraksi yang tetap ngotot mengusung angket. "Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP dari kubu Romahurmuziy mengatakan dari 39 anggota fraksi PPP di DPR, pendukung kubu Djan Faridz yang masih tergabung dalam koalisi nonpemerintah hanya tinggal 6 orang.
SUMBER
SAYA BENAR - BENAR BAHAGIA MENDENGARNYA
Link: http://adf.ly/1BrxRU
