"Saya ini sahabat lamanya, jadi saya tahu dia nggak akan menghindari apa pun"
Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tak hadir saat Rapat Pimpinan Gabungan fraksi-fraksi di DPRD, Jumat (20/3) malam tadi menolak bahas rincian RAPBD DKI 2015. Politisi PDI-P itu dikabarkan sakit.
Muncul kecurigaan, Pras tak benar-benar sakit dan sengaja menghindari rapat. Namun Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, menepis kecurigaan itu. "Dia beneran sakit kok. Saya ini sahabat lamanya, jadi saya tahu dia nggak akan menghindari apa pun," ucap politisi Gerindra itu, di DPRD, Kebon Sirih, Jumat (20/3).
Lagipula, kata Taufik, tanpa kehadiran Pras pun DPRD tetap bisa mengambil keputusan. Karena rapat telah dihadiri empat wakil Ketua DPRD DKI dan delapan Ketua Fraksi. Kecuali, Ketua F-NasDem Bestari Barus. Taufik juga yakin Pras bakal sepakat dengan keputusan dewan untuk menolak membahas rincian RAPBD DKI 2015. "Saya kira apa yang dipikirkan Prasetio sama dengan kita semua," ujar dia.
Mengenai penolakan membahas draf APBD 2015, ini penjelasan Taufik. Kata dia, dewan menolak membahas rincian RAPBD DKI 2015, meskipun Sekretaris Dewan DKI Saefullah rencananya akan datang serahkan draf pukul 23.00 WIB.
"Bagaimana kita mau membahas rincian RAPBD DKI setebal 6.700 halaman dalam waktu satu jam? Sedangkan tenggat waktu pukul 00.00 WIB," ucap dia.
Karena waktunya tidak memungkinkan, ujar Taufik, pimpinan dewan yang hadir dalam rapat pun sepakat menolak membahas. Dengan kata lain memilih untuk penggunaan Peraturan Gubernur untuk pakai APBD-P tahun 2014. Apakah itu sah? Taufik yakin sah. "Sah dong. Kuat? Kuat dong, berdasarkan undang-undang kok," ucap dia.
Sehari sebelumnya, Kamis (19/3), Prasetio sumringah saat diberi password akses sistem e-budgeting oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ditemui saat hendak menghadiri pertemuan menginput anggaran lewat e-budgeting bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Balai Kota DKI, Pras menilai pemberian password merupakan pertanda kalau Ahok masih punya itikad baik selesaikan kisruh APBD DKI 2015 bersama DPRD. "Ya terima kasih berarti dia masih menghargai saya," ucap dia, di Balai Kota DKI, Kamis (19/3) lalu.
Tapi, tak semua kalangan dewan senang Ahok berikan 'kunci' sistem e-budgeting. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham (Lulung) Lunggana. Dia heran 'kunci' e-budgeting baru diberikan ke DPRD di saat-saat terakhir, setelah berminggu sebelumnya jadi biang masalah polemik eksekutif-legislatif. "Kenapa sesudah jadi masalah baru kita dikasih password e-budgeting?" kata Lulung.
Ujar dia, jika Ahok yakin e-budgeting bisa membuat managemen yang baik dan teruji, mengapa tidak dibahas bersama sejak awal. Apalagi, e-budgeting disebut-sebut akuntabilitasnya dapat dikontrol dan bisa mengurangi sisa anggaran dan mencegah korupsi. "Tapi kok malahan e-budgeting dikunci (Ahok) sebelum pembahasan dengan DPRD?" ujar politisi PPP itu.
Meski Pras tak keberatan terima password untuk fungsi pengawasan dewan, Lulung membantah kalau DPRD sudah 'terpecah'. Kata Lulung, hal itu bukan bentuk tindakan dualisme ketua dewan. "Nggak ada dualisme, kita kan belum rapat Banggar (Badan Anggaran). Kita harus rapat evaluasi terakhir di Banggar," kata dia.
sumber
Link: http://adf.ly/1BIimp
