Amerika Serikat menekan Indonesia untuk tidak bersegera dalam memberlakukan 'aturan untuk domestik' yang dipercaya akan mencacatkan kemajuan perusahaan teknologi seperti Apple untuk memperluas kekuasaannya di wilayah terakhir di dunia ketiga ini, di mana permintaan untuk smartphone high-end masih sangat tinggi dan amat diminati.
Peraturan yang akan berlaku pada 1 Januari 2017 tersebut mengharuskan perusahaan yang menjual smartphone dan tablet di wilayah Indonesia untuk memproduksi 40 persen dari konten mereka secara lokal.
Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), kepala negosiator perdagangan Amerika, mengatakan bahwa hal ini dapat meningkatkan masalah dengan pihak berwenang di Indonesia dan di forum multinasional.
Kritik mengenai aturan "buatan Indonesia", telah memengaruhi kelompok usaha di Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa aturan itu dapat meningkatkan biaya dan membatasi akses teknologi.
"Amerika Serikat membagi keprihatinan ini kepada dunia internasional, dan juga sangat mendukung kepastian bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia diharapkan dan diusahakan dapat seimbang dengan perkembangan perekonomian dunia melalui keterbukaan Indonesia" kata juru bicara USTR di Washington.
Kurang dari sepertiga penduduk Indonesia memiliki smartphone, tingkatannya masih jauh lebih rendah dari Cina yang hampir menuju 80 persen, menurut angka dari perusahaan riset Canalys, dan ini membuat perusahaan seperti Apple Inc dan saingannya Korea Selatan Samsung Electronics Co Ltd tertarik untuk mengembangkan usaha mereka dalam menguasai pasar di Asia.
Samsung sudah mulai memproduksi ponsel di Indonesia setelah membuka pabrik di dekat Jakarta tahun lalu.
Pemasok Apple yang bernama Foxconn, telah menyeret kakinya karena melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia atas investasi yang diusulkan olehnya yang mencakup manufaktur smartphone. Karena hal itu, Apple dan Samsung tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari aturan-konten lokal, demi mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.
Menteri Komunikasi Indonesia, Rudiantara, mengatakan kepada Reuters pada bulan Januari bahwa peraturan tersebut akan membantu Indonesia mendapatkan bagian dari sekitar $4 miliar pada penjualan smartphone domestik tahunan dan mendukung janji Presiden Joko Widodo dalam pengalihan pasar menuju produk lokal demi kesejahteraan rakyat, salah satu yang sangat diutamakan pemerintah.
The American Chamber of Commerce (AmCham) menyuarakan keprihatinan tentang aturan tersebut pada tanggal 12 Februari melalui surat resmi kepada Rudiantara.
"Kami khawatir bahwa pendekatan yang diambil dalam rancangan peraturan ini secara tidak sengaja bisa membatasi akses ke teknologi baru, meningkatkan biaya ICT bagi perusahaan Indonesia, merangsang pasar ilegal untuk ponsel, dan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya," kata AmCham dalam surat tersebut, sempat dilihat oleh Reuters.
Tahun lalu saja industri elektronik fledging di Indonesia tidak memiliki manufaktur smartphone. "Salah satu perhatian besar bagi banyak perusahaan, dan bukan hanya perusahaan-perusahaan Amerika, bahwa Indonesia tidak memiliki rantai pasokan untuk menghasilkan ponsel berkualitas tinggi," Lin Neumann, kepala cabang Indonesia AmCham, kepada Reuters.
Surat kepada Rudiantara juga berisi peringatan akan aturan yang dampaknya bisa melanggar hukum perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Kebijakan lokalisasi paksa terhadap kegiatan manufaktur tersebut dapat menghasilkan implikasi WTO di Indonesia," yang tertulis pada surat tersebut.
Amerika Serikat, yang saat ini sedang menyelesaikan empat kasus perdagangan terhadap Indonesia, telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mengenai peraturan di Indonesia mengenai produk lokal dalam hal investasi di sektor telekomunikasi di WTO.
(Dilaporkan oleh Krista Hughes di Washington; Diedit oleh Alex Richardson; Diterjemahkan dan direvisi oleh Vladius Corprline)
Sumber (wlaxa.blogspot.com)
Link: http://adf.ly/146fyM
Peraturan yang akan berlaku pada 1 Januari 2017 tersebut mengharuskan perusahaan yang menjual smartphone dan tablet di wilayah Indonesia untuk memproduksi 40 persen dari konten mereka secara lokal.
Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), kepala negosiator perdagangan Amerika, mengatakan bahwa hal ini dapat meningkatkan masalah dengan pihak berwenang di Indonesia dan di forum multinasional.
Kritik mengenai aturan "buatan Indonesia", telah memengaruhi kelompok usaha di Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa aturan itu dapat meningkatkan biaya dan membatasi akses teknologi.
"Amerika Serikat membagi keprihatinan ini kepada dunia internasional, dan juga sangat mendukung kepastian bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia diharapkan dan diusahakan dapat seimbang dengan perkembangan perekonomian dunia melalui keterbukaan Indonesia" kata juru bicara USTR di Washington.
Kurang dari sepertiga penduduk Indonesia memiliki smartphone, tingkatannya masih jauh lebih rendah dari Cina yang hampir menuju 80 persen, menurut angka dari perusahaan riset Canalys, dan ini membuat perusahaan seperti Apple Inc dan saingannya Korea Selatan Samsung Electronics Co Ltd tertarik untuk mengembangkan usaha mereka dalam menguasai pasar di Asia.
Samsung sudah mulai memproduksi ponsel di Indonesia setelah membuka pabrik di dekat Jakarta tahun lalu.
Pemasok Apple yang bernama Foxconn, telah menyeret kakinya karena melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia atas investasi yang diusulkan olehnya yang mencakup manufaktur smartphone. Karena hal itu, Apple dan Samsung tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari aturan-konten lokal, demi mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.
Menteri Komunikasi Indonesia, Rudiantara, mengatakan kepada Reuters pada bulan Januari bahwa peraturan tersebut akan membantu Indonesia mendapatkan bagian dari sekitar $4 miliar pada penjualan smartphone domestik tahunan dan mendukung janji Presiden Joko Widodo dalam pengalihan pasar menuju produk lokal demi kesejahteraan rakyat, salah satu yang sangat diutamakan pemerintah.
The American Chamber of Commerce (AmCham) menyuarakan keprihatinan tentang aturan tersebut pada tanggal 12 Februari melalui surat resmi kepada Rudiantara.
"Kami khawatir bahwa pendekatan yang diambil dalam rancangan peraturan ini secara tidak sengaja bisa membatasi akses ke teknologi baru, meningkatkan biaya ICT bagi perusahaan Indonesia, merangsang pasar ilegal untuk ponsel, dan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya," kata AmCham dalam surat tersebut, sempat dilihat oleh Reuters.
Tahun lalu saja industri elektronik fledging di Indonesia tidak memiliki manufaktur smartphone. "Salah satu perhatian besar bagi banyak perusahaan, dan bukan hanya perusahaan-perusahaan Amerika, bahwa Indonesia tidak memiliki rantai pasokan untuk menghasilkan ponsel berkualitas tinggi," Lin Neumann, kepala cabang Indonesia AmCham, kepada Reuters.
Surat kepada Rudiantara juga berisi peringatan akan aturan yang dampaknya bisa melanggar hukum perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Kebijakan lokalisasi paksa terhadap kegiatan manufaktur tersebut dapat menghasilkan implikasi WTO di Indonesia," yang tertulis pada surat tersebut.
Amerika Serikat, yang saat ini sedang menyelesaikan empat kasus perdagangan terhadap Indonesia, telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mengenai peraturan di Indonesia mengenai produk lokal dalam hal investasi di sektor telekomunikasi di WTO.
(Dilaporkan oleh Krista Hughes di Washington; Diedit oleh Alex Richardson; Diterjemahkan dan direvisi oleh Vladius Corprline)
Sumber (wlaxa.blogspot.com)
Link: http://adf.ly/146fyM
