TKS Menilai Moratorium CPNS Merugikan Keberadaan Mereka
SRIPOKU.COM, SEKAYU -- Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan moratorium CPNS lima tahun kedepan, kini mendapat sorotan dari banyak kalangan. Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ada yang sependapat dan ada pula secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut.
Suryanti salah satu tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba mengatakan, kebijakan moratorium tersebut dinilai sangat merugikan TKS, karena selama ini adanya tes CPNS merupakan penantian yang selalu ditunggu oleh mereka, dengan tidak adanya tes CPNS mau menunggu apalagi.
"Masih banyak TKS yang telah berumur, jika lima tahun tidak ada tes CPNS umur mereka akan melewati batas syarat CPNS. Kami harap, pemerintah juga memikirkan hal tersebut,"ujarnya saat dibincangi, Rabu (29/10/2014).
Senada dengan Suryanti, Indah yang juga merupakan TKS mengakui, selama ini yang menjadi harapan mereka adalah dapat mengikuti tes CPNS. Apalagi saat ini Kabupaten Muba sendiri yang tidak ada formasi penerimaan CPNS dibandingkan beberapa Kabupaten lain. "Saya mendukung program bapak Presiden untuk melakukan perbaikan internal birokrasi, untuk melakukan revolusi mental, tapi kebijakan kali ini menyangkut hajat hidup orang banyak, saya harap Presiden memikirkan lagi tentang kebijakan tersebut,"katanya
Berbeda pendapat, Arianto salah satu mahasiswa STIER Sekayu mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi dengan adanya moratorium CPNS selama lima tahun, tentu memiliki alasan tersendiri. Dengan adanya moratorium, tentu akan sangat berdampak pada psikologis banga Indonesia yang selama ini terkesan menilai PNS adalah tolak ukur kesuksesan atau pekerjaan yang layak. Moratorium ini akan menjadi titik balik bagi pemuda untuk memikir ulang cita-citanya menjadi pegawai negeri. "Moratorium lima tahun akan memaksa seseorang keluar dari zona zamannya. Memicu dan memacu tereksplorasinya potensi-potensi diri yang lain. Dan, lebih berani menjalani serta menghadapi hidup di luar payung tradisi menjadi pegawai negeri yang mungkin sudah berlangsung turun-temurun,"ungkap mahasisa hukum ini
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Indita Purnama S. Sos, mengatakan, terkait adanya kebijakan moratorium CPNS tersebut, sebenarnya dirinya belum layak untuk berkomentar apapun. Namun demikian, Ia menilai setiap Daerah memiliki kebijakan tersendiri dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pegawai, saat ini tentu sesuai arahan Bupati kita akan terus memberdayakan TKS yang ada, dan jikapun ada tes CPNS tentu kita akan memprioritaskan mereka. "Bagi TKS jangan terlalu khawatir, Pemkab Muba senantiasa akan memberdayakan mereka," tegasnya.
sumber
http://palembang.tribunnews.com/2014...eradaan-mereka
Link: http://adf.ly/tcnGI
SRIPOKU.COM, SEKAYU -- Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan moratorium CPNS lima tahun kedepan, kini mendapat sorotan dari banyak kalangan. Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ada yang sependapat dan ada pula secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut.
Suryanti salah satu tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba mengatakan, kebijakan moratorium tersebut dinilai sangat merugikan TKS, karena selama ini adanya tes CPNS merupakan penantian yang selalu ditunggu oleh mereka, dengan tidak adanya tes CPNS mau menunggu apalagi.
"Masih banyak TKS yang telah berumur, jika lima tahun tidak ada tes CPNS umur mereka akan melewati batas syarat CPNS. Kami harap, pemerintah juga memikirkan hal tersebut,"ujarnya saat dibincangi, Rabu (29/10/2014).
Senada dengan Suryanti, Indah yang juga merupakan TKS mengakui, selama ini yang menjadi harapan mereka adalah dapat mengikuti tes CPNS. Apalagi saat ini Kabupaten Muba sendiri yang tidak ada formasi penerimaan CPNS dibandingkan beberapa Kabupaten lain. "Saya mendukung program bapak Presiden untuk melakukan perbaikan internal birokrasi, untuk melakukan revolusi mental, tapi kebijakan kali ini menyangkut hajat hidup orang banyak, saya harap Presiden memikirkan lagi tentang kebijakan tersebut,"katanya
Berbeda pendapat, Arianto salah satu mahasiswa STIER Sekayu mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi dengan adanya moratorium CPNS selama lima tahun, tentu memiliki alasan tersendiri. Dengan adanya moratorium, tentu akan sangat berdampak pada psikologis banga Indonesia yang selama ini terkesan menilai PNS adalah tolak ukur kesuksesan atau pekerjaan yang layak. Moratorium ini akan menjadi titik balik bagi pemuda untuk memikir ulang cita-citanya menjadi pegawai negeri. "Moratorium lima tahun akan memaksa seseorang keluar dari zona zamannya. Memicu dan memacu tereksplorasinya potensi-potensi diri yang lain. Dan, lebih berani menjalani serta menghadapi hidup di luar payung tradisi menjadi pegawai negeri yang mungkin sudah berlangsung turun-temurun,"ungkap mahasisa hukum ini
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Indita Purnama S. Sos, mengatakan, terkait adanya kebijakan moratorium CPNS tersebut, sebenarnya dirinya belum layak untuk berkomentar apapun. Namun demikian, Ia menilai setiap Daerah memiliki kebijakan tersendiri dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pegawai, saat ini tentu sesuai arahan Bupati kita akan terus memberdayakan TKS yang ada, dan jikapun ada tes CPNS tentu kita akan memprioritaskan mereka. "Bagi TKS jangan terlalu khawatir, Pemkab Muba senantiasa akan memberdayakan mereka," tegasnya.
sumber
http://palembang.tribunnews.com/2014...eradaan-mereka
Link: http://adf.ly/tcnGI
