BANDA ACEH - Rencana Pemerintah Aceh untuk bisa segera menggunakan dan mengesahkan qanun Bendera dan Lambang Aceh memasuki babak baru. Sejumlah elemen di Aceh menentang dan mengecam pernyataan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf memilih kompromi dengan Pemerintah Pusat menerima perubahan bendera.
Bendera Aceh yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah bendera yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat Aceh masih konflik yaitu bendera Bulan Bintang. Bahkan sempat beberapa terjadi colling down karena belum ada kata sepakat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat saat itu di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang juga menjabat ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, organisasi mantan kombatan GAM pernah menyatakan di media massa, dia tidak mempermasalahkan adanya sedikit perubahan bendera Aceh yang diusulkan sekarang yaitu Bendera Bulan Bintang. Inilah yang kemudian menuai kritik pedas.
Kini kritikan pedas itu sekarang kembali datang dari seorang mantan kombatan GAM yang tergabung dalam Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS). Mereka meminta Pemerintah Aceh, khusus Muzakir Manaf agar tidak mengambil langkah sendiri mengubah bendera Bulan Bintang.
"Bendera Bulan Bintang bukan untuk diubah oleh Pemerintah Aceh, siapa saja yang ubah bendera Bulan Bintang akan bertentangan dengan perjuangan dan bertentangan dengan seluruh mantan kombatan GAM," tegas Ketua FANAPDS, Hasnawi Ilyas sering disapa Awie Juli, Jumat (28/11/2014).
Menurutnya, bendera Bulan Bintang yang memiliki garis merah dan hitam memiliki makna tersendiri untuk rakyat Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh tidak boleh sembarangan mengubahnya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Aceh dan juga mantan kombatan GAM.
Alangkah lebih baik, katanya, Pemerintah Aceh harus lebih fokus untuk memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat dan juga mantan kombatan GAM. Selain itu juga Pemerintah Aceh harus lebih memikirkan untuk merawat perdamaian antara RI dengan GAM.
"Jangan kita rusak perdamaian RI dan GAM dan mari sama-sama Pemerintah Aceh dan seluruh elemen di Aceh untuk kita perjuangkan turunan UUPA demi terwujudnya kesejahteraan rakyat," imbuhnya. SUMBER: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=10466
Link: http://adf.ly/ujiLE
Bendera Aceh yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah bendera yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat Aceh masih konflik yaitu bendera Bulan Bintang. Bahkan sempat beberapa terjadi colling down karena belum ada kata sepakat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat saat itu di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang juga menjabat ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, organisasi mantan kombatan GAM pernah menyatakan di media massa, dia tidak mempermasalahkan adanya sedikit perubahan bendera Aceh yang diusulkan sekarang yaitu Bendera Bulan Bintang. Inilah yang kemudian menuai kritik pedas.
Kini kritikan pedas itu sekarang kembali datang dari seorang mantan kombatan GAM yang tergabung dalam Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS). Mereka meminta Pemerintah Aceh, khusus Muzakir Manaf agar tidak mengambil langkah sendiri mengubah bendera Bulan Bintang.
"Bendera Bulan Bintang bukan untuk diubah oleh Pemerintah Aceh, siapa saja yang ubah bendera Bulan Bintang akan bertentangan dengan perjuangan dan bertentangan dengan seluruh mantan kombatan GAM," tegas Ketua FANAPDS, Hasnawi Ilyas sering disapa Awie Juli, Jumat (28/11/2014).
Menurutnya, bendera Bulan Bintang yang memiliki garis merah dan hitam memiliki makna tersendiri untuk rakyat Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh tidak boleh sembarangan mengubahnya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Aceh dan juga mantan kombatan GAM.
Alangkah lebih baik, katanya, Pemerintah Aceh harus lebih fokus untuk memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat dan juga mantan kombatan GAM. Selain itu juga Pemerintah Aceh harus lebih memikirkan untuk merawat perdamaian antara RI dengan GAM.
"Jangan kita rusak perdamaian RI dan GAM dan mari sama-sama Pemerintah Aceh dan seluruh elemen di Aceh untuk kita perjuangkan turunan UUPA demi terwujudnya kesejahteraan rakyat," imbuhnya. SUMBER: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=10466
Link: http://adf.ly/ujiLE
