JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara DPP Partai
Golkar Nurul Arifin menyayangkan sikap Menko
Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang
dianggapnya terlalu jauh mengintervensi
Golkar. Menurut Nurul, pernyataan Menko
Polhukam justru membuat situasi semakin panas.
"Bukannya mendinginkan situasi malah
kesannya mengompori suasana," kata Nurul,
Rabu (26/11/2014).
Nurul menegaskan, Menko Polhukam seharusnya
menjamin keamanan warga negara di seluruh
wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan
pernyataan-pernyataan yang dilontarkan,
menurut Nrul, justru membuat suasana menjadi
tidak kondusif.
"Kesannya mau menakut-nakuti dan mau lepas
tangan jika situasi tidak terkendali.
Intervensinya terlalu jauh,"ujarnya.
Menurut Nurul, pernyataan Menko Polhukam
juga menunjukkan bahwa ia melempar
tanggung jawabnya kepada Partai Golkar.
Padahal, jaminan atas rasa aman merupakan
hak semua warga negara Indonesia dan
tertuang jelas dalam konstitusi.
"Menyakitkan mendengar seorang menteri
bicara seperti itu," kata Nurul.
Sebelumnya, Menko Polhukam meminta aparat
kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan
Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30
November. Tedjo memaparkan pertimbangan
pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk
menunda pelaksanaan Munas IX di Bali.
Pelaksanaan munas dianggap bertepatan
dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan
mempertaruhkan citra Indonesia di dunia
internasional.
"Kami khawatir akan ada travel warning ,
Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan
Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan
rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu
saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di
kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.
Namun, Menko Polhukam hari ini membantah
telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar
di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai
kewenangan untuk memerintahkan Polri agar
melarang Golkar menggelar Munas di Pulau
Dewata tersebut.
sumber
Dikit2 menyakitkan... dikit2
menyakitkan... Menyakitkan kok
dikit2 toh mbakyu...mbakyu...
Link: http://adf.ly/ujVCL
Golkar Nurul Arifin menyayangkan sikap Menko
Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang
dianggapnya terlalu jauh mengintervensi
Golkar. Menurut Nurul, pernyataan Menko
Polhukam justru membuat situasi semakin panas.
"Bukannya mendinginkan situasi malah
kesannya mengompori suasana," kata Nurul,
Rabu (26/11/2014).
Nurul menegaskan, Menko Polhukam seharusnya
menjamin keamanan warga negara di seluruh
wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan
pernyataan-pernyataan yang dilontarkan,
menurut Nrul, justru membuat suasana menjadi
tidak kondusif.
"Kesannya mau menakut-nakuti dan mau lepas
tangan jika situasi tidak terkendali.
Intervensinya terlalu jauh,"ujarnya.
Menurut Nurul, pernyataan Menko Polhukam
juga menunjukkan bahwa ia melempar
tanggung jawabnya kepada Partai Golkar.
Padahal, jaminan atas rasa aman merupakan
hak semua warga negara Indonesia dan
tertuang jelas dalam konstitusi.
"Menyakitkan mendengar seorang menteri
bicara seperti itu," kata Nurul.
Sebelumnya, Menko Polhukam meminta aparat
kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan
Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30
November. Tedjo memaparkan pertimbangan
pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk
menunda pelaksanaan Munas IX di Bali.
Pelaksanaan munas dianggap bertepatan
dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan
mempertaruhkan citra Indonesia di dunia
internasional.
"Kami khawatir akan ada travel warning ,
Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan
Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan
rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu
saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di
kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.
Namun, Menko Polhukam hari ini membantah
telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar
di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai
kewenangan untuk memerintahkan Polri agar
melarang Golkar menggelar Munas di Pulau
Dewata tersebut.
sumber
Dikit2 menyakitkan... dikit2
menyakitkan... Menyakitkan kok
dikit2 toh mbakyu...mbakyu...
Link: http://adf.ly/ujVCL
