Utusan Malaysia, pada Minggu, 23 November 2014 menurunkan sebuah pemberitaan dengan nada keras. Dalam tulisan berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut menyebut Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin yang sedikit angkuh.
Dikutip dari laman online Utusan, mereka melabeli mantan Gubernur DKI Jakarta itu demikian, lantaran kebijakan tegasnya untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing, termasuk dari Malaysia, yang terbukti melanggar teritori Indonesia. Kebijakan Jokowi itu, dianggap Utusan, sebagai pendekatan yang kurang bijak dalam mengelola isu antar negara.
Mereka lantas, meminta publik kembali menelaah mengenai kalimat "bangsa serumpun" dalam konteks masalah tersebut.
"Ini tampaknya, memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi dengan gambaran yang diberikan sebelumnya," tulis Utusan.
Mereka juga menyayangkan berkembangnya permasalahan ini, karena dimulai dari pernyataan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, kepada kantor berita Reuters. Saat diwawancarai, Andi mengatakan akibat invasi nelayan asing, Indonesia dirugikan sebesar US$25 miliar setiap tahunnya.
Andi menyebut, dengan kebijakan tegas Jokowi yang menenggelamkan kapal-kapal asing bisa memberikan pesan serius kepada negara tetangga, termasuk Malaysia.
Dalam pandangan Utusan, pernyataan Andi itu dianggap sebagai sebuah ancaman serius. Malaysia, tulis Utusan, tidak mempermasalahkan, benar atau tidak berita penahanan ratusan orang yang diduga merupakan nelayan dari Negeri Jiran.
"Yang menjadi masalah bagi kami, sikap seorang pemimpin dalam menangani isu penerobosan wilayah oleh nelayan tidak sama seperti aksi pelanggaran pendatang asing tanpa izin yang dialami oleh Malaysia," kata mereka.
Mereka kemudian mulai membandingkan penerobosan wilayah laut yang diduga dilakukan Malaysia dengan fenomena banyaknya pendatang gelap asal Indonesia ke Negeri Jiran.
Menurut Utusan Online, Malaysia akan menggunakan pendekatan berbeda dan tidak akan melakukan sesuatu yang bersifat di luar batas kemanusiaan terhadap imigran ilegal asal Indonesia. Utusan turut menyoroti dampak yang diakibatkan oleh para imigran gelap tersebut, di antaranya menyebabkan masalah keamanan dan sosial di Malaysia.
"Justru Malaysia yang seharusnya bersikap tegas, karena para imigran ilegal dari Indonesia turut berkontribusi terhadap masalah sosial dan merampas keamanan di negara ini," tulis Utusan.
Oleh sebab itu, Utusan meminta kepada Jokowi, sebelum memberikan pernyataan ke publik, agar membaca terlebih dahulu Nota Kesepahaman yang diteken oleh Indonesia dan Malaysia tahun 2011 silam. Di dalam MoU itu, tertulis kedua negara sepakat membebaskan nelayan tradisional yang membawa kapal berukuran kurang dari 10 ton jika tersesat di perairan kedua negara.
Artinya, kata Utusan, jika ada nelayan tradisional yang berhasil ditangkap, maka mereka hanya akan diusir.
"Menenggelamkan perahu atau menghancurkan harta benda nelayan, tidak ada dalam ketentuan itu," tulis mereka. (SUMBER)
Link: http://adf.ly/ujezf
Dikutip dari laman online Utusan, mereka melabeli mantan Gubernur DKI Jakarta itu demikian, lantaran kebijakan tegasnya untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing, termasuk dari Malaysia, yang terbukti melanggar teritori Indonesia. Kebijakan Jokowi itu, dianggap Utusan, sebagai pendekatan yang kurang bijak dalam mengelola isu antar negara.
Mereka lantas, meminta publik kembali menelaah mengenai kalimat "bangsa serumpun" dalam konteks masalah tersebut.
"Ini tampaknya, memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi dengan gambaran yang diberikan sebelumnya," tulis Utusan.
Mereka juga menyayangkan berkembangnya permasalahan ini, karena dimulai dari pernyataan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, kepada kantor berita Reuters. Saat diwawancarai, Andi mengatakan akibat invasi nelayan asing, Indonesia dirugikan sebesar US$25 miliar setiap tahunnya.
Andi menyebut, dengan kebijakan tegas Jokowi yang menenggelamkan kapal-kapal asing bisa memberikan pesan serius kepada negara tetangga, termasuk Malaysia.
Dalam pandangan Utusan, pernyataan Andi itu dianggap sebagai sebuah ancaman serius. Malaysia, tulis Utusan, tidak mempermasalahkan, benar atau tidak berita penahanan ratusan orang yang diduga merupakan nelayan dari Negeri Jiran.
"Yang menjadi masalah bagi kami, sikap seorang pemimpin dalam menangani isu penerobosan wilayah oleh nelayan tidak sama seperti aksi pelanggaran pendatang asing tanpa izin yang dialami oleh Malaysia," kata mereka.
Mereka kemudian mulai membandingkan penerobosan wilayah laut yang diduga dilakukan Malaysia dengan fenomena banyaknya pendatang gelap asal Indonesia ke Negeri Jiran.
Menurut Utusan Online, Malaysia akan menggunakan pendekatan berbeda dan tidak akan melakukan sesuatu yang bersifat di luar batas kemanusiaan terhadap imigran ilegal asal Indonesia. Utusan turut menyoroti dampak yang diakibatkan oleh para imigran gelap tersebut, di antaranya menyebabkan masalah keamanan dan sosial di Malaysia.
"Justru Malaysia yang seharusnya bersikap tegas, karena para imigran ilegal dari Indonesia turut berkontribusi terhadap masalah sosial dan merampas keamanan di negara ini," tulis Utusan.
Oleh sebab itu, Utusan meminta kepada Jokowi, sebelum memberikan pernyataan ke publik, agar membaca terlebih dahulu Nota Kesepahaman yang diteken oleh Indonesia dan Malaysia tahun 2011 silam. Di dalam MoU itu, tertulis kedua negara sepakat membebaskan nelayan tradisional yang membawa kapal berukuran kurang dari 10 ton jika tersesat di perairan kedua negara.
Artinya, kata Utusan, jika ada nelayan tradisional yang berhasil ditangkap, maka mereka hanya akan diusir.
"Menenggelamkan perahu atau menghancurkan harta benda nelayan, tidak ada dalam ketentuan itu," tulis mereka. (SUMBER)
Link: http://adf.ly/ujezf
