Jakarta : Kedudukan presiden sebagai pemimpin pemerintahan tidak bisa dimakzulkan dengan mudah tanpa alasan yang kuat, sekalipun mengeluarkan kebijakan yang menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Hal ini ditegaskan oleh pengamat politik Pol Tracking Institute Hanta Yudha dalam diskusi bertajuk "Wajah Politik Kita" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Menurutnya presiden saat ini tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran terhadap konstitusi, atau melakukan perbuatan tercela lainnya. "Sepanjang tidak melakukan itu, presiden tidak bisa dijatuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Hanta, kebijakan surat edaran terkait menteri untuk tidak lebih dulu hadir dalam rapat di DPR, hal itu dinilai sebagai dinamika politik yang sulit dihindari. Sebagai penyelenggara negara yang terikat sumpah, hal itu secara otomatis tunduk dalam aturan yang sudah ditetapkan.
"DPR juga terikat sumpah sama dengan eksekutif untuk melakukan apa saja guna kepentingan rakyat. Dan kedua lembaga (eksekutif, legislatif) ini bisa dipertemukan oleh konstitusi dan kehendak rakyat," tegasnya.
Dia juga menuturkan, presiden Joko Widodo seharusnya tidak melihat DPR yang terbelah melainkan melihatnya sebagai lembaga negara termasuk masuk dalam urusan internal DPR. "Itu yang mungkin presiden tidak boleh terjebak antara dinamika KMP dan KIH,"imbuhnya.
Pun presiden jangan terlalu mengindahkan DPR dengan segala gejolak internalnya. Joko Widodo pun dinilai membutuhkan negosiator andal di parlemen agar tetap fokus menunaikan janji kampanye dan kerja pemerintah.
"Jangan terlalu lama juga mengurusi DPR ini, karena harus bekerja memenuhi janji kampanyenya. Makanya saya kira presiden butuh tim negosiator andal ke parlemen agar energinya tidak terkuras untuk itu," terang Hanta.
Sumber : http://untuknkri.org/presiden-tidak-...n-dengan-mudah
Link: http://adf.ly/ump1E
