JAKARTA, BIJAKS – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kisruh yang ada di DPR saat ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah. Fadli menuding pemerintah dianggap menabrak banyak aturan perundang-undangan sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki terlalu banyak amunisi untuk mengkritik pemerintah.
"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11).
Dia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial yaitu menaikkan harga BBM dimasa pemerintahannya yang belum begitu lama. Selain itu, kata dia, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan PPP versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang meminta Kapolri Jenderal Sutarman melarang Munas Partai Golkar di Bali.
"Surat menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.
Fadli menegasakan, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. "Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres. Maka sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," ujarnya.
Sumber
Link: http://adf.ly/ulVue
"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11).
Dia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial yaitu menaikkan harga BBM dimasa pemerintahannya yang belum begitu lama. Selain itu, kata dia, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan PPP versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang meminta Kapolri Jenderal Sutarman melarang Munas Partai Golkar di Bali.
"Surat menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.
Fadli menegasakan, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. "Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres. Maka sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," ujarnya.
Sumber
Link: http://adf.ly/ulVue
