Media Negeri Jiran, utusan Malaysia, menyebut sosok Presiden Joko Widodo angkuh. Ini terkait dengan penangkapan nelayan Malaysia di wilayah perairan Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintah untuk semua kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, untuk ditenggelamkan. Presiden menilai hal ini akan memberikan efek jera kepada para nelayan asing.
"Sikap itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam mengelola isu antar negara," tulis editorial Utusan Malaysia, seperti disitat Metrotvnews.com, Jumat (28/11/2014).
"Ini tampaknya memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrantasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelumnya. Tapi tidak dipungkiri sebagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tata susila tinggi," sebut editorial tersebut.
Utusan Malaysia turut menyoroti istilah "bangsa serumpun". Menurutnya, selama ini hanya Malaysia yang mengikuti kemauan Indonesia. Mereka mempertanyakan sikap LSM di Malaysia yang mendukung gagasan "bangsa serumpun" ini.
Mereka juga mempertanyakan apakah nelayan yang ditangkap di perairan Indonesia, adalah warga Malaysia? Mereka melihat sikap Presiden dalam menangani isu itu. Bagi Utusan Malaysia, nelayan ini bukanlah penjahat ataupun pendatang ilegal.
Media yang pernah menghina mantan Presiden B.J Habibie tersebut, menegaskan bahwa Malaysia tidak akan terpancing dengan sikap keras Pemerintah Indonesia.
"Tapi maaf, pendekatan orang Malaysia berbeda dan tidak akan melakukan sesuatu tindakan di luar garis kemanusiaan untuk tujuan preventif. Untuk pemberitahuan, warga ilegal Indonesia di Malaysia, tidak hanya terdiri dari mereka yang ingin mencari rezeki halal, tetapi juga yang membuat onar di negara ini," tegas Utusan, seraya menuduh WNI di Malaysia yang kerap melakukan pelanggaran.
"Malaysia seharusnya yang berkonfrontasi (dengan Indonesia) karena WNI ilegal berkontribusi terhadap masalah sosial sekaligus merampas keamanan di negara ini," lanjutnya.
Utusan pun menambahkan bahwa Jokowi agak gegabah karena tidak memperhatikan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pemimpin sebelumnya terhadap Pedoman Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh pihak maritim kedua negara. Isi daroi nota kesepahaman tersebut menyatakan, kedua negara hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang memasuki perairan kedua negara.
"Menenggelamkan perahu dalam kata lain menghancurkan harta benda nelayan tidak ada dalam perjanjian tersebut," imbuh Utusan Malaysia.
SUMBER
MANTAB! JADI PRESIDEN MEMANG HARUS TEGAS
TIDAK BOLEH SEDIKIT-SEDIKIT PRIHATIN
Link: http://adf.ly/ujbqG
