Pemerintah Baru Diminta Benahi Tata Kelola Migas
Disfiyant Glinmourinse
Minggu, 31 Agustus 2014 − 15:15 WIB
JAKARTA - Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintahan yang baru harus membenahi tata kelola minyak dan gas (migas). Karena, tata kelola kontrak karya dinilai salah.
"Tata kelola tambang harus diubah. Dengan menggunakan kontrak karya berkontrak itu tata kelolanya salah. Karena pemerintah yang ikut bermain di dalamnya, ada risiko akan terkena arbritrase," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (31/8/2014)
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah jangan ikut bermain di dalamnya. Berikan "bola" kepada perusahaan negara seperti Pertamina untuk minyak dan untuk tambang aneka tambang.
"Kemudian, saran saya juga dengan mengefisienkan pengelolaan migas di negara kita ini. Bubarkan SKK Migas, di likuidasi dulu itu Undang-Undang Pertamina," ujar Kurtubi.
Alasan dia ingin membubarkan SKK Migas, karena mereka melanggar konstitusi dan pemimpinnya juga melanggar ketentuan hukum yang dirinya harus diperiksa oleh KPK.
(izz)
sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/8968...a-kelola-migas
Komentar ane :
Yakin negara rugi dengan sistem Production Sharing COntract ?
kok kalau ane baca2 dan pelajari rasanya malah Negara untung banyak ya dengan sistem PSC..
1. Tanpa Modal
2. Kalau minyak ga ditemuin (ga ekonomis), ga bisa cost recovery, alias semua kerugian ditanggun investor /kontraktor
3. Ada FTP alias jaminan supaya Negara dapat bagian minyak
4. Persentasi bagi hasilnya gedhean ke negara
5. Ada DMO alias, kewajiban kontraktor jual minyak ke negara dengan harga murah
6. Ada Tax yang dikenakan ke kontraktor saat dia jual minyaknya..
nemu animasinya ni :
jangan lupa rate ! 
sumur gif : http://www.scmhulumigas.org/
Link: http://adf.ly/rf778
