Jakarta, GATRAnews - Selang sehari setelah Ahok mundur dari Gerindra, Kamis, 11 September, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar Rapat Koordinasi Luar Biasa (Rakornaslub) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dihadiri 136 peserta, termasuk 46 bupati, 23 wakil bupati, 11 wali kota, dan lima wakil wali kota. "Targetnya, 150 pejabat kota kabupaten. Tapi karena infonya mendadak, ini sudah luar biasa," kata seorang panitia kepada GATRA.
Gerakan ini menambah kuat penolakan elemen kepala daerah terhadap pilkada via DPRD. Hasil rakornaslub itu dikirimkan ke Presiden SBY dan Ketua Komisi II DPR. Dalam rakornaslub itu, banyak bupati dan wali kota berbeda pandangan dengan partainya, sebagaimana Ahok. Ada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang diajukan Gerindra dan PKS. Juga Arya Bima, Wali Kota Bogor, salah satu Ketua DPP PAN.
Ada Bupati Buton, Abdul Syamsu Umar Saimun, yang Ketua DPD PAN Buton. "Kita dihadapkan pada pilihan. Tapi kita harus jujur, masyarakat menghendaki pemilihan langsung," kata Abdul Syamsu. Bupati Solok, Syamsu Rahim siap dipecat dari Golkar lantaran mendukung pilkada langsung. "Kalau dipecat dari Golkar, apa boleh buat. Hati nurani kita untuk bangsa, bukan untuk partai saja," kata Rahim kepada Hendry Roris Sianturi dari GATRA.
Bersamaan dengan pertemuan Apkasi-Apeksi di Jakarta itu, Wali Kota Singkawang, Awang Ishak, mundur dari PAN. Awang berbeda dengan PAN yang mendadak mendukung pilkada tak langsung. "Pemilihan kepala daerah dengan pola dipilih DPRD sama juga membuat kita mundur. Pemilihan langsung sudah tepat. Kalau ada kekurangan nanti akan membaik seiring dengan waktu berjalan," ungkap Awang kepada pers setempat.
Menurut Ketua Apeksi, Vicky Lumentut, Rakornaslub di Jakarta pekan lalu itu adalah puncak serangkaian rapat sebelumnya. Pada Rakornas I di Kuta, Bali, 11 September 2013, mereka sudah sepakat menolak pilkada via DPRD. Acara itu dihadiri 400 orang yang terdiri dari wali kota, bupati, dan utusan kepala daerah yang absen. Saat itu, sikap pemerintah masih pada opsi bahwa hanya gubernur dipilih langsung, bupati, dan wali kota dipilih DPRD.
Sikap pemerintah demikian. Pada akhir 2013 hanya didukung Demokrat dan PPP. Tujuh fraksi lainnya berpandangan pilkada langsung semua. Rakornas II Apkasi-Apeksi berlangsung Januari 2014 di Manado, dengan simpulan tetap menolak pilkada DPRD. Ketua Umum Apkasi, Isran Noor, menyebut pengembalian sistem pilkada ke DPRD sama dengan merampok kedaulatan rakyat. "Kita mengadakan rakornas luar biasa dan sepakat menolak RUU Pilkada," kata Isran Noor.
***
Argumen pilkada via DPRD, yang sebagian mengatasnamakan keluhan para kepala daerah, justru disangkal oleh banyak kepala daerah. Resistensi para bupati-wali kota juga dirasakan GATRA pada penelusuran di beberapa daerah. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, kader Golkar yang diusung bersama PDIP dalam pilkada 2011, juga menolak pilkada via DPRD.
Gerakan ini menambah kuat penolakan elemen kepala daerah terhadap pilkada via DPRD. Hasil rakornaslub itu dikirimkan ke Presiden SBY dan Ketua Komisi II DPR. Dalam rakornaslub itu, banyak bupati dan wali kota berbeda pandangan dengan partainya, sebagaimana Ahok. Ada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang diajukan Gerindra dan PKS. Juga Arya Bima, Wali Kota Bogor, salah satu Ketua DPP PAN.
Ada Bupati Buton, Abdul Syamsu Umar Saimun, yang Ketua DPD PAN Buton. "Kita dihadapkan pada pilihan. Tapi kita harus jujur, masyarakat menghendaki pemilihan langsung," kata Abdul Syamsu. Bupati Solok, Syamsu Rahim siap dipecat dari Golkar lantaran mendukung pilkada langsung. "Kalau dipecat dari Golkar, apa boleh buat. Hati nurani kita untuk bangsa, bukan untuk partai saja," kata Rahim kepada Hendry Roris Sianturi dari GATRA.
Bersamaan dengan pertemuan Apkasi-Apeksi di Jakarta itu, Wali Kota Singkawang, Awang Ishak, mundur dari PAN. Awang berbeda dengan PAN yang mendadak mendukung pilkada tak langsung. "Pemilihan kepala daerah dengan pola dipilih DPRD sama juga membuat kita mundur. Pemilihan langsung sudah tepat. Kalau ada kekurangan nanti akan membaik seiring dengan waktu berjalan," ungkap Awang kepada pers setempat.
Menurut Ketua Apeksi, Vicky Lumentut, Rakornaslub di Jakarta pekan lalu itu adalah puncak serangkaian rapat sebelumnya. Pada Rakornas I di Kuta, Bali, 11 September 2013, mereka sudah sepakat menolak pilkada via DPRD. Acara itu dihadiri 400 orang yang terdiri dari wali kota, bupati, dan utusan kepala daerah yang absen. Saat itu, sikap pemerintah masih pada opsi bahwa hanya gubernur dipilih langsung, bupati, dan wali kota dipilih DPRD.
Sikap pemerintah demikian. Pada akhir 2013 hanya didukung Demokrat dan PPP. Tujuh fraksi lainnya berpandangan pilkada langsung semua. Rakornas II Apkasi-Apeksi berlangsung Januari 2014 di Manado, dengan simpulan tetap menolak pilkada DPRD. Ketua Umum Apkasi, Isran Noor, menyebut pengembalian sistem pilkada ke DPRD sama dengan merampok kedaulatan rakyat. "Kita mengadakan rakornas luar biasa dan sepakat menolak RUU Pilkada," kata Isran Noor.
***
Argumen pilkada via DPRD, yang sebagian mengatasnamakan keluhan para kepala daerah, justru disangkal oleh banyak kepala daerah. Resistensi para bupati-wali kota juga dirasakan GATRA pada penelusuran di beberapa daerah. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, kader Golkar yang diusung bersama PDIP dalam pilkada 2011, juga menolak pilkada via DPRD.
"Kedaulatan rakyat harus dikedepankan," kata Haryadi, Ahad lalu. Akibatnya, Ketua Golkar DIY, Gandung Pardiman, meminta Haryadi mengembalikan kartu anggota Golkar. "Kader sungguhan pasti tawadu, kalau kader kos-kosan ya sak karepe dewe," kata dia. Menurut Pardiman, pilkada DPRD tidak berkaitan dengan Koalisi Merah Putih, melainkan penegakan sila keempat Pancasila.
Bila pilkada lewat DPRD, Koalisi Merah Putih di DIY, berpeluang mendominasi kemenangan kepala daerah. Ada tiga kabupaten yang menggelar Pilkada 2015: Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Dinamika seru berlangsung di Bantul. Kabupaten ini dikenal sebagai kandang banteng. Bupatinya, Sri Suryawidati, menjabat sejak 2010, dan merupakan istri Bupati Bantul sebelumnya, Idham Samawi, Ketua DPP PDIP. Keduanya populer di Bantul.
Idham dianggap membentuk dinasti politik. Keponakannya, Yoeke Indra Agung, baru terpilih untuk kali kedua sebagai Ketua DPRD DIY. Idham kini jadi tersangka korupsi kasus hibah klub sepak bola Bantul, Persiba. Pendukung Idham belakangan tiarap. Pencalonan kembali istrinya tidak solid. Dari PDIP malah muncul nama lain, Untoro Hariadi, Wakil Ketua PDIP DIY.
Dua partai koliasi pengusung Sri Suryawidati, Golkar dan PAN, mulai berbalik badan. Anggota Koalisi Merah Putih ini yakin akan mengusung jagoan sendiri dan menumbangkan dominasi PDIP di Bantul. Nama yang disebut sebagai calon bupati dari Golkar antara, lain Gandung Pardiman. Dari 45 anggota DPRD Bantul, 27 berafiliasi ke Koalisi Merah Putih. Di luar itu, PDIP 12 orang, PKB empat orang, dan Nasdem dua orang.
Di NTT, gubernur dan 21 bupati/wali kota menolak pilkada DPRD. Padahal sebagian besar bupati di NTT diusung anggota Koalisi Merah Putih. Kecuali Timor Tengah Utara dan Flores Timur yang dikuasai PDIP, serta Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang, yang berasal dari non-partai. "Kami semua bupati dan wali kota NTT menolak pilkada oleh DPRD," kata Bupati Sumba Tengah, Umbu Sapi Pateduk.
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, menyatakan, "Kalau dipilih DPRD, selama lima tahun jadi budaknya DPRD. Rakyat diabaikan. Korupsi bakal semakin subur. Elite partai dan DPRD akan kaya raya karena kepala daerah jadi sapi perahan." Bila dipilih langsung rakyat, menurut Ayub, calon hanya mengeluarkan biaya sosialisasi berupa sirih pinang dan rokok sebagai sapaan adat. "Ini sangat murah. Tetapi jika lewat DPRD, selama lima tahun kami memberikan uang 'sirih pinang' untuk dewan," Ayub menambahkan.
Bupati Sikka, Flores, Yoseph Ansar Rera, yang juga kader Gerindra, siap menerima sanksi karena berbeda pandangan. "Saya menghormati sikap Gerindra. Tetapi soal RUU yang menginginkan pilkada lewat DPRD, kami terpaksa tidak sependapat. Kami siap menerima sanksi apa pun dari partai," kata Yoseph Ansar. Ketua DPD Golkar Sikka, Rafael Raga, bereaksi, "Rekan bupati mengingkari kebijakan partai yang mengusung dan mengantarkan mereka jadi kepala daerah."
Sumber : http://www.gatra.com/fokus-berita/68...-walikota.html
Dikutip dari: http://adf.ly/sLVk5
