Perdebatan yg sedang terjadi soal UU Pilkada terbaru, menurut saya perdebatan gombal. Apalagi sampai kalimat 'Shame on you' tiba-tiba jadi populer, entah untuk menggambarkan apa. Dalam hal ini, saya bersikap netral, karena menurut saya mereka yg berdebat soal 'Penghianatan Demokrasi' itu sedang membahas kemarau musim tahun lalu yg seolah-olah berubah musim ini. Padahal sama saja!
Mari kita tengok ke belakang. UU Pilkada Langsung disahkan pada tahun 2004. Perhatian saya, justru bukan soal mekanisme memilih langsung, tapi pada: dibolehkannya calon independen!
Buat saya, calon independen (apalagi yg menang) adalah simbol suara rakyat yg paling spesifik. Kemenanagan calon independen adalah definisi paling murni dari suara rakyat: dari rakyat oleh rakyat. Sedangkan Pilkada, mau Langsung ataupun via DPRD, jika yg menang adalah calon dari partai maka itu adalah kemenangan suara keterwakilan, mekanismenya tetap saja 'dipilih partai lebih dulu secara eksklusif, baru kemudian dipilih masal oleh kita'. Pilkada Langsung yg dimenangkan calon dari partai, bukanlah murni suara langsung (primer), tapi suara sekunder. Dalam konteks ini, sulit menentukan mana peran yg lebih utama, kinerja partai atau keberhasilan kolektif rakyat.
Sejak disahkannya UU Pilkada Langsung tahun 2004, sampai tahun 2012, jumlah pemimpin daerah yg menang dari calon independen hanya delapan biji saja, saya ulangi: delapan pimpinan daerah! Sisanya, dari ratusan pimpinan daerah yg menjabat merupakan pilihan/didukung oleh partai. (Mudah2an saya salah data)
Sebagian orang sangat perhatian pada 'mekanisme', tapi selama ini abai dgn isue calon independen. Seolah-olah kalau kita tdk memilih langsung, maka kita dikhianati. Tapi disaat yg sama, sewaktu kita disuguhi calon yg tdk dipilih/didukung partai, malah seleranya sama dengan partai. Padahal, klaimnya kan kepingin memilih langsung?
Pada Pilgub DKI 2012, saya adalah simpatisan Faisal Basri - Biem Benyamin. Sayangnya, saya bukan warga DKI. Seandainya saya punya hak pilih, tentu saya tak akan ragu memilih Faisal Basri - Biem Benyamin untuk jadi Gubernur dan Wagub DKI. Saya pendukung pasangan ini, karena mereka adalah... Calon Independen!
Tapi hasilnya, suara yg diterima Faisal Basri-Biem cukup tertinggal dari Jokowi-Ahok. Dan saya masih menyayangkan kenapa calon independen sekaliber Faisal Basri tdk 'diterima' di kota sekaliber Jakarta. Kini, ketika banyak orang ngedumel dgn kembalinya hak pilih oleh DPRD, saya berfikir: (maaf) ada yg ga beres dgn logika berfikir kita. Dulu menyia-nyiakan calon independen, skr protes sewaktu pilihan dikembalikan pada DPRD/Partai.
Berikut ini 2 contoh Pilkada Fenomenal yg mengalahkan suara calon independen:
Pilgub DKI 2012 memenangkan Jokowi- Ahok. Saat itu ada 6 pasangan calon, dgn 4 pasangan diusung partai dan hanya 2 pasangan dari jalur independen. Pertanyaannya, jika kita memang berdebat soal kepercayaan kita pada DPRD (yg didalamnya terdiri dr fraksi2 partai) kenapa Pilgub DKI 2012 yg menang justru Jokowi-Ahok yg diusung PDIP-Gerindra? Bukan Faisal Basri - Biem Benyamin atau Hendardji Soepandji - Ahmad Riza yg merupakan calon independen?
Pilwalkot Bandung 2013 memenanagkan Ridwan Kamil. Saat itu ada 8 pasangan calon walikota, dgn jumlah yg seimbang: 4 diusung partai, dan 4 calon independen. Pertanyaannya (sekali lagi) kenapa dgn pilihan calon independen yg berlimpah itu calon walikota yg menang justru Ridwan Kamil, yg diusung Gerindra & PKS, bukan dr calon-calon independen yg berjumlah banyak itu?
Jadi, misalnya dulu tdk memilih Faisal Basri-Biem Benyamin dan sekarang merasa dikhianati oleh 226 anggota DPR yg memilih Pilkada via DPRD, berapa nilai konsistensi kita dari 1 sampe 10? Okelah, mungkin kita bisa berkelit: tapi Faisal-Biem tdk berkualitas, yg berkualitas ya Jokowi-Ahok. Itupun serangan balik untuk diri kita sendiri. Itu menegaskan, Partai memang bekerja dgn baik, baik dalam memilih/medukung kandidat yg sesuai pilihan kita maupun dalam usaha membujuk kita. Sadar atau tdk, kita masih senang berada di ketiak partai tapi menghujat bau asem yg tercium!
Salam,
BEN AMRU
Sumber : https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&fref=nf
TS :
Sorry ya ngelanggar dikit..
saya mau share tulisan yang membuka mata sedikit......................
Link: http://adf.ly/sP1Pr
Mari kita tengok ke belakang. UU Pilkada Langsung disahkan pada tahun 2004. Perhatian saya, justru bukan soal mekanisme memilih langsung, tapi pada: dibolehkannya calon independen!
Buat saya, calon independen (apalagi yg menang) adalah simbol suara rakyat yg paling spesifik. Kemenanagan calon independen adalah definisi paling murni dari suara rakyat: dari rakyat oleh rakyat. Sedangkan Pilkada, mau Langsung ataupun via DPRD, jika yg menang adalah calon dari partai maka itu adalah kemenangan suara keterwakilan, mekanismenya tetap saja 'dipilih partai lebih dulu secara eksklusif, baru kemudian dipilih masal oleh kita'. Pilkada Langsung yg dimenangkan calon dari partai, bukanlah murni suara langsung (primer), tapi suara sekunder. Dalam konteks ini, sulit menentukan mana peran yg lebih utama, kinerja partai atau keberhasilan kolektif rakyat.
Sejak disahkannya UU Pilkada Langsung tahun 2004, sampai tahun 2012, jumlah pemimpin daerah yg menang dari calon independen hanya delapan biji saja, saya ulangi: delapan pimpinan daerah! Sisanya, dari ratusan pimpinan daerah yg menjabat merupakan pilihan/didukung oleh partai. (Mudah2an saya salah data)
Sebagian orang sangat perhatian pada 'mekanisme', tapi selama ini abai dgn isue calon independen. Seolah-olah kalau kita tdk memilih langsung, maka kita dikhianati. Tapi disaat yg sama, sewaktu kita disuguhi calon yg tdk dipilih/didukung partai, malah seleranya sama dengan partai. Padahal, klaimnya kan kepingin memilih langsung?
Pada Pilgub DKI 2012, saya adalah simpatisan Faisal Basri - Biem Benyamin. Sayangnya, saya bukan warga DKI. Seandainya saya punya hak pilih, tentu saya tak akan ragu memilih Faisal Basri - Biem Benyamin untuk jadi Gubernur dan Wagub DKI. Saya pendukung pasangan ini, karena mereka adalah... Calon Independen!
Tapi hasilnya, suara yg diterima Faisal Basri-Biem cukup tertinggal dari Jokowi-Ahok. Dan saya masih menyayangkan kenapa calon independen sekaliber Faisal Basri tdk 'diterima' di kota sekaliber Jakarta. Kini, ketika banyak orang ngedumel dgn kembalinya hak pilih oleh DPRD, saya berfikir: (maaf) ada yg ga beres dgn logika berfikir kita. Dulu menyia-nyiakan calon independen, skr protes sewaktu pilihan dikembalikan pada DPRD/Partai.
Berikut ini 2 contoh Pilkada Fenomenal yg mengalahkan suara calon independen:
Pilgub DKI 2012 memenangkan Jokowi- Ahok. Saat itu ada 6 pasangan calon, dgn 4 pasangan diusung partai dan hanya 2 pasangan dari jalur independen. Pertanyaannya, jika kita memang berdebat soal kepercayaan kita pada DPRD (yg didalamnya terdiri dr fraksi2 partai) kenapa Pilgub DKI 2012 yg menang justru Jokowi-Ahok yg diusung PDIP-Gerindra? Bukan Faisal Basri - Biem Benyamin atau Hendardji Soepandji - Ahmad Riza yg merupakan calon independen?
Pilwalkot Bandung 2013 memenanagkan Ridwan Kamil. Saat itu ada 8 pasangan calon walikota, dgn jumlah yg seimbang: 4 diusung partai, dan 4 calon independen. Pertanyaannya (sekali lagi) kenapa dgn pilihan calon independen yg berlimpah itu calon walikota yg menang justru Ridwan Kamil, yg diusung Gerindra & PKS, bukan dr calon-calon independen yg berjumlah banyak itu?
Jadi, misalnya dulu tdk memilih Faisal Basri-Biem Benyamin dan sekarang merasa dikhianati oleh 226 anggota DPR yg memilih Pilkada via DPRD, berapa nilai konsistensi kita dari 1 sampe 10? Okelah, mungkin kita bisa berkelit: tapi Faisal-Biem tdk berkualitas, yg berkualitas ya Jokowi-Ahok. Itupun serangan balik untuk diri kita sendiri. Itu menegaskan, Partai memang bekerja dgn baik, baik dalam memilih/medukung kandidat yg sesuai pilihan kita maupun dalam usaha membujuk kita. Sadar atau tdk, kita masih senang berada di ketiak partai tapi menghujat bau asem yg tercium!
Salam,
BEN AMRU
Sumber : https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&fref=nf
TS :
Sorry ya ngelanggar dikit..
saya mau share tulisan yang membuka mata sedikit......................
Link: http://adf.ly/sP1Pr
