"Harapan saya, Jokowi bisa lebih kreatif mencari solusi lain," ujarnya, Ahad, 31 Agustus 2014.
Bambang berpendapat, kenaikan harga BBM berdampak serius pada perekonomian negara. Terlebih bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan.
"Mereka ini tulang punggung PDIP. Kalau Jokowi dan PDIP menyetujui kenaikan tersebut, berarti mereka telah mengkhianati kepercayan para pendukungnya," tuturnya.
Opsi kenaikan BBM kembali dikaji untuk menutup defisit anggaran akibat besarnya beban subsidi. Dalam pertemuan empat mata di Bali beberapa waktu, presiden terpilih Joko Widodo sempat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kenaikan itu dieksekusi pada era pemerintahan saat ini. Namun SBY menolak permintaan itu karena waktunya dinilai tidak tepat.
Menurut Bambang, opsi kenaikan bisa ditunda tanpa harus menambah beban subsidi negara. Caranya, dengan memangkas komponen biaya yang tidak produktif atau tidak prioritas, meningkatkan penerimaan negara, renegosiasi utang, dan mengevaluasi kontrak karya yang merugikan negara. "Subsidi itu hak rakyat, dan kewajiban negara untuk membantu."
Opsi penundaan juga dimungkinkan jika pemerintahan Jokowi kelak berani menindak mafia migas yang bermain di sektor hulu ataupun hilir. Kajian atas beberapa temuan menyimpulkan kerugian BBM terjadi karena banyaknya kebocoran di tengah proses produksi.
"Banyak yang tidak sampai karena ada yang kencing di tengah jalan. Ada banyak kepentingan di sana," katanya.
Meski demikian, Bambang setuju bila kenaikan BBM dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat. Mereka adalah kelompok yang tergolong mampu dan tidak pantas menikmati kemudahan subsidi. "Konsumsi BBM untuk angkutan umum dan sepeda motor perlu dibatasi. Tapi, bagi yang sudah mampu menyicil mobil, mestinya tak ada lagi subsidi," katanya.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/rdV9s
