"Gerindra sudah jelas akan mengkritisi kebijakan pemerintah baru. Ukurannya jelas, kepentingan rakyat. Jadi tetap, Gerindra tidak di sana," kata politisi Gerindra, Martin Hutabarat, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (17/9).
Martin menanggapi adanya iming-iming jatah menteri bagi Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, Jokowi dikabarkan menyimpan dua kementerian untuk diberikan kepada parpol anggota Koalisi Merah Putih yang bersedia mendukung pemerintah baru.
Baik KMP maupun koalisi Jokowi-JK, menurut Martin, tidak bisa dikatakan akan langgeng selamanya. Tidak ada ukuran di dalam KMP atau koalisi Jokowi-JK tidak terjadi dinamika.
Diminta tanggapan soal RUU Pilkada, kata Martin, baik KMP maupun rivalnya sama-sama memperjuangkan kepentingan yang lebih menguntungkan.
Komunikasi antara Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Jokowi-JK, diakui Martin, sejauh ini masih terbuka.
"Semua masih cair. Politik itu, sebelum apa pun diputuskan, masih bisa lobi dilakukan," kata dia.
Martin mengisahkan, betapa solidnya kedua partai menjalin koalisi selama 4 tahun terakhir. Termasuk ketika kedua partai mengusung Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta melawan koalisi banyak parpol.
Kisruh kepemimpinan di tubuh partai anggota KMP, PPP, diakui Martin memungkinkan terjadinya perubahan peta politik.
Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Pilkada langsung juga menunjukkan masih belum resminya Partai Demokrat mendukung KMP.
Dikutip dari: http://adf.ly/s8HYq
