Quote: RUMITNYA birokrasi di sektor migas dengan banyaknya lembaga yang mengelola industri itu menjadi salah satu penyebab terjadinya aksi mafia migas. "Terlalu banyak birokrasi yang rumit di migas. Ada Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Ini yang membuat orang bingung mau minta keputusan atau melihat peraturan," ujar peneliti Indonesia for Global Justice Salamudin Daeng dalam diskusi mengenai ma? a migas di Jakarta, kemarin.
Kerumitan birokrasi tersebut, menurut Salamudin, telah menimbulkan praktik mafia untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Disebutkan pula, ruang bermain mafia migas itu pun semakin terbuka lebar karena sistem pengelolaan migas diserahkan kepada pasar.
Dengan sistem tersebut, swasta diberi kebebasan dalam mengelola bisnis migas sehingga negara tidak mampu mengontrol dan mengatur bisnis itu. Untuk bisa memberantas mafia migas, pemerintah harus mengembalikan kontrol pengelolaan bisnis migas pada negara. Posisi negara harusnya lebih mendominasi bisnis migas daripada swasta.
"Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya diserahkan kembali ke BUMN untuk dikontrol seperti di masa lalu. Pertamina diberi dominasi mengelola sektor migas," usul Salamudin. Menurutnya, apabila ingin berbisnis, kontraktor migas harus bekerja sama dengan Pertamina. Ia memberi contoh negara yang berhasil dengan cara itu, yaitu Arab Saudi dengan Aramco dan Malaysia dengan Petronas.
Pengamat energi Hendrajit melihat sulitnya memberantas mafia migas karena mafia masuk dengan cara pola kaderisasi. "Seseorang dipupuk jadi calon agen mafia ketika masuk ke suatu perusahaan," tandasnya. Pola kaderisasi tersebut, menurut Hendrajit, termasuk untuk mempersiapkan orang-orang yang akan memegang jabatan penting di kementerian.
Mantan Deputi SKK Migas Ahmad Syahroza mengatakan mafia sudah menjadi cara pandang umum bagi masyarakat dan menimbulkan ketakutan tersendiri. "Kita, kalau mau kasih dana subsidi BBM, semangat. Namun, kalau mau bangun in frastruktur energi seperti kilang, SPBG, geotermal, enggak semangat."
sumber: http://www.mediaindonesia.com/hottop...gas/2014/09/15
Kerumitan birokrasi tersebut, menurut Salamudin, telah menimbulkan praktik mafia untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Disebutkan pula, ruang bermain mafia migas itu pun semakin terbuka lebar karena sistem pengelolaan migas diserahkan kepada pasar.
Dengan sistem tersebut, swasta diberi kebebasan dalam mengelola bisnis migas sehingga negara tidak mampu mengontrol dan mengatur bisnis itu. Untuk bisa memberantas mafia migas, pemerintah harus mengembalikan kontrol pengelolaan bisnis migas pada negara. Posisi negara harusnya lebih mendominasi bisnis migas daripada swasta.
"Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya diserahkan kembali ke BUMN untuk dikontrol seperti di masa lalu. Pertamina diberi dominasi mengelola sektor migas," usul Salamudin. Menurutnya, apabila ingin berbisnis, kontraktor migas harus bekerja sama dengan Pertamina. Ia memberi contoh negara yang berhasil dengan cara itu, yaitu Arab Saudi dengan Aramco dan Malaysia dengan Petronas.
Pengamat energi Hendrajit melihat sulitnya memberantas mafia migas karena mafia masuk dengan cara pola kaderisasi. "Seseorang dipupuk jadi calon agen mafia ketika masuk ke suatu perusahaan," tandasnya. Pola kaderisasi tersebut, menurut Hendrajit, termasuk untuk mempersiapkan orang-orang yang akan memegang jabatan penting di kementerian.
Mantan Deputi SKK Migas Ahmad Syahroza mengatakan mafia sudah menjadi cara pandang umum bagi masyarakat dan menimbulkan ketakutan tersendiri. "Kita, kalau mau kasih dana subsidi BBM, semangat. Namun, kalau mau bangun in frastruktur energi seperti kilang, SPBG, geotermal, enggak semangat."
sumber: http://www.mediaindonesia.com/hottop...gas/2014/09/15
yaa memang harusnya seperti itu, pengelolaan migas harus diatur oleh satu pihak yaitu BUMN yang sudah ada, bkn bentuk lagi badan baru yang ngatur kebijakan Migas. apalagi SKK Migas yang mau dijadiin BUMN baru untuk penanganan masalah migas.
Code:
jangan Lupa komennya yaak Gan
Link: http://adf.ly/sBlqd
