Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan saran pengusaha untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke belanja lain yang lebih produktif. Sebagaimana saran pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini sebesar Rp3.000 per liter.
"Kalau kami bisa mengalihkan ke sana (belanja produktif), kami (naikkan) Rp3.000 akan memberikan ruang tahun depan Rp150 triliun, angka yang besar," kata Jokowi dalam acara Launching Roadmap Perekonomian APINDO di Jakarta, Kamis malam (18/9).
Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia mengalami dua defisit sekaligus yakni defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan. Defisit ini terjadi karena beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Dalam RAPBN 2015, lanjutnya, sebanyak Rp433 triliun anggaran pemerintah dihabiskan untuk subsidi.
Ditambahlagi, ada anggaran yang bersifat mengikat seperti anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. "Lihat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ruang fiskal memang betul-betul sempit tidak mungkin kami bisa kejar pembangunan infrastruktur dengan ruang fiskal ini," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, hanya ada dua cara yang akan ditempuh pemerintah untuk melonggarkan ruang fiskal. Pertama, mengalihkan subsidi BBM kepada belanja produktif seperti infrastruktur dan pertanian. Kedua, melakukan efisiensi anggaran. Jokowi mencontohkan saat menjadi Gubernur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menghemat anggaran administrasi kantor hingga Rp4,2 triliun.
Ini juga bisa dilakukan dalam mengelola angggaran negara. "Saya beri contoh saja, perjalanan dinas Rp30 triliun untuk apa? Anggaran rapat Rp18 triliun rapat apa? yang kecil-kecil kalau dikumpulin banyak sekali. Oleh sebab itu, penghematan itulah yang bisa kita lakukan untuk mendapat ruang fiskal yang lebih besar," katanya.
Tim Penyusun
Roadmap Ekonomi Apindo, Djisman Simanjuntak mengatakan, Presiden RI periode 2014-2019 akan bekerja dalam keadaan ekonomi yang lebih sulit baik domestik maupun internasional. Jumlah penduduk diperkirakan naik 11 juta jiwa, jumlah angkatan kerja naik 8-10 juta, biaya logistik tinggi, sumber daya membaik namun masih tertinggal dengan pesaing di negara lain, pertumbuhan ekonomi cenderung melemah seiring melemahnya perekonomian global, biaya uang tinggi, walaupun inflasi terkendali.
Transaksi berjalan masih mengalami defisit, kemiskinan menurun namun penduduk rentan masih besar. Agar Produk Domestik Bruto (PDB) tetap tumbuh rata-rata 7 persen per tahun atau mendekati 8 persen pada masa jabatan pertama berakhir, pemerintah mendatang harus menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Perlu dibangun stabilisasi makro dan penciptaan ruang fiskal.
"Siapapun pemerintahan yang akan datang tidak bisa bergerak kecuali ada ruang fiskal, sekarang ruang fiskal sangat terbatas di negeri ini," katanya.
Tim Roadmap mengusulkan pemotongan konsumsi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per liter segera setelah dilantik. Dengan kenaikan itu, dalam dua bulan terakhir di tahun 2014, pemerintah akan menghemat Rp17 triliun dan pada 2015 penghematan mencapai Rp150 triliun.
Anggaran hasil penghematan itu bisa dialihkan untuk proteksi sosial kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur. "Kami usulkan pemerintah harus bisa menaikkan anggaran infrastruktur sedikitnya 1,5 persen dari PDB," kata Djisman.
Sumber : http://www.suaranews.com/2014/09/alh...#ixzz3DpBLKP8n
Link: http://adf.ly/sD5ln
