"Ada sekitar 20-30 orang yang mengajukan pinjaman, itu yang saya dengar dari pihak Perbankan," ujar Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat, Gatot Tjahyono, saat ditemui di kantornya di Jalan Dipenogoro, Bandung, Selasa, 16 September 2014.
Gatot mengatakan bahwa institusinya tidak memiliki kewenangan untuk melarang anggota Dewan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Sebab, itu menyangkut hak pribadi masing-masing anggota Dewan.
Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat itu, penggadaian SK yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan itu merupakan sesuatu hal wajar. Sebab, bank merupakan lembaga keuangan paling aman memiliki likuiditas.
"Tidak ada aturan tidak boleh menggadaikan SK untuk pinjaman. Uangnya kan masuk ke pribadi dan keluar untuk pribadi juga," ujar Gatot. Dengan begitu, institusinya tidak bisa melarang anggota Dewan menggadaikan SK jabatan.
Menurut Gatot, latar belakang pemilihan legislatif beberapa bulan lalu bisa menjadi alasan beberapa anggota DPR menggadaikan SK-nya. Dia menganggap pileg yang lalu merupakan pileg paling luar biasa dibandingkan sebelumnya. "Banyak hal yang mereka sudah lakukan, bisa dibilang setengah habis-habisan untuk pileg, belum lagi untuk untuk kebutuhan lain," ujarnya.
Gatot mengatakan, fenomena pegadaian SK itu merupakan yang lumrah. Dia pun memaklumi jika anggota Dewan membutuhkan pembiayaan.
Dalam proses peminjaman ke bank itu, pimpinan Dewan hanya membantu memberikan surat keterangan bahwa yang mengajukan pinjaman adalah benar anggota DPRD Jawa Barat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Kusnadi, mengatakan belum berminat mengajukan pinjaman uang dengan menggadaikan SK jabatannyanya ke bank. Sebab, dia menganggap potongan tiap bulannya terlalu besar. "Potongannya itu 9-10 juta sebulan. Gaji saya nanti habis," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPD Golkar Jabar itu.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/s6g0p
