"Thailand sejak tahun 2012 sudah memprediksikan bahwa, pada 2015, Indonesia hanya akan menjadi market. Kalau kita tidak waspada, saat pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita cuma jadi penonton," kata koordinator Association for Information Systems Indonesia (Aisindo), Tony Dwi Susanto, di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 9 September 2014.
Kemudahan mengakses Internet juga masih dibayangi permasalahan moral. Berkaca dari kasus Flo dan Kemal, masyarakat cenderung mengalami gegar budaya.
"Artinya, masyarakat belum bisa membedakan mana ranah publik, mana pribadi," ujarnya. Belum lagi dengan mudahnya membagikan tautan di media sosial, sehingga tidak sadar dicuci otak oleh ideologi dari luar.
Menurut Tony, masalah ini menunjukkan pentingnya sinergi antara teknologi informasi dan arah strategis pembangunan Indonesia. Secara historis, Indonesia adalah negara agraris dan maritim. "Kita harus belajar dari Selandia Baru. Mereka tetap memilih menjadi negara industri pertanian. Teknologi informasinya untuk mendukung strategi sendiri."
Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono, tak menampik adanya dilema saat membangun infrastruktur teknologi informasi. Dilema pembangunan broadband itu telah tampak. Sejak Banyuwangi membangun 1 juta titik Wi-Fi dua tahun lalu, berdampak yang terlihat justru pada tingginya penjualan tanah desa kepada orang-orang kota.
"Padahal infrastruktur dibangun untuk menghidupkan ecotourism di Blambangan, tempat surfing itu. Masyarakat bisa dibina membuat pariwisata yang tidak merusak lingkungan," katanya.
Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar mendudukkan teknologi informasi dengan tepat. "Gunakan IT untuk atasi problem di daerah, mengatasi kekurangan dokter, guru, dan mengurangi kemiskinan," tuturnya.
sumber:
jadi inget nih kata2 siapa ya lupa "internet cepat buat apa?" dari salah satu menteri, padahal internet sangat berguna kan, gimana ni tanggapannya para pengguna internet? 
Dikutip dari: http://adf.ly/rxlEX
