09 Juni 2014 22:40 wib
Jokowi dan JK
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo menjawab santai pertanyaan soal pemerintah daerah yang kerap tak patuh pada pusat. Banyak daerah yang justru membelot dari apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Politik anggaran menjadi kuncinya.
Jokowi menjelaskan, 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Melalui politik anggaran, pemerintah pusat bisa memberi reward dan punishment pada daerah. Jika berprestasi harus diberikan penghargaan, bila berkinerja buruk potong anggaran.
"Ini bisa dilakukan. Misal, masalah pembangunan, pelayanannya satu pintu. Kalau tidak, Dana Alokasi Khusus (DAK)-nya bisa dipotong atau dikurangi. Itu buat daerah sudah mengerikan. Itu yang kita lakukan agar sejalan," tegas Jokowi dalam Debat Capres-Cawapres di balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...ng-anggarannya
Mon,09 June 2014 | 23:34
KBR, Jakarta â?? Visi misi dari capres-cawapres yang bagus di atas kertas akan menghadapi kendala di lapangan. Moderator debat capres-cawapres malam ini menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bisa â??mengendalikanâ?? daerah di era otonomi daerah seperti sekarang.
Untuk pertanyaan ini, Joko Widodo menjawab kalau politik anggaran bisa menyelesaikan persoalan ini. â??Kalau daerah tidak mau ikut pusat, beri punishment. Kalau daerah berprestasi, beri reward. Buat daerah, ini sudah mengerikan,â?? tegasnya. â??Inilah politik anggaran yang akan dijalankan sehingga daerah sejalan dengan pusat.â??
Sementara itu untuk aturan yang seringkali tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, maka jawaban Jokowi adalah satu pintu. â??Kalau peraturan lewatnya dari satu pintu, yaitu di Setneg, kembalikan ke sana. Maka aturan yang keluar akan jelas.â??
Banyak kalangan yang menyebut kalau kualitas aparatur Negara yang tidak baik adalah salah satu penyebab bobroknya reformasi birokrasi. Jokowi memilih untuk bersikap optimistis. â??Saya dan Pak JK optimistis, karena SDM-nya baik-baik.â??
Yang salah, menurut Jokowi, adalah sistemnya yang tidak dibangun dengan baik. â??Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat itu gampang.â?? â??Ini soal niat, mau atau tidak mau. Niat atau tidak niat.â??
Jusuf Kalla menambahkan kalau kepemimpinan sangat penting di sini. â??Kalau pemimpinnya tidak mampu meyakinkan daerah, berarti pemimpinnya yang tidak baik.â?? â??Kita ini orang baik-baik. Saya yakin negeri ini akan lebih baik kalau sistemnya seperti ini,â?? tutup JK.Â
http://www.portalkbr.com/berita/beri...5277_6033.html
Selasa, 10 Juni 2014 - 07:08 wib
JAKARTA - Dalam debat perdana capres-cawapres yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam, Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan pernyataan akan melakukan politik anggaran dengan menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada Pemerintah Pusat.
Gagasan tersebut dinilai pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
Jokowi menyampaikan bahwa rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Dari situ, jika ada kebijakan daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi hukuman dalam bentuk pemotongan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut Bobby, Jokowi lupa akan sejarahnya. â??Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT. Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat,â?? ungkap Bobby, Selasa (10/4/2014).
Bila ide Jokowi itu, lanjut dia, diterapkan pada Papua dan Aceh, yakni ada kebijakan daerah yang tidak seiring dengan Pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK-nya. â??Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia?â?? cetusnya.
Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa. Sehingga, wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...a-pada-sejarah
Kamis, 19 September 2013 | 18:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dirinya melawan pemerintah pusat atas penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC). "Kok melawan, gimana sih, ya enggaklah. Saya itu hanya ngomong 'enggak benar' saja, artinya cuma menolak, bukan melawan," ujarnya di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).
Menurut Jokowi, penolakan itu didasarkan pada rencana pemerintah untuk mengurai kemacetan dengan mengurangi volume kendaraan dan polusi udara. Namun, justru kini pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang merangsang penambahan kendaraan di kota Indonesia.
Jokowi mengatakan, penolakannya terhadap keberadaan mobil murah dapat dilakukan dengan beragam opsi kebijakan, antara lain menambah angkutan massal yang nyaman dan murah di kota-kota. "Karena yang benar memang transportasi yang murah, bukan malah mobil murah," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kebijakan soal mobil murah tidak benar karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat lebih memerlukan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman. "Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi, Kamis pagi.
Saat mengatakan hal itu, Jokowi mengentakkan kaki dan tangan serta memperlihatkan mimik gemas. Wartawan menangkap gerakan Jokowi itu menandakan ketegasannya menentang kebijakan mobil murah. "Apa karena saya gini, saya dibilang keras? Ya, enggaklah," ujar Jokowi sambil mengulangi entakan kaki dan tangan.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...merintah.Pusat
Minggu, 4 Mei 2014 14:27
Merdeka.com - Calon Presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo belum lama ini mengeluarkan pernyataan akan menghilangkan atau menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun. Penghapusan subsidi akan dilakukan secara bertahap. Pengamat Perminyakan, Kurtubi menilai rencana kebijakan Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo) ini penuh dengan resiko dan dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah jumlah orang miskin akan naik secara drastis.
Kurtubi mengakui permasalahan subsidi BBM sudah berat di Indonesia. Dibutuhkan strategi yang paling aman dan mempunyai dampak negatif paling sedikit kepada masyarakat. "Soal subsidi BBM ini memang harus dipecahkan secara sistematis berjadwal dan harus ada konsesus. Ambil gampangnya hapus subsidi hari ini bisa tapi harga naik sampai Rp 10.000 per liter. Dampaknya harga barang dan jasa akan naik, daya beli masyarakat akan turun. Buruh akan demo besar besaran minta kenaikan UMR. Jumlah orang miskin akan naik drastis. Subsidi hilang ini dampaknya bahaya," ucap Kurtubi ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (4/5).
Dampak kenaikan ini akan semakin terasa karena pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama. Dana penghematan subsidi BBM tidak akan langsung dirasakan masyarakat dan belum akan meningkatkan perekonomian Indonesia. "Padahal menghilangkan subsidi agar ada dana bisa dipakai untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalaupun itu infrastruktur butuh waktu lama. Sedangkan kalau BBM naik harga barang naik. Ga nunggu sebulan," tegasnya.
Kurtubi menyarankan agar Jokowi hati hati mengambil kebijakan jika nanti menjadi presiden selanjutnya. Langkah yang paling tepat untuk pemerintahan mendatang adalah dengan membangun infrastruktur gas sebagai energi alternatif.
Menurut Kurtubi, jika energi alternatif telah tumbuh di Indonesia maka ketergantungan masyarakat terhadap BBM bisa dikurangi. Setelah itu pemerintah baru bisa menghapus subsidi BBM secara bertahap. "Kalau harga BBM naik dampaknya instan. Harus hati hati. Kalau Jokowi terpilih jadi presiden tinggal perintahkan PGN dan Pertamina untuk bangun SPBG. Sekarang pemerintah belum tegas," tutupnya.
Sebelumnya, Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini terkait dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan. Bappenas menilai, opsi paling memungkinkan buat mengalihkan subsidi, lewat skema subsidi tetap atau penaikan berkala.
Jokowi, demikian dia biasa disapa, menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis. "Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).
http://www.merdeka.com/uang/ini-baha...bsidi-bbm.html
June 18th, 2013 at 3:00 pm
Jakarta (CiriCara.com) â?? Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat setelah DPR meresmikan RAPBN-P 2013. Berbagai elemen masyarakat sontak menolak kenaikan harga BBM yang dinilai akan mempengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Serentak ribuan massa bergerak menuju ke Ibukota untuk berunjuk rasa dan memenuhi berbagai kantor pemerintah.
Tidak hanya kantor pemerintah pusat saja Balai Kota DKI Jakarta juga ikut didatangi oleh pengunjuk rasa. Tentu saja, kedatangan mereka membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi keheranan. â??Gak apa-apa, demo-demo ya silakan,â?? komentar Jokowi menanggapi aksi demo tersebut, seperti dikutip oleh sumber berita, Merdeka.com.
Jokowi menyayangkan bahwa demo yang digelar kali ini salah sasaran karena kebijakan BBM adalah urusan pemerintah pusat. â??Gak tahu, gak nyambung, ya gak apa-apa disambung-sambungin. Yang paling penting tidak anarkis. Apa hubungan saya dengan kenaikan BBM?â?? ujarnya.
Namun ketika ditanya tentang pendapat Jokowi mengenai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Jokowi mengaku tidak setuju. Orang nomor satu di Jakarta itu berpendapat bahwa seharusnya bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara menurutnya, BLSM yang akan digelontorkan oleh pemerintah ini akan memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat. â??Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya,â?? kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin 17 Juni 2013.
http://ciricara.com/2013/06/18/jokow...-blt-dan-blsm/
--------------------------
Suka lupa ya, Pakdhe!
emangnya usia berapa sih, kok mudah lupa kayak orang sudah pikun aja!
