JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Ekonomi Megawati Institute, yang juga anggota tim ekonomi capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta mengatakan, jika pasangan tersebut terpilih kelak, mereka tidak akan menghapus kebijakan mobil murah.
Namun demikian, pemerintahan Jokowi-JK akan mengembalikan konsep mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang selama ini dituding penyebab kemacetan dan membengkaknya kuota subsidi BBM.
"Kami akan mengembalikan konsep green car, apakah mobil yang makan BBM dengan oktan di bawah 90 itu termasuk green car (ramah lingkungan)?" kata dia ditemui di Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Namun demikian, pemerintahan Jokowi-JK akan mengembalikan konsep mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang selama ini dituding penyebab kemacetan dan membengkaknya kuota subsidi BBM.
"Kami akan mengembalikan konsep green car, apakah mobil yang makan BBM dengan oktan di bawah 90 itu termasuk green car (ramah lingkungan)?" kata dia ditemui di Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Untuk itu, jika terpilih kelak, Jokowi-JK, akan duduk bareng ATPM atau produsen otomotif, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perindustrian membahas hal tersebut. Menurutnya, konsep mobil ramah lingkungan yang berhak mendapat pembebasan PPnBM adalah, kendaraan yang tidak mengasilkan karbon tinggi.
"Green itu low carbon. BBM oktan rendah, itu ciptakan carbon lebih banyak dan panas, karena pembakaran tidak sempurna," ujarnya.
Namun, Arif tidak menjawab dengan tegas, ketika ditanyakan apakah akan dikeluarkan aturan teknis yang merestriksi mesin mobil murah, sehingga tidak bisa mengkonsumsi Premium. "Kami harus ajak litbang Kemenperin untuk mendudukan konsep green car. Itu harus perbaiki aturan (teknisnya)," kata dia.
sumber
berbanding terbalik dengan apa yang yang pernah dikatakan jokowi dulu mengenai keberatan jokowi atas kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah, bila kelak menjabat, kebijakan tersebut akan tetap diteruskan.. sudah bisa dibayangkan kemacetan di jalanan nantinya, dan dampak pada jumlah penyediaan BBM yang bila masih disubsidi, akan sangat memberatkan APBN
