Abraham Samad: Kejahatan Perbankan Terjadi Setiap Jelang Pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai adanya pola kejahatan perbankan dan keuangan yang akan terulang menjelang Pemilu 2014. Para parpol berlomba-lomba mencari sumber dana untuk membiayai dana kampanye dan memenangi Pilpres dengan menggunakan uang negara.

"Nah kejahatan-kejahatan di bidang perbankan ini dan di bidang keuangan, itu kalau kita lihat siklusnya sering terjadi ketika dekat-dekat Pemilu," ujar Ketua KPK Abraham Samad, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Abraham, kejahatan ini hanya bisa dilakukan dengan orang yang berkuasa atau memiliki jabatan di sektor perbankan dan keuangan. Mereka bermain dengan parpol untuk mengucurkan uang milik negara.

"Kejahatan-kejahatan begini, hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan, dan orang yang mempunyai kewenangan luar biasa," ujarnya.

KPK yakin, adanya indikasi yang mengarahkan setiap parpol melakukan kecurangan penggalangan dana menjelang Pemilu. Hal itu berdasarkan pengalaman kasus yang ditangani KPK, yakni penerbitan SKL BLBI, dan pemberian dana talangan Bank Century.

"Banyak lagi di masa lalu, selain (kasus) Century, ada (kasus) BLBI," ujarnya.

Apalagi, tambah Abraham, di Indonesia banyak sekali bank-bank kecil yang kesulitan dalam hal pendanaan. Kemudian masalah itu ditangani oleh Pemerintah. Bank-bank tersebut lah yang harus awasi, karena rentan terjadi praktik korupsi.

"Di Indonesia ini kan banyak bank-bank kecil. tiba-tiba bank-bank kecil ini kesulitan dalam hal pendanaan. Maka kemudian akan dilimpahkan ke pemerintah. Pemerintah lah yang akan melakukan atau berkewajiban untuk menyelamatkan sektor perbankan, ya di situ lah rawannya. Kalau pemerintah sudah turun tangan, untuk menyelamatkan itu, di situ sesuatu yang amat rawan, makanya kita harus perhatikan," paparnya.

Untuk itu, pihaknya akan menutup rapat-rapat kemungkinan terjadinya praktik kejahatan perbankan dan keuangan jelang pemilu. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi seperti Kasus BLBI dan Kasus Century.

"Oleh karena itu, kita harus tutup rapat-rapat. Agar tidak terulang lagi. Kalau ini terlanjur terjadi, kemudian kita melakukan penindakan uangnya nanti akhirnya bisa kita selamatkan tidak bisa signifikan lagi, atau sesuai dengan kerugian negara yang sudah terlanjur keluar. Misalnya (Kasus) Century Rp 6,7 triliun, kan kita sekarang melakukan penindakan, tapi nanti tidak akan kembali uang sebesar itu," papar Abraham.


SUMBER


berarti ada hubungannya engan pihak2 yang memiliki akses kuat ke perbankan Indonesia ....

siapa yaa ?

SHARE THIS POST:

Tweet