Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya sepakat menghapus dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Ahok pun optimistis APBD akan segera disahkan.
"Sekarang kekurangannya (RAPBD) di mana, yang mendagri kita perbaiki, DPRD bisa lock, semua bisa dibuka, wartawan semua terlibat, Rp 12,1 triliun sudah diakui tidak masuk akal sudah dicoret," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Dana sebesar Rp 12,1 triliun disebut siluman karena peruntukkannya yang tidak jelas. Misalnya untuk membeli Uninterruptible Power Supply (UPS) dan sejumlah alat yang belum mendesak dengan anggaran fantastis. Satu unit UPS misalnya dianggarkan sebesar Rp 6 miliar.
Munculnya dana siluman di RAPBD 2015 itu memicu polemik antara Pemrov DKI dengan DPRD. Ahok pun membuat terobosan. Revisi RAPBD dilakukan secara transparan.
Menurut Ahok setelah semua dilakukan secara transparan seperti saat ini, tidak ada lagi alasan DPRD menolak RAPBD DKI tahun 2015. "Lalu kalau masih ada wakil ketua tak mau tanda tangan berarti mereka menghambat APBD," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Kalau pun ada pimpinan DPRD DKI yang menolak RAPBD 2015, maka akan dicatat oleh warga Jakarta sebagai penghambat pembangunan daerah.
"Orang akan mencatat ini, wakil ketua mana yang otaknya kayak begini ini agak beda sama kita semua. Silakan saja. Saya kira kalau begitu, presiden bisa perintahkan jaksa atau polisi sama dirjen pajak periksa saja," kata Ahok.
Sumber (news.detik.com)
1 vs 106,
1 WIN !!
BRAVO AHOK !
Link: http://adf.ly/1AfwXd
"Sekarang kekurangannya (RAPBD) di mana, yang mendagri kita perbaiki, DPRD bisa lock, semua bisa dibuka, wartawan semua terlibat, Rp 12,1 triliun sudah diakui tidak masuk akal sudah dicoret," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Dana sebesar Rp 12,1 triliun disebut siluman karena peruntukkannya yang tidak jelas. Misalnya untuk membeli Uninterruptible Power Supply (UPS) dan sejumlah alat yang belum mendesak dengan anggaran fantastis. Satu unit UPS misalnya dianggarkan sebesar Rp 6 miliar.
Munculnya dana siluman di RAPBD 2015 itu memicu polemik antara Pemrov DKI dengan DPRD. Ahok pun membuat terobosan. Revisi RAPBD dilakukan secara transparan.
Menurut Ahok setelah semua dilakukan secara transparan seperti saat ini, tidak ada lagi alasan DPRD menolak RAPBD DKI tahun 2015. "Lalu kalau masih ada wakil ketua tak mau tanda tangan berarti mereka menghambat APBD," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Kalau pun ada pimpinan DPRD DKI yang menolak RAPBD 2015, maka akan dicatat oleh warga Jakarta sebagai penghambat pembangunan daerah.
"Orang akan mencatat ini, wakil ketua mana yang otaknya kayak begini ini agak beda sama kita semua. Silakan saja. Saya kira kalau begitu, presiden bisa perintahkan jaksa atau polisi sama dirjen pajak periksa saja," kata Ahok.
Sumber (news.detik.com)
1 vs 106,
1 WIN !!
BRAVO AHOK !
Link: http://adf.ly/1AfwXd
