Jakarta, baranews.co - Ketua Fraksi PKB DKI Jakarta Hasbiallah
mengatakan, pelantikan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mutlak adanya.
Sebab Ahok bukan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan
dipilih masyarakat.
"Justru ilegal kalau Ahok sampai
enggak bisa dilantik. Suruh
sekolah lagi. Kita bela konstitusi,
kalau Ahok dijatuhkan akan jadi preseden buruk untuk dewan,"
jelasnya di Gedung DPRD DKI
Jakarta, Jumat (31/10).
Dia menambahkan, dukungan ini
tidak ada kaitan dengan koalisi
mendukung Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) di tingkat
nasional. Karena pada masa
pemilihan gubenur (Pilgub) 2012,
PKB tidak mendukung Ahok
untuk menjadi Wakil Gubernur DKI
Jakarta. "PKB komitmen Ahok harus jadi
gubernur, walaupun sebelumnya
kita memusuhi Ahok," ujar Hasbi.
Sedangkan adanya beberapa
pihak yang tidak menerima
mantan Bupati Belitung Timur ini menjadi gubernur, bukan menjadi
kendala. Hasbi menilai surat yang
dikirim oleh Koalisi Merah Putih
(KMP) ke Mahkamah Agung,
malah menunjukkan mereka tidak
paham hukum. "Dipermasalahkan di MA itu
menunjukkan mereka kurang
paham tentang hukum. Ini ranah
politik gak perlu dibawa ke ranah
hukum," tutupnya.
Sebelumnya, para Wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu M Taufik
dari fraksi Gerindra, Triwisaksana
dari fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Abraham Lulung
Lunggana dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Ferrial Sofyan dari Fraksi
Demokrat, memilih meminta Ketua
DPRD DKI untuk ke Mahkamah
Agung berkonsultas
Sumber
Link: http://adf.ly/tdMs7
mengatakan, pelantikan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mutlak adanya.
Sebab Ahok bukan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan
dipilih masyarakat.
"Justru ilegal kalau Ahok sampai
enggak bisa dilantik. Suruh
sekolah lagi. Kita bela konstitusi,
kalau Ahok dijatuhkan akan jadi preseden buruk untuk dewan,"
jelasnya di Gedung DPRD DKI
Jakarta, Jumat (31/10).
Dia menambahkan, dukungan ini
tidak ada kaitan dengan koalisi
mendukung Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) di tingkat
nasional. Karena pada masa
pemilihan gubenur (Pilgub) 2012,
PKB tidak mendukung Ahok
untuk menjadi Wakil Gubernur DKI
Jakarta. "PKB komitmen Ahok harus jadi
gubernur, walaupun sebelumnya
kita memusuhi Ahok," ujar Hasbi.
Sedangkan adanya beberapa
pihak yang tidak menerima
mantan Bupati Belitung Timur ini menjadi gubernur, bukan menjadi
kendala. Hasbi menilai surat yang
dikirim oleh Koalisi Merah Putih
(KMP) ke Mahkamah Agung,
malah menunjukkan mereka tidak
paham hukum. "Dipermasalahkan di MA itu
menunjukkan mereka kurang
paham tentang hukum. Ini ranah
politik gak perlu dibawa ke ranah
hukum," tutupnya.
Sebelumnya, para Wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu M Taufik
dari fraksi Gerindra, Triwisaksana
dari fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Abraham Lulung
Lunggana dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Ferrial Sofyan dari Fraksi
Demokrat, memilih meminta Ketua
DPRD DKI untuk ke Mahkamah
Agung berkonsultas
Sumber
Link: http://adf.ly/tdMs7
