HAJAR DAN HAJAR YANG MAU MERDEKA SEENAKNYA PERUT SENDIRI,
AKADEMIS AKADEMIS GOBLOK TU...PROFESOR GOBLOK TU![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sBaZhpsND-BD8PdZmc6c-p6QQED0r7bMXcs11rhJSPTxLKcoSCPDMZJCgE3WNnzg8LgTrNgOIYZ1f4bjKu49pXwy41DyIA12nXNDAFe6MMrfbJ=s0-d "Ngakak")
a
http://medan.indohubs.com/politik/sh...n-salah-kaprah
Medanhubs � Gagasan Sumut Medeka yang diusung oleh sekelompok tokoh yang mengaku mewakili akademisi, seperti Prof. M. Arif Nasution (Penggagas), DR. Edi Ikhsan, DR. Hakim Siagian Mhum, Prof. Tan Kamelo, DR. Sahidin SH.Mhum, Drs. Bengkel Ginting, Drs. Toni P. Situmorang dan Prof. DR. Marlon Sihombing belakangan ini cukup menghebohkan dan menuai tanggapan dari beberapa kalangan.
Diantaranya, tanggapan muncul dari Shohibul Ansor Siregar, pakar sosiologi politik Sumut. Dia mengatakan, nama-nama yang dilibatkan dalam isu Sumut Merdeka itu perlu diragukan.
�Dari mana Prof. Arif bisa membawa nama-nama mereka dalam kaitan ancaman Sumut Merdeka ? Apakah koran yang salah kutip ? Menurut saya koran tidak salah kutip. Biasanya koran itu sangat hati-hati untuk mengusung sebuah isu yang sensistif. Dan kelihatanya pilihan media yang pertama untuk mempublis isu tersebut juga sudah di disain dari awal,� tanya Shohibul, Selasa (26/11/2013).
Namun, kata Shohibul, memang sangat beralasan bagi daerah-daerah untuk mempertanyakan sentralisme pemerintahan sekarang yang tidak bakal pernah menjembatankan secara distributif semua sistem sumber dan kesjahteran sosial ke daerah.
�Tapi apakah jalannya harus meredeka ?!,� ujarnya.
Dia lebih melihat kemunculan gagasan ini sebagai kekalapan akademisi saja. Menurutnya, memang sah-sah saja saja melakukan suatu manuver, tapi bukan dengan jalan merdeka. Dalam kaitan ini, Shohibul justeru melihat kecerdasan Aceh masih jauh di atas mereka-mereka itu (para penggagas Sumut Merdeka).
Koordinator n�Basis ini membandingkan, bahwa dulu diawal-awal reformasi di provinsi Riau ada seorang dokter medis yang melakukan hal yang sama, yaitu dr. Tabrani Rab.
�Tapi tujuannya bukan mau sparatisme, melainkan ingin melakukan bergining terhadap Jakarta untuk mendistribusikan secara adil sumber sosial ekonomi yang ada, dan itu tercapai. Dan saya melihat, dokter itu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dituntutnya, artinya dia cuma berperan sebagai penyambung lidah rakyat,� tegas dosen Fisip UMSU ini.
Terkait hal ini, lanjut Shohibul, sesungguhnya banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemerintahn republik ini, seperti soal bagi hasil, pola-pola rekrutmen dan bagaimana membuat Jakarta jadi distributor ya luar biasa paham dan mengerti denyut nadi dan teriakan di setiap daerah.
�Semua itu memang perlu kita koreksi, namun jalannya bukan harus lewat jalan sparatis,� tegasnya.
Jadi, tambah Shohibul, sekali lagi dia tidak yakin nama-nama itu dikaitkan dengan isu Sumut Merdeka dan apakan mereka tahu tentang hal itu. Dan jika ingin melakukan manuver semestinya harus lebih arif dan bijaksana.
�Saya menilai gagasan Sumut Merdeka itu tidak cerdas dan salah kaprah, cenderung menunjukkan ketidaksabaran dan ketidakpahaman terhadap masalah,� ucapnya.
Namun, kata Shohibul, dia setuju bahwa pemerintah harus merubah paradigmanya. Bahkan dia mengaku sejak tahun 2009 sudah mengemukakan gagasan untuk mekarkan Sumut jadi 11 provinsi. Tujuannya agar akses rakyat kepada pemerintahnya itu sangat mungkin.
�Jadi solusi yang paling tepat saya kira adalah otonomi daerah seluas-luasnya, sehingga terdapat sebuah rentang kendali yang dipotong dalam manajemen pemerintahan kita,�pungkas Shohibul.
AKADEMIS AKADEMIS GOBLOK TU...PROFESOR GOBLOK TU
a http://medan.indohubs.com/politik/sh...n-salah-kaprah
Medanhubs � Gagasan Sumut Medeka yang diusung oleh sekelompok tokoh yang mengaku mewakili akademisi, seperti Prof. M. Arif Nasution (Penggagas), DR. Edi Ikhsan, DR. Hakim Siagian Mhum, Prof. Tan Kamelo, DR. Sahidin SH.Mhum, Drs. Bengkel Ginting, Drs. Toni P. Situmorang dan Prof. DR. Marlon Sihombing belakangan ini cukup menghebohkan dan menuai tanggapan dari beberapa kalangan.
Diantaranya, tanggapan muncul dari Shohibul Ansor Siregar, pakar sosiologi politik Sumut. Dia mengatakan, nama-nama yang dilibatkan dalam isu Sumut Merdeka itu perlu diragukan.
�Dari mana Prof. Arif bisa membawa nama-nama mereka dalam kaitan ancaman Sumut Merdeka ? Apakah koran yang salah kutip ? Menurut saya koran tidak salah kutip. Biasanya koran itu sangat hati-hati untuk mengusung sebuah isu yang sensistif. Dan kelihatanya pilihan media yang pertama untuk mempublis isu tersebut juga sudah di disain dari awal,� tanya Shohibul, Selasa (26/11/2013).
Namun, kata Shohibul, memang sangat beralasan bagi daerah-daerah untuk mempertanyakan sentralisme pemerintahan sekarang yang tidak bakal pernah menjembatankan secara distributif semua sistem sumber dan kesjahteran sosial ke daerah.
�Tapi apakah jalannya harus meredeka ?!,� ujarnya.
Dia lebih melihat kemunculan gagasan ini sebagai kekalapan akademisi saja. Menurutnya, memang sah-sah saja saja melakukan suatu manuver, tapi bukan dengan jalan merdeka. Dalam kaitan ini, Shohibul justeru melihat kecerdasan Aceh masih jauh di atas mereka-mereka itu (para penggagas Sumut Merdeka).
Koordinator n�Basis ini membandingkan, bahwa dulu diawal-awal reformasi di provinsi Riau ada seorang dokter medis yang melakukan hal yang sama, yaitu dr. Tabrani Rab.
�Tapi tujuannya bukan mau sparatisme, melainkan ingin melakukan bergining terhadap Jakarta untuk mendistribusikan secara adil sumber sosial ekonomi yang ada, dan itu tercapai. Dan saya melihat, dokter itu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dituntutnya, artinya dia cuma berperan sebagai penyambung lidah rakyat,� tegas dosen Fisip UMSU ini.
Terkait hal ini, lanjut Shohibul, sesungguhnya banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemerintahn republik ini, seperti soal bagi hasil, pola-pola rekrutmen dan bagaimana membuat Jakarta jadi distributor ya luar biasa paham dan mengerti denyut nadi dan teriakan di setiap daerah.
�Semua itu memang perlu kita koreksi, namun jalannya bukan harus lewat jalan sparatis,� tegasnya.
Jadi, tambah Shohibul, sekali lagi dia tidak yakin nama-nama itu dikaitkan dengan isu Sumut Merdeka dan apakan mereka tahu tentang hal itu. Dan jika ingin melakukan manuver semestinya harus lebih arif dan bijaksana.
�Saya menilai gagasan Sumut Merdeka itu tidak cerdas dan salah kaprah, cenderung menunjukkan ketidaksabaran dan ketidakpahaman terhadap masalah,� ucapnya.
Namun, kata Shohibul, dia setuju bahwa pemerintah harus merubah paradigmanya. Bahkan dia mengaku sejak tahun 2009 sudah mengemukakan gagasan untuk mekarkan Sumut jadi 11 provinsi. Tujuannya agar akses rakyat kepada pemerintahnya itu sangat mungkin.
�Jadi solusi yang paling tepat saya kira adalah otonomi daerah seluas-luasnya, sehingga terdapat sebuah rentang kendali yang dipotong dalam manajemen pemerintahan kita,�pungkas Shohibul.
