Pemerintah takluk dilobi penambang besar, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Gara-gara terus ditekan agar mencabut larangan ekspor mineral, pemerintah akhirnya akan merevisi Peraturan Pemerintah No 24/2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral.
Kedua aturan itu yang menjadi payung larangan ekspor bijih mineral mentah (ore) mulai 12 Januari 2014. Sukhyar, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, menyatakan, salah satu usulan revisinya adalah membolehkan ekspor mineral mentah bagi perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Sebagai contoh, 213 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) boleh mengekspor mineral mentah tahun depan. Alasannya, mereka berkomitmen membangun smelter. Tapi, 10.387 pemegang IUP dilarang mengekspor mineral mentah di tahun depan karena tak mau membangun smelter.
Kementerian ESDM juga akan merevisi Permen ESDM No 20/2013 terkait kadar minimum (produk akhir) tembaga dan penurunan jumlah konsentrat yang telah dimurnikan. "Akan terbit sebelum 12 Januari 2014," kata dia seperti dikutip KONTAN, akhir pekan lalu.
Menurut aturan No 20/2013, konsentrat tembaga yang bisa diekspor adalah berkadar Cu 99,99 persen, serta pemurnian tembaga hingga 99 persen. Ketentuan ini akan diubah menjadi boleh mengekspor ore dengan kadar kemurnian 30 persen-40 persen.
Kabar yang beredar, pelonggaran kadar minimal olahan tembaga itu merupakan permintaan khusus Freeport dan Newmont. Sebab keduanya hanya mengolah konsentrat berkadar tembaga 30 persen-40 persen, serta memurnikan 30 persen-40 persen dari total produksi per tahun.
Saat ini Freeport memurnikan 40 persen atau 800.000 ton dari 2,5 juta produksi konsentrat setahun. Sementara Newmont memurnikan 30 persen dari produksi 800.000 ton per tahun.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga sempat mengakui bahwa beberapa waktu lalu, tim dari Freeport mendatangi kantornya. "Jadi berat ini. Banyak macam-macam tekanan," ungkap Hatta.
Tapi, Sukhyar menyangkal revisi ini merupakan permintaan Freeport dan Newmont. "Tidak benar. Nanti dilihat saja revisinya," imbuh dia.
Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia menilai tepat keputusan pemerintah sehingga Freeport bisa mengekspor konsentrat tanpa menentang UU Minerba. "Konsentrat tembaga itu mineral yang diolah, bukan mineral mentah," kata dia.
sumber
gunung emas dikeruk terus begitu kontraknya abis sisanya lobang gede buat negara. logika basicnya tumpul kayanya. logikanya yg punya lahan adalah negara, freeport dan newmont cuma penggarap, masa pemilik lahan bikin aturan ditentang penggarapnya
moga2 aja freepot dan newmont bisa diakuisisi indo kaya inalum
