JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie berjanji untuk memberi hukuman berat kepada koruptor dan bandar narkoba apabila dirinya terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat itu ingin menerapkan hukuman pengasingan di pulau yang tak berpenghuni.
"Dengan demikian saya harap mereka benar-benar akan kapok untuk mengulangi perbuatannya dan agar perbuatan mereka tidak lagi dicontoh dan diulangi oleh yang lain," kata Marzuki kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Menurut Marzuki, konsep pengasingan di pulau terdalam itu akan memberi efek jera kepada penjahat korupsi dan narkoba. Berbeda dengan hukuman penjara, terpidana yang diasingkan di pulau kosong tidak akan diberikan fasilitas seperti kamar tahanan.
Hukuman ini juga dianggap menguntungkan negara karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk fasilitas narapidana. "Mereka yang dipidana karena narkoba atau korupsi harus benar-benar menjalani hukuman tanpa diberikan fasilitas lainnya oleh negara seperti ruang tahanan, makanan dan lain-lainnya yang cukup banyak menghabiskan anggaran negara," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Konsep hukuman ini diperoleh Marzuki karena terinpirasi kehidupan masyarakat di daerah pedalaman. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menuturkan, kehidupan masyarakat di pulau terpencil lebih memprihatinkan dibanding para narapidana yang bisa makan teratur tiga kali sehari.
Marzuki mengatakan, hukuman pengasingan ini juga akan mengatasi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sehingga diharapkan isi penghuni lapas bisa berkurang dan kondisiinya lebih manusiawi.
"Sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa lapas-lapas yang ada sudah overload. Untuk mengatasi itu tidak perlu membangun atau memperluas lapas yang ada. Dipindahkan saja para koruptor dan bandar narkoba itu dari lapas yang ada," pungkasnya.
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda menilai konsep pengasingan terpidana kasus korupsi dan narkoba di pulau terpencil sah-sah saja. Namun, menurutnya fasilitas penjara tetap harus disediakan untuk narapidana.
"Para penghuni lapas harus bisa mendapatkan layanan kesehatan, makanan maupun sel yang manusiawi. Jadi tidak boleh para narapidana itu dilepas begitu saja di pulau dan dibiarkan mereka mencari makan sendiri," kata Khairul. (dil)
Sumber
Hati-hati pak ntar jadi blunder...........![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sHPOJlmdZmE7vXT2o6kIAd198xNa5J5KunDkVxV1tPNexRJnvsljSgY-2MrIFPH-H1irC62y2OVFV3_sjSncQyn9wiAPLKEGbMKmzn_BsNR3s=s0-d "Malu (S)")
"Dengan demikian saya harap mereka benar-benar akan kapok untuk mengulangi perbuatannya dan agar perbuatan mereka tidak lagi dicontoh dan diulangi oleh yang lain," kata Marzuki kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Menurut Marzuki, konsep pengasingan di pulau terdalam itu akan memberi efek jera kepada penjahat korupsi dan narkoba. Berbeda dengan hukuman penjara, terpidana yang diasingkan di pulau kosong tidak akan diberikan fasilitas seperti kamar tahanan.
Hukuman ini juga dianggap menguntungkan negara karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk fasilitas narapidana. "Mereka yang dipidana karena narkoba atau korupsi harus benar-benar menjalani hukuman tanpa diberikan fasilitas lainnya oleh negara seperti ruang tahanan, makanan dan lain-lainnya yang cukup banyak menghabiskan anggaran negara," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Konsep hukuman ini diperoleh Marzuki karena terinpirasi kehidupan masyarakat di daerah pedalaman. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menuturkan, kehidupan masyarakat di pulau terpencil lebih memprihatinkan dibanding para narapidana yang bisa makan teratur tiga kali sehari.
Marzuki mengatakan, hukuman pengasingan ini juga akan mengatasi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sehingga diharapkan isi penghuni lapas bisa berkurang dan kondisiinya lebih manusiawi.
"Sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa lapas-lapas yang ada sudah overload. Untuk mengatasi itu tidak perlu membangun atau memperluas lapas yang ada. Dipindahkan saja para koruptor dan bandar narkoba itu dari lapas yang ada," pungkasnya.
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda menilai konsep pengasingan terpidana kasus korupsi dan narkoba di pulau terpencil sah-sah saja. Namun, menurutnya fasilitas penjara tetap harus disediakan untuk narapidana.
"Para penghuni lapas harus bisa mendapatkan layanan kesehatan, makanan maupun sel yang manusiawi. Jadi tidak boleh para narapidana itu dilepas begitu saja di pulau dan dibiarkan mereka mencari makan sendiri," kata Khairul. (dil)
Sumber
Hati-hati pak ntar jadi blunder...........
