![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v6MRjMt4o_qxZCLuh9kBFdRJYfdnGt27cgQywoD9acFEyd6MunF0yZDieZQhKI_ttV-AUbKpXylb5LyrsWTlYWOq9XLGioFAUpat4U4RVZqLgD3IbtFc31nzvwGev2b5qLvIyb3w=s0-d)
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja (Ahok) mengatakan jika kebocoran keuangan di Pemprov DKI bisa ditekan, maka Tunjangan Kerja Daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa lebih besar.
"Saya dan Pak Jokowi ingin PNS di DKI membuat iri bahkan pegawai di perusahaan minyak asing. Semua orang ingin jadi PNS di DKI karena TKD uang halalnya betul-betul mengalahkan pegawai biasa," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Ahok menjelaskan, sistem pembagian TKD nantinya berdasarkan mekanisme kinerja per orangan, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
"Misalnya di kelurahan, lurah bisa dapat tambahan sama stafnya kalau di wilayahnya enggak ada busung lapar, enggak ada genangan air, tidak ada sampah yang tercecer, pelayanan cepat. Jadi masing-masing orang harus tahu kerjanya apa, tugasnya apa. Jadi bisa terukur," jelas Ahok.
Lebih lanjut Ahok menambahkan, sistem seperti ini sedang disiapkan untuk APBD 2015.
"Tapi kalau anggaran 2014 ada yang masih main lagi, saya tahu kok siapa yang main sama tidak main, saya akan seret," tutupnya.
sumber
