Apindo: Sudah 200 Ribu Orang Kita PHK Akibat Demo UMP

JAKARTA - Sebanyak 200.000 karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja
(PHK) dari perusahaannya dalam kurun enam bulan terakhir. PHK itu dilakukan lantaran aksi demonstrasi buruh yang meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat konferensi pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sofjan menuturkan, tidak hanya berimbas pada PHK besar-besaran, aksi demo pun membuat investor berniat hengkang dari Indonesia. "Banyak investor (yang berniat hengkang), seperti Korea sudah pindah ke Kamboja dan Myanmar yang gajinya masih USD40, kita kan USD200," katanya.

Sofjan menambahkan, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 9 juta sampai 10 juta. Oleh karena itu, Sofjan berharap, guna menjaga iklim investasi di Indonesia, tidak perlu lagi aksi demo. Pasalnya, semakin banyak melakukan aksi demo semakin besar juga potensi untuk membuat para investor meninggalkan Indonesia.

"Kita tidak ingin serikat pekerja merusak situasi iklim investasi di Indonesia, ini yang tidak kita inginkan tahun depan, memutuskan kontrak kerja," tambahnya.

Selain itu, Sofjan menyebutkan bahwa pemerintah harus menindak tegas aksi yang demo yang dilakukan oleh para buruh, terutama yang melakukan pemaksaan.

"Kita pusing ini aparat pemerintah menindak tegas dari aksi sweeping yang merusak. Kami ingin ketegasan pemerintah, pengusaha juga harus tenang, karena ini belum selesai diskusinya. Ini sikap kita, kita menunggu apa yang terjadi nanti 31 Oktober dan November 1 itu," jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Sofjan, mengenai instruksi presiden (inpres) yang baru dikeluarkan tidak ada kaitannya antara pengusaha dan buruh. Menurutnya, inpres tersebut harus ditegakkan oleh pemerintah.

"Itu urusan pemerintah, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Inilah harapan kita agar tetap dapat bekerja tenang," pungkasnya.


sumber

SHARE THIS POST: