![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tKMCQY-DRnSTt8VshWSDgVyYFBTqCH3usgJdTepE_dkRKgn578OXbV00JYqGfGyaT8dvfQdOWMAFY8DWF1PVBcEwC3vlM0lIeuRzbf7FDf2_Takz4EKxPWwqdH5cnWbAa87CSRxQ=s0-d)
JAKARTA � Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengungkapkan, anggaran siluman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berdasarkan hasil audit APBD DKI 2012 mencapai Rp2,08 triliun.
"Hasil pemeriksaan kami menemukan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba atau istilahnya anggaran siluman Rp1,68 triliun. Lalu tambah lagi dari empat SKPD ini sebanyak Rp395 miliar," kata Mardiasmo dalam acara Semiloka bertajuk "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Mardiasmo menjelaskan, anggaran siluman tersebut merupakan hasil audit dari empat SKPD DKI yang ditemukan tidak sesuai dengan prosedur anggaran yang dibahas sebelumnya.
"Keempat dinas itu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan," tutur Mardiasmo.
Mardiasmo juga mengatakan dalam APBD-P ditemukan juga anggaran siluman sebesar Rp8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah yang di dalamnya tercantum 191 penerima baru.
"Anggaran ini ujug-ujug muncul. Jumlah tidak kecil lho. Muncul tanpa melalui prosedur normal. Yang jadi pertanyaannya, ini masukan siapa sehingga ada anggaran siluman," pungkasnya.
sumber
