Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak dapat menyembunyikan keterkejutan sekaligus kegeramannya.
Orang nomor dua di Jakarta yang baru saja diganjar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah ini kaget ketika mengetahui pos-pos anggaran di sejumlah dinas yang telah dicoretnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 muncul kembali.
Dengan suara meninggi Ahok terang-terang mengakui telah kecolongan dalam menyusun APBD 2013. Padahal ia sudah banyak memangkas pos anggaran di masing-masing dinas di jajaran Pemprov DKI.
"Sudah saya coret ternyata ada lagi. Begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret," tegas Ahok kesal di depan kepala-kepala dinas DKI yang menghadiri rapat koordinator klarifikasi dan validasi data dalam rangka monitor dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI baru-baru ini.
Salah satu anggaran "siluman" yang disebut Ahok ada di pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum. �Ada banyak, selama ini anggaran siluman gak bisa kontrol. Di PU juga ada konsultan-konsultan yang tidak perlu dimasukkan tapi dimasukkan lagi,� kata Ahok. Parahnya lagi, konsultan yang menang tender adalah pihak yang sama.
Sebagai contoh, yakni anggaran pengadaan pompa untuk mengganti pompa rusak. Penggantian ini telah ditetapkan menjadi empat tahun sekali, namun ternyata keluar dalam APBD setiap dua tahun sekali, Selain itu, anggaran peremajaan RSUD di pos anggaran Dinas Kesehatan, ada anggaran siluman terkait pembelian alat-alat laboratorium. Anggaran siluman lainnya juga ada di dinas-dinas lain di antaranya Dinas Pendidikan terkait anggaran renovasi dan rehabilitasi sekolah yang dianggap terlalu gemuk.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko memandang adanya permainan anggaran dalam penyusunan APBD DKI bukan hal yang baru. Bahkan hampir seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah selama ini rawan penggelembungan anggaran.
Hal tersebut terjadi karena persoalan mental buruk di birokrasi dan sistem manual yang rentan dengan pengubahan data anggaran.
Danang merincikan, biasanya permainan anggaran ini sudah muncul di level sebelum oknum pejabat eselon dua. Hal ini mengacu beberapa kasus pejabat eselon tiga dan empat yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus korupsi.
"Persoalan ini ada karena banyak celah ketika penyusunan anggaran dengan menambah atau mengurangi secara bebas," ujar Danang kepada detikcom, Sabtu (26/10).
Serupa dengan ICW, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran siluman yang dikeluhkan Ahok sudah jadi borok yang lama di tubuh Pemprov dan DPRD DKI.
"Dari zamannya (Gubernur) Foke (Fauzi Wibowo) dan Sutiyoso. Makanya ketika Jokowi dan Ahok masuk, mereka kaget kan karena anggaran sudah dikavling-kavling, makanya dibilang siluman,� kata dia saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/10).
Fitra sendiri pernah menginvestigasi dana-dana siluman pada APBD DKI 2011. Di pos anggaran Dinas Pendidikan, misalnya, Uchok menjabarkan ada anggaran titipan dari pengusaha kepada anggota DPRD agar dipaksakan masuk dalam APBD.
�Jadi sebetulnya kewenangan DPRD DKI itu kuat sekali, sehingga tiap program itu sudah ada yang punya oleh DPRD-nya, istilahnya sudah dikavling," jelasnya. �Kadang-kadang anggaran itu disandera sama Dewan juga. Bukan dari dinasnya saja (yang memunculkan kembali) tapi itu tinggal kerja sama dan lobi saja.�
Sumber Berita
Birokrasi yang tidak mau berubah, yang sudah terpola dengan gaya hidup pengusaha akan sangat sulit untuk kembali diajak bekerja ecara benar.., jalan satu-satunya adalah penegakkan hukum terhadap yang melanggar secara tegas dan pasti, untuk menimbulkan efek jera, jalan yg singkat adalah memotong rantai birokrasi atasan yang sudah terkontaminasi, tapi ini bukan kerjaan mudah karena mereka yang sudah sampai di level atas notabene banyak yg sudah terkontaminasi. WARISAN PENDAHULU- PENDAHULUNYA...![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tFavtO2UKDU5kFsS0qNVzDxQFG_jei_p1arRQgkO7ybEVnNPBlvmsUjH8f4b14PZyityLGPAkZ_eccf2USwn4BSiunsnKmakus4tVmNuUBM3z4DVpr=s0-d "Matabelo")
Orang nomor dua di Jakarta yang baru saja diganjar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah ini kaget ketika mengetahui pos-pos anggaran di sejumlah dinas yang telah dicoretnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 muncul kembali.
Dengan suara meninggi Ahok terang-terang mengakui telah kecolongan dalam menyusun APBD 2013. Padahal ia sudah banyak memangkas pos anggaran di masing-masing dinas di jajaran Pemprov DKI.
"Sudah saya coret ternyata ada lagi. Begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret," tegas Ahok kesal di depan kepala-kepala dinas DKI yang menghadiri rapat koordinator klarifikasi dan validasi data dalam rangka monitor dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI baru-baru ini.
Salah satu anggaran "siluman" yang disebut Ahok ada di pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum. �Ada banyak, selama ini anggaran siluman gak bisa kontrol. Di PU juga ada konsultan-konsultan yang tidak perlu dimasukkan tapi dimasukkan lagi,� kata Ahok. Parahnya lagi, konsultan yang menang tender adalah pihak yang sama.
Sebagai contoh, yakni anggaran pengadaan pompa untuk mengganti pompa rusak. Penggantian ini telah ditetapkan menjadi empat tahun sekali, namun ternyata keluar dalam APBD setiap dua tahun sekali, Selain itu, anggaran peremajaan RSUD di pos anggaran Dinas Kesehatan, ada anggaran siluman terkait pembelian alat-alat laboratorium. Anggaran siluman lainnya juga ada di dinas-dinas lain di antaranya Dinas Pendidikan terkait anggaran renovasi dan rehabilitasi sekolah yang dianggap terlalu gemuk.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko memandang adanya permainan anggaran dalam penyusunan APBD DKI bukan hal yang baru. Bahkan hampir seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah selama ini rawan penggelembungan anggaran.
Hal tersebut terjadi karena persoalan mental buruk di birokrasi dan sistem manual yang rentan dengan pengubahan data anggaran.
Danang merincikan, biasanya permainan anggaran ini sudah muncul di level sebelum oknum pejabat eselon dua. Hal ini mengacu beberapa kasus pejabat eselon tiga dan empat yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus korupsi.
"Persoalan ini ada karena banyak celah ketika penyusunan anggaran dengan menambah atau mengurangi secara bebas," ujar Danang kepada detikcom, Sabtu (26/10).
Serupa dengan ICW, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran siluman yang dikeluhkan Ahok sudah jadi borok yang lama di tubuh Pemprov dan DPRD DKI.
"Dari zamannya (Gubernur) Foke (Fauzi Wibowo) dan Sutiyoso. Makanya ketika Jokowi dan Ahok masuk, mereka kaget kan karena anggaran sudah dikavling-kavling, makanya dibilang siluman,� kata dia saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/10).
Fitra sendiri pernah menginvestigasi dana-dana siluman pada APBD DKI 2011. Di pos anggaran Dinas Pendidikan, misalnya, Uchok menjabarkan ada anggaran titipan dari pengusaha kepada anggota DPRD agar dipaksakan masuk dalam APBD.
�Jadi sebetulnya kewenangan DPRD DKI itu kuat sekali, sehingga tiap program itu sudah ada yang punya oleh DPRD-nya, istilahnya sudah dikavling," jelasnya. �Kadang-kadang anggaran itu disandera sama Dewan juga. Bukan dari dinasnya saja (yang memunculkan kembali) tapi itu tinggal kerja sama dan lobi saja.�
Sumber Berita
Birokrasi yang tidak mau berubah, yang sudah terpola dengan gaya hidup pengusaha akan sangat sulit untuk kembali diajak bekerja ecara benar.., jalan satu-satunya adalah penegakkan hukum terhadap yang melanggar secara tegas dan pasti, untuk menimbulkan efek jera, jalan yg singkat adalah memotong rantai birokrasi atasan yang sudah terkontaminasi, tapi ini bukan kerjaan mudah karena mereka yang sudah sampai di level atas notabene banyak yg sudah terkontaminasi. WARISAN PENDAHULU- PENDAHULUNYA...
