Liputan6.com, Mataram - Walikota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), HM Qurais H Abidin, menegaskan siap mundur dari Partai Demokrat bila partai yang memenangkannya dalam Pilkada 2013 itu mendukung Pilkada tidak langsung.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bima ini menilai Pilkada tidak langsung merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Hasilnya juga nanti saya yakin tidak akan maksimal," tandas Walikota dua periode ini saat ditemui Liputan6.com di kantornya, Kota Bima, Senin (15/9/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, rencana Pilkada tidak langsung melalui RUU Pilkada hanyalah kekecewaan politik pasca-pemilu Presiden beberapa waktu lalu dan tidak dilakukan kajian mendalam. Hal itu terbukti, dengan adanya penolakan hampir semua Kepala Daerah di Indonesia yang tergabung dalam APKASI dan APEKSI.
Dia juga menyatakan bahwa dirinya akan mundur dari Partai Demokrat jika RUU Pilkada tak langsung atau dipilih oleh DPRD akan diwujudkan.
"Saya pribadi juga menolak, ini menyangkut moral politik saya di hadapan rakyat Kota Bima dan saya siap mundur dari Partai Demokrat bila Demokrat mendukung Pilkada oleh DPRD," tegas dia.
Qurais menambahkan, kesiapannya mengundurkan diri dari Partai Demokrat tersebut tidak akan berdampak pada jabatan Politiknya sebagai Walikota Bima hingga 2018 mendatang.
"Tidak ada pengaruh, kan saya dipilih oleh rakyat Kota Bima," kata dia.
Menurutnya, Pilkada langsung membuka kesempatan bagi setiap calon kepala daerah untuk bersosialisasi dan lebih dekat dengan rakyat.
Dengan cara itu, sambungnya, akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa menilai secara langsung calon Kepala Daerah. Sementara, jika Pilkada tidak langsung, Kepala Daerah nanti tidak mengenal rakyat karena yang dikenalnya hanya wakil rakyat.
Link: http://adf.ly/s4nit
