Posted: 05/12/2013 16:28
Liputan6.com, Jakarta : Presiden PKS Anis Matta mengakui, setelah banyak permasalahan hukum yang menimpa kadernya, saat ini PKS kesulitan dalam mencari dana untuk operasional partai tersebut. Tak pelak, keadaan itu membuat semua calon anggota legislatif (caleg) PKS baik nasional maupun daerah harus menanggung biayanya sendiri dalam hal operasional kampanye. "Caleg itu ditanggung sendiri biayanya baik dari kampanye dan lain-lainnya. Jujur mendapatkan keuangan sangat kesulitan, makanya saat saya menjadi presiden (PKS) saya mereduksi semua biaya operasional PKS," kata Anis, di Kantor TFI Jalan Patra Nomor 48, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2013).
Anis berujar, dalam hal penggalangan dana untuk biaya operasional partai sendiri masih mengandalkan sumbangan kader. "Keuangan dari kita-kita sendiri ya patungan, selama saya jadi Presiden PKS juga tidak membuat event besar karena memang kesulitan keuangan," ujar Anis. Tak luput Anis mengapresiasi KPU atas beberapa peraturannya soal penghematan biaya kampanye caleg, di mana ada batasan-batasan caleg dalam belanja kampanye. "Aturan-aturan KPU juga memaksa caleg harus bertemu tatap muka dengan masyarakat. Yang pertama saya terimakasih atas aturan tersebut dan mendukung," tandas Anis.
http://news.liputan6.com/read/765922...endiri?wp.bsns
Kamis, 5 Desember 2013 | 20:36 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah ditimpa persoalan minimnya dana kampanye. Partai ini harus menurunkan sejumlah biaya perjalanan hingga mengganti strategi kampanye sehingga bisa lebih efisien. Hal ini diakui Presiden PKS Anis Matta. "Sangat kesulitan (dana). Makanya, setelah menjadi Presiden PKS, saya mereduksi biaya operasional semininal mungkin," ujar Anis dalam perbincangan dengan sejumlah media massa di Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Anis tidak menjelaskan apakah penyebab dari kesulitan dana itu. Ia hanya memaparkan bahwa semenjak menjadi Presiden PKS, dia mulai mengatur kegiatan partai agar tidak mengeluarkan banyak biaya. Anis Matta mulai menjabat Presiden PKS pada Februari 2013. Anis Matta dipilih Majelis Syuro PKS setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi. Lebih lanjut, Anis menuturkan, pengaturan biaya yang dilakukannya mulai dari biaya perjalanan. "Kalau dulu semua pakai kelas bisnis, sekarang semuanya kelas ekonomi baik transporatsi udara, laut, dan darat," katanya.
Menurutnya, tidak hanya PKS yang mengalami kesulitan dana. Hampir semua partai, lanjutnya, merasakan hal serupa. Oleh karena itu, Anis mengaku cara berkampanye PKS pun mulai diubah. Jika sebelumnya, PKS menargetkan popular vote melalui media massa, kini PKS melakukan kampanye secara lokal untuk lebih menyasar kursi. "Semua kampanye adalah lokal. Setiap caleg dipersilakan untuk membuat kampanye dalam bentuk apa pun disesuaikan dengan daerah masing-masing. Tidak ada instruksi khusus dari pusat," ucap Anis.
Anis menilai saat ini upaya kampanye dengan menggunakan media massa tidak lagi berpengaruh pada preferensi pilihan pemilih. Hal ini, lanjutnya, disebabkan tidak adanya rasa percaya terhadap politik. "Sudah muncul public distrust, sehingga iklan tak lagi laku," ucapnya. Dengan cara seperti ini, Anis mengaku PKS juga bisa menekan anggaran. Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerapkan sistem zonasi untuk atribut kampanye pun dinilai Anis sangat membantu menekan biaya. "Jadi lebih diintensifkan pada tatap muka. Ini bagus karena efektivitasnya lebih tinggi," ucap Anis.
http://nasional.kompas.com/read/2013...Dana.Kampanye.
Minggu, 18 Maret 2012, 18:47 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG �- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.
�Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,� ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'. Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).
Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.
Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.
Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. �Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,� saran wakil ketua DPR tersebut.
http://www.republika.co.id/berita/na...-rp-300-miliar
Selasa, 10 April 2012 15:56
Merdeka.com - Meski sudah ditendang dari koalisi, PKS bersikeras bertahan. Faktor finansial ditenggarai menjadi alasan utama partai dakwah. Terlebih PKS masih membutuhkan dana untuk pemilu 2014. "Keuntungan PKS di koalisi, mereka mendapat akses terhadap sumber finansial untuk menghadapi pemilu 2014. Setidaknya PKS punya 3 menteri," ujar Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi. Hal ini disampikan Burhanuddin saat diskusi 'Dilema PKS: Suara dan Syariah' di Auditorium Pusat TIK Nasional UIN, Jakarta, Selasa (10/4).
Menurut Burhanuddin, jika keluar dari koalisi PKS harus berani menerima resiko pendapatan partai berkurang. "Jadi partai oposisi itu kering kerontang. " katanya. Melihat sikap PKS, menurut Burhanuddin akan membuat simpatisannya bingung. "Massa mereka makin pusing lihat PKS, memang bukan ditinggal massa, mereka masih tunggu. Jelang 2014 sikap PKS akan lebih jelas" tuturnya. PKS ditendang dari koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Beda pendapat PKS dengan pemerintah tercatat bukan yang pertama. PKS belum keluar karena menunggu pengumuman resmi dari Presiden SBY.
http://www.merdeka.com/politik/pks-b...ntuk-2014.html
Kamis, 25/04/2013 11:25 WIB
Jakarta -Terpilih menjadi anggota DPR tidak hanya bicara soal penerimaan gaji dan setumpuk tunjangan lainnya. Anggota dewan tetap diminta membayar iuran untuk partainya. "Prinsipnya keberadaan mereka di parlemen tidak lepas dari partai, wajar saja bila mereka jadi bagian menghidupi roda partai dan itu sah tidak ada aturan yang dilanggar," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Kamis (25/4/2013).
Hidayat menuturkan besaran iuran yang dibebankan kepada kadernya berbeda sesuai jumlah penghasilan. Kader yang duduk di DPR harus merogoh kocek Rp 22 juta per bulan. "Rp 20 juta untuk partai, Rp 2 juta untuk fraksi," ujar dia. Iuran Rp 22 juta ini diberlakukan untuk anggota DPR periode 2009-2014. Pada periode 2004-2009, PKS mewajibkan anggota dewan memberikan 50 persen dari total penghasilan. Meski gaji dan tunjangan anggota DPR saat ini totalnya Rp 50 juta, anggota PKS mengaku tidak keberatan dengan potongan iuran yang hampir separuh penghasilan. "Tidak ada keberatan sama sekali karena kami di DPR tidak untuk mencari penghasilan," tutur Hidayat.
Dengan iuran ini, kegiatan partai dapat berjalan. Iuran sebut Hidayat juga menghindari partai mencari pemasukan dengan cara melanggar aturan. "Ini tanggung jawab bersama tanpa melakukan korupsi kegiatan partai bisa berjalan. Dengan iuran ini kami juga mudah mengelolanya," katanya.
http://us.finance.detik..com/read/20...-22-juta-bulan
Rabu, 01 Mei 2013 | 11.10
Menyangkut kondisi keuangan parpol, Syahfan mengakui untuk kebutuhan internal partai sudah bisa mandiri. Namun, untuk memenuhi kebutuhan di luar parpol, memang cenderung minim. Keuangan parpol berasal dari iuran kader yang menjadi anggota legislatif. Untuk anggota DPR, iuran sekitar 40 persen dari take home pay (THP). THP anggota DPR saat ini sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 juta. Sedangkan anggota DPRD provinsi Rp 18 juta sampai Rp 20 juta dan anggota DPRD kabupaten/kota Rp 12 juta sampai Rp 15 juta, dengan potongan sekitar Rp 5 juta. �Itu semua masuk kas parpol. Jadi dengan iuran tersebut, untuk kebutuhan rutin ada. Tapi kalau untuk iklan di media massa dan sebagainya, memang kita minim sekali, kecuali ada donatur,� ujarnya.
Menurut staf Bendahara Umum PKS, Marwan, biaya operasional PKS dalam setahun sekitar Rp 23 miliar. Biaya tersebut meliputi gaji pegawai, konsumsi rapat, dan kunjungan rutin ke daerah. Total donatur, baik dari sumbangan dan iuran anggota legislatif sekitar Rp 25 miliar setahun, dan bantuan pemerintah setahun Rp 886.134.168. Syahfan menambahkan, untuk Pemilu Legislatif 2014, diperkirakan biaya yang dikeluarkan partai berkisar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. Untuk satu daerah pemilihan (dapil) diperkirakan membutuhkan dana Rp 2 miliar.
Saat ditanya tentang fungsi yang hingga saat ini belum dijalankan atau masih lemah diimplementasikan secara internal, Syahfan menjelaskam PKS masih punya cita-cita menjadi parpol modern yang kuat. �Kita belajar dari Partai Buruh di Australia, bertemu juga dengan partai buruh di Inggris, serta Partai Komunis China, untuk belajar bagaimana menjadi partai modern. Partai modern adalah partai yang basis massanya kuat dan kaderisasi kuat. Kita secara kaderisasi sudah kuat, tapi basis massa kita belum. Misalnya, Nahdliyin itu basis massa PKB, Muhammadiyah basis massa PAN, kalangan birokrat basis massa Golkar. Kita belum punya basis massa yang kuat. Orientasi kita masih di kampus dan mahasiswa. Kita ingin jadi partai modern kuat, kaderisasi bagus, tapi basis massanya juga kuat,� ucapnya.
Ketika disinggung soal strategi dan langkah yang bisa ditempuh agar parpol betul-betul membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bukan menjadi salah satu sumber korupsi uang negara, Syahfan menuturkan PKS fokus untuk mendorong program pemerintah yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, kegiatan di Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut menyasar keluarga-keluarga, terutama ibu-ibu miskin yang layak diberi bantuan. Semuanya tercatat dengan baik, sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
Selain itu, di internal parpol juga ada program bernama �Rumah Keluarga Indonesia�. Kedua program tersebut intinya bercita-cita membangun keluarga yang kuat, sekaligus mempunyai komitmen moral bagi kemajuan bangsa. �Kita prihatin dengan keluarga yang tidak punya pendidikan moral. Contohnya, ayah memperkosa anak sendiri, bahkan ibunya pun tidak tahu setelah sekian lama. Artinya, pendidikan moral di keluarga tersebut sangat minim. Kalau keluarga tidak punya nilai, maka bisa menghancurkan bangsa, membuat bangsa rapuh perlahan. Penguatan keluarga merupakan bagian dari aset peningkatan kesejahteraan rakyat,� terangnya.
Target Pemilu 2014 adalah PKS berada di posisi tiga besar. Hasil simulasi yang dilakukan di internal partai, PKS bisa mendapatkan 20 persen kursi di DPR. �Kita sudah punya 57 kursi di DPR sekarang, target optimisnya, dua kali dari sekarang,� katanya. Tentang capres-cawapres, Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan berdasarkan keputusan Majelis Syuro setelah pemilu legislatif baru PKS akan memutuskan apakah akan mengajukan capres-cawapres, capres saja, cawapres saja, atau mendukung capres/cawapres parpol lain. �Kalau ternyata tingkat dukungan publik kuat, kita bisa mengajukan pasangan. Kalau ternyata dukungan publik yang sesuai kita harapkan, kita bisa juga mengajukan hanya capres atau hanya cawapres saja,� katanya.
Jika akhirnya harus berkoalisi saat pilpres, lanjut Mardani, PKS sangat terbuka untuk berkoalisasi dengan parpol mana pun, asal memiliki kesamaan visi-misi, serta karakter perjuangan yang pro-rakyat, pro-penegakan hukum, dan pro-pemberantasan korupsi. Secara terpisah, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti memprediksi PKS sulit menempati posisi tiga besar pada Pemilu 2014. Dia memprediksi posisi tiga besar ditempati PDI-P, Golkar, dan Gerindra. PKS haris bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya karena kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sangat memukul kepercayaan publik terhadap partai tersebut. �PKS masih butuh kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah ditetapkannya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi,� katanya.
http://www.kabarpks.com/2013/04/ini-...ak-ada-di.html
Kamis, 5 Desember 2013 | 16:45 WIB
inilah..com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahter (PKS) Anis Matta mengakui beberapa persoalan hukum yang menimpa kader-kadernya termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaaq berdampak negatif terhadap keuangan partainya. "Jujur sangat kesulitan terhadap keuangan apalagi saat kasus-kasus itu ya, plus di tahun politik. PKS kesulitan keuangan," kata Anis, di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2013).
Untuk menyiasatinya, lanjut Anis, dirinya akan memangkas kegiatan-kegiatan partai yang dianggapnya kurang bermanfaat. Biaya operasional yang ia pangkas termasuk acara-acara besar yang dianggapnya tak efektif mendongkrak elektabilitas PKS.
http://nasional.inilah..com/read/det...a#.Uqj3tdLfAl0
------------------------------
![[imagetag]](http://www1.picturepush.com/photo/a/12131584/img/12131584.jpg)
![[imagetag]](http://www4.picturepush.com/photo/a/13916062/img/13916062.jpg)
Nasib partai dakwah ... menyedihkan kalau akhirnya kembali berkantor ke Ruko-ruko atau rumah kontrakan seperti zaman masih susah dulu. Sebaiknya itu padepokan yang mewah itu, kenapa tidak disewakan saja menjadi 'cottege' di Lembang, Bandung. Atau menyewakannya menjadi gedung perkantoran di Jakarta untuk gedung DPP yng besar itu?!
![[imagetag]](http://kaskus.co.id/images/smilies/ngakak.gif)
