BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadapkan kejujuran dan komitmen Pemeritnah Pusat dalam merealisasikan seluruh butir-butir perjanjin damai (MoU) Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang mengatur segala kekhususan dan kewenangan Aceh.
"Aceh sudah damai, maka perdamaian ini harus berlanjut. Maka dengan ini sangat diperlukan kejujuran pemerintah pusat, untuk memberikan hak-hak Aceh, yang telah dijanjikan," kata Zaini Abdullah dalam acara Milad GAM ke 37, Selasa (3/12) di Mess Wali Nanggroe Aceh.
Dibawah kepemimpinan Presiden SBY, Zaini mengaku optimis hal tersebut akan terwujud, dikarenakan SBY telah berjanji akan menyelesaikan seluruh pertaturan (Perpres dan Keppres) mengenai hak dan kewenangan Aceh, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), sebelum jabatannya berakhir pada 2014 mendatang.
"Aceh sudah damai, maka perdamaian ini harus berlanjut. Maka dengan ini sangat diperlukan kejujuran pemerintah pusat, untuk memberikan hak-hak Aceh, yang telah dijanjikan," kata Zaini Abdullah dalam acara Milad GAM ke 37, Selasa (3/12) di Mess Wali Nanggroe Aceh.
Dibawah kepemimpinan Presiden SBY, Zaini mengaku optimis hal tersebut akan terwujud, dikarenakan SBY telah berjanji akan menyelesaikan seluruh pertaturan (Perpres dan Keppres) mengenai hak dan kewenangan Aceh, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), sebelum jabatannya berakhir pada 2014 mendatang.
"Sby mengatakan implementasi butir-butir MoU Helsinki harus direalisasikan, kerena sudah tertulis di UUPA. Seharusnya 2008 harus selesai, namun nyatanya tidak. Namun persoalan ini tidak perlu disalahkan siapapun, kami akan terus mendesak agar persoalan turunan UUPA bisa selesai sebelum SBY turun (habis masa jabatan) di 2014," ujar Zaini.
Implementasi MoU Helsinki di dalam UUPA, Gubernur menjelaskan, saat ini telah mencapai kemajuan pesat, dimana sejumlah peraturan kewenangan Aceh, seperti migas dan pertanahan telah adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
"Sekarang sudah mulai ada titik terang, seperti tentang Migas yang sudah disepakati hak kelola Aceh hingga 200 mil. Kalau dulu cuma 12 mil, dan yang ada itu pasir semua. Jika di wilayah hingga 200 mil baru ditemukan minyak dan gas. Namun semua ini masih dalam perjuangan yang besar, karna belum ada hitam di atas putih (keputusan pasti/surat resmi), semoga saja semua dapat segera terselesaikan," imbuh Gubernur.(sumber)
Akankan om beye jujur???/ kita lihat saja ntar,,,,
![[imagetag]](http://kaskus.co.id/images/smilies/ngakak.gif)
