Wacana dihidupkan kembali posisi Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pasalnya, penghapusan posisi tersebut di era almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lantaran dianggap tidak efisien.
Mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan, jika ingin melakukan perubahan sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu dengan meminta masukan dan pendapat dari berbagai pihak. Supaya jangan sampai perubahan dilakukan secara instan dan di belakangnya menuai masalah.
"Tidak boleh sembarangan, karena begitu salah mengubah kembali nanti bisa jadi bermasalah. Sekarang itu yang penting ada efisiensi. Ini sudah bagus, jadi hal-hal yang tidak penting enggak usah diubah dulu," ujarnya kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (19/3/2015) malam.
Adhie menilai, alasan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang menginginkan wakil untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya jika berhalangan hadir merupakan sesuatu yang kurang tepat. Lagipula selama ini belum ada masalah dan operasional TNI tetap berjalan dengan baik mengingat kepala staf di tiap kesatuan TNI secara otomatis sudah menjadi wakilnya.
Adhie justru menduga kalau wacana penghidupan posisi Wakil Panglima TNI ini hanya sekadar bentuk bagi-bagi "kue kekuasaan" yang selama ini memang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini mau ditambah lagi wakil yang belum resmi dan belum jelas wakilnya. Jadi kalau menurut saya lebih baik pemerintah melanjutkan yang sudah ada dulu kemudian mengkajinya. Jangan sampai TNI menjadi seperti Polri, tanpa ada pemimpin hingga berbulan-bulan. Padahal, Polri ini memang wajib ada pimpinannya. Ini itu seperti hanya bentuk bagi-bagi kue kekuasaan dengan mengubah struktur," pungkasnya.
sumber (news.okezone.com)
Jokowi
Link: http://adf.ly/1AeIz5
