wartalima.com - Sebab tak mau mencantumkan program kegiatan usulan Dewan atau pokok pikiran (pokir) ke dalam APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut tak bisa diajak berkompromi oleh salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra.
Menurutnya, dengan sikap Ahok yang tidak mau mencantumkan pokir ke dalam APBD DKI 2015, berarti Ahok mengacaukan persoalan perut para anggota Dewan sebab diakuinya bahwa pokir merupakan sumber hidup bagi anggota dewan.
"Anggota Dewan itu hidup dari pokir. Intinya, ini urusan perut," kata anggota Fraksi Gerindra tersebut, seperti dilansir dari Tempo.
Dikatakannya, gaji anggota DPRD hanya Rp 22 juta per bulan, sedangkan dengan menjadi anggota Dewan dan partai merupakan pekerjaan yang cukup menguras isi dompet sebab harus setor sekitar 20 persen dari gaji ke partai yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta, belum lagi kalau konstituen meminta macam-macam.
Dana reses yang dianggarkan oleh pemerintah untuk anggota Dewan sebesar Rp 60 juta sekali reses juga dinilai sangat kecil, meski terdapat tiga kali jatah reses Dewan, namun dana tersebut harus dibagi-bagi, dengan rincian setiap konstituen di enam wilayah mendapatkan masing-masing Rp 10 juta.
Belum lagi, anggota Dewan juga memikirkan cara untuk mengembalikan dana miliaran rupiah yang habis untuk biaya kampanye.
"Duit segitu enggak cukup. Masang tenda saja sudah Rp 5 juta. Nah, tambahan untuk reses dari pokir. Saya enggak apa-apa pokir tidak diakomodasi asal semuanya enggak dapat," ujarnya.
komen:
serius nih berita? gaji segitu gak cukup buat ngisi perut?
loe makan nasi apa makan truck bos?
http://www.wartalima.com/2542-anggot...ari-pokir.html
Link: http://adf.ly/19MAlx
Menurutnya, dengan sikap Ahok yang tidak mau mencantumkan pokir ke dalam APBD DKI 2015, berarti Ahok mengacaukan persoalan perut para anggota Dewan sebab diakuinya bahwa pokir merupakan sumber hidup bagi anggota dewan.
"Anggota Dewan itu hidup dari pokir. Intinya, ini urusan perut," kata anggota Fraksi Gerindra tersebut, seperti dilansir dari Tempo.
Dikatakannya, gaji anggota DPRD hanya Rp 22 juta per bulan, sedangkan dengan menjadi anggota Dewan dan partai merupakan pekerjaan yang cukup menguras isi dompet sebab harus setor sekitar 20 persen dari gaji ke partai yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta, belum lagi kalau konstituen meminta macam-macam.
Dana reses yang dianggarkan oleh pemerintah untuk anggota Dewan sebesar Rp 60 juta sekali reses juga dinilai sangat kecil, meski terdapat tiga kali jatah reses Dewan, namun dana tersebut harus dibagi-bagi, dengan rincian setiap konstituen di enam wilayah mendapatkan masing-masing Rp 10 juta.
Belum lagi, anggota Dewan juga memikirkan cara untuk mengembalikan dana miliaran rupiah yang habis untuk biaya kampanye.
"Duit segitu enggak cukup. Masang tenda saja sudah Rp 5 juta. Nah, tambahan untuk reses dari pokir. Saya enggak apa-apa pokir tidak diakomodasi asal semuanya enggak dapat," ujarnya.
komen:
serius nih berita? gaji segitu gak cukup buat ngisi perut?
loe makan nasi apa makan truck bos?
http://www.wartalima.com/2542-anggot...ari-pokir.html
Link: http://adf.ly/19MAlx
