JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda, mengajukan somasi kepada para pimpinan DPR Tandingan. Bahkan, jika somasi itu tidak digubris, KNPI mengancam akan menempuh langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.
Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotosasiko mengatakan, pihaknya mengajukan somasi kepada lima orang pimpinan DPR tandingan, yaitu Ida Fauziyah (PKB), Effendi MS Simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Syarifuddin (Nasdem).
"Kami akan mengajukan surat somasi, atau membuat laporan ke polisi atau mengajukan gugatan terhadap mereka atas perbuatannya menghambat pimpinan dan kelengkapan DPR untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai anggota DPR dengan cara membentuk pimpinan dan kelengkapan DPR baru," kata Taufan dalam rilis yang diterima TeropongSenayan tadi malam (6/11/2014).
Robi Anugrah Marpaung, dari LBH Pemuda menjelaskan, tindakan kelima orang itu memenuhi unsur pidana yaitu Pasal 146 dan 147 KUHP, yaitu tindakan makar.
"Klien kami menuntut agar mereka meminta maaf kepada masyarakat, jika dalam waktu tujuh hari tidak menunjukkan etikad baik, kami akan melakukan upaya atas tindakan mereka baik perdata maupun pidana," kata Robi. (b)
Sumber: http://teropongsenayan.com/2908-knpi...-dpr-tandingan
Link: http://adf.ly/tpYlX
Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotosasiko mengatakan, pihaknya mengajukan somasi kepada lima orang pimpinan DPR tandingan, yaitu Ida Fauziyah (PKB), Effendi MS Simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Syarifuddin (Nasdem).
"Kami akan mengajukan surat somasi, atau membuat laporan ke polisi atau mengajukan gugatan terhadap mereka atas perbuatannya menghambat pimpinan dan kelengkapan DPR untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai anggota DPR dengan cara membentuk pimpinan dan kelengkapan DPR baru," kata Taufan dalam rilis yang diterima TeropongSenayan tadi malam (6/11/2014).
Robi Anugrah Marpaung, dari LBH Pemuda menjelaskan, tindakan kelima orang itu memenuhi unsur pidana yaitu Pasal 146 dan 147 KUHP, yaitu tindakan makar.
"Klien kami menuntut agar mereka meminta maaf kepada masyarakat, jika dalam waktu tujuh hari tidak menunjukkan etikad baik, kami akan melakukan upaya atas tindakan mereka baik perdata maupun pidana," kata Robi. (b)
Sumber: http://teropongsenayan.com/2908-knpi...-dpr-tandingan
Link: http://adf.ly/tpYlX
