JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membantah adanya intervensi pihak lain dalam pembentukan tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpinnya. Dugaan mengenai adanya intervensi muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Partai Golkar untuk membatalkan Musyawarah Nasional IX di Bali karena khawatir terjadi kericuhan dan mengganggu pariwisata di Bali.
Sebagai informasi, Jusuf Kalla merupakan mantan ketua umum Partai Golkar, sedangkan Tedjo Edhy merupakan mantan politikus Partai Nasdem, partai yang didirikan Surya Paloh, mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga pesaing Aburizal Bakrie dalam Munas VIII pada 2009 silam.
"Kami tidak ada hubungannya (dengan Kalla dan Paloh). Yang kami concern, kewajiban di pundak dan pikiran kami, tidak boleh menyimpang, menjaga marwah partai," ujar Agung Laksono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/11/2014) malam.
Jika Kalla atau Surya Paloh ikut berkomentar terhadap kondisi Partai Golkar, maka Agung menghargai pendapat keduanya. Meski begitu, usulan itu tidak serta-merta menjadi bukti bahwa tim penyelamat Partai Golkar telah diintervensi.
"Kami apresiasi kepada tokoh-tokoh yang pernah jadi pimpinan atau pengurus, yang punya kepedulian. Kami hargai, tapi kami berikan secara proporsional," ucap Agung.
Tim penyelamat Partai Golkar, menurut Agung, bahkan tidak mempermasalahkan kedekatan Aburizal dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau tokoh lain di Koalisi Merah Putih. "Semua punya networking itu sah saja. Pertimbangan kami hanya organisasi, tidak dipengaruhi kepentingan lain, apakah koalisi atau pertemanan. Itu silakan masing-masing," ujar mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Sosial ini.
Selain itu, Agung Laksono juga yakin Prabowo atau tokoh di Koalisi Merah Putih lainnya mau ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar.
"Pimpinan partai sudah dewasa, sudah matang. Moso mau ikut campur, pasti malu ikut campur urusan partai lain," kata Agung. "Tidak ada urusannya KMP. KMP enggak ada suaranya," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak jika pemerintah disebut mengintervensi proses politik Partai Golkar. Menurut Kalla, pemerintah hanya mempertimbangkan faktor keamanan yang mungkin bisa mengganggu kegiatan wisata jika Golkar menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali yang bertepatan musim libur menjelang akhir tahun.
Pemerintah khawatir Munas Golkar yang akan digelar di Bali berlangsung ricuh mengingat rapat pleno persiapan munas yang digelar di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014), diwarnai bentrok fisik.
"Intervensinya apa? Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi, karena pemerintah, polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kayak kemarin, terjadi bawa parang, tenteng-tenteng, berkelahi melempar batu, di Bali nanti bagaimana?" kata Kalla.
Sumber : http://untuknkri.org/agung-laksono-b...rabowo-dan-kmp
Link: http://adf.ly/uhP8M
