INILAHCOM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah menerima laporan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait masalah pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang bermasalah.
"Hasilnya sudah saya serahkan ke Pak Gubernur. Tapi saya belum baca apa hasilnya, nanti ditanya ke Pak Gubernur saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Ahok melanjutkan, hasil pemeriksaan itu kemudian akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan. "Tadi sudah tanda tangan dan paraf Pak Gubernur untuk ke BPK, saya belum baca tapi udah di Pak Gubernur," katanya lagi.
Ia pun menjelaskan mengapa hasil pemeriksaan dari Inprov itu diserahkan ke BPK dan bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan hasil musyawarah dengan Jokowi, bahwa skandal pengadaan ratusan bus baru yang sudah rusak itu akan diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan.
Alasan lain, Pemprov DKI tidak akan menyerahkan dulu kisruh pengadaan busway itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab, menurutnya KPK merupakan lembaga eksternal.
"Kalau KPK kan eksternal, kalau BPK turun jadi proses di dalam pemerintahan begitu. Kami bukan kirim surat ke KPK. Pasti kirim surat kepada BPK. Nah, hasil temuan BPK baru diserahkan pada jaksa atau polisi," jelasnya.
Ahok meyakini hasil investigasi inspekrotat itu menunjukkan adanya kecurangan dalam pembelian bus tersebut. Tapi, karena fakta-fakta yang ditemukan inspektorat dirasa belum cukup, kata Ahok, maka penyelidikan dilanjutkan ke BPK.
"Jadi ini diserahkan kepada penyidik. Karena ada temuan. Kami minta BPK untuk menyelidiki pengadaan BKTB sama TransJakarta," tandasnya.[bay]
sumber
gimanapun, tetap aja keputusan ada di tangan den joko...si kokoh mah ngikut aja...
