JAKARTA, KOMPAS.com � Praktik ilegal menyewakan hunian rumah susun di Jakarta rupanya masih terjadi. Tidak lagi hanya satu atau dua hunian yang jadi "obyekan" oknum tak bertanggung jawab, tetapi kini ratusan hunian dialihsewakan secara bebas.
Di Cluster A, Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, misalnya, terdapat lebih dari 200 hunian yang disewakan. Penyewa adalah orang-orang yang secara administrasi tak diperbolehkan mendapatkan rusun dari pemerintah, yakni ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
Bagaimana modus alih sewa rusun itu? Siapa saja yang terlibat? Kompas.com, Rabu (26/2/2014), mewawancarai salah satu tim gubernur dan wakil gubernur yang melaksanakan inspeksi mendadak untuk membongkar praktik alih sewa di rusun Marunda tersebut.
"Di Cluster A ada empat blok yang banyak disewakan ke mahasiswa. Dari operasi kami, ada lebih dari 200 hunian yang disewakan. Gila kan?" terang pria yang meminta anonimitas untuk wawancara ini.
Dia melanjutkan, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Rusun Marunda Maharyadi seakan tutup mata dengan aksi alih sewa. Pasalnya, meski berdasarkan laporan dia sering kali datang untuk meninjau rusun di sana, praktik ilegal itu nyatanya masih terjadi.
"Terlalu menuduhlah kalau kita bilang Kepala UPT bekerja sama. Tapi bisa dibilang dia tutup mata. Pura-pura tidak tahu. Jadi kayak gubernur dan wakil gubernur dicurangin bawahan gitu, " ujarnya.
Modus alih sewa hunian rusun yang terjadi adalah melalui warga rusun yang telah tinggal lama di sana. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun untuk mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa.
Setiap bulan, para mahasiswa itu diminta ongkos sewa bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Mereka mendapat fasilitas listrik dan air di dalam hunian itu. Sayangnya, sidak tidak menemukan kepada siapa mereka membayar.
Mengungkap praktik alih sewa hunian rusun ini bukan perkara mudah. Anggota tim ini harus berhadapan dengan oknum warga yang menyewakan rusun, bahkan sempat dikerumuni dan nyaris dikeroyok mafia rusun sebelum diselamatkan polisi.
"Mereka itu sudah lingkaran mafia. Saling melindungi. Enggak tau mereka bekerja sama dengan Kepala UPT atau enggak. Tapi dia (Kepala UPT) pasti sih tahu, enggak mungkin enggak tahu," ujarnya.
Ahok meradang, Jokowi berkerut
Temuan fakta itu menjadi dasar diselenggarakannya pertemuan antara Wakil Gubernur, Kepala UPT Rusun Marunda, kepolisian, staf Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah, serta pihak lain pada Rabu siang.
Di dalam rapat itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama meradang. Basuki marah-marah kepada sejumlah peserta rapat, mempertanyakan praktik ilegal tersebut bisa terjadi. "Gua penjarain semua yang terlibat," tegas Basuki dalam rapat tertutup tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengerutkan dahi saat Kompas.com mengonfirmasi temuan itu. Menurut dia, memang tidak mudah mengontrol ribuan hunian di rusun tersebut. Namun, bukan berarti pihaknya mengabaikan penyelewengan.
Jokowi pun berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dengan serius. "Semua yang tak sesuai aturan pasti ditindak, dicopot," ujarnya.
Kepala UPT Rusun Marunda Maharyadi, yang ditemui setelah rapat di ruang pertemuan Wagub DKI, enggan menjawab pertanyaan Kompas.com. Dia berkilah akan ke toilet terlebih dahulu.
Setelah ditunggu lama, rupanya dia menyelinap keluar toilet sehingga belum ada keterangan yang didapat darinya. Kendati demikian, dalam rapat, Maharyadi mengatakan kepada Basuki bahwa dia telah mencium praktik alih sewa itu. Dia pun mengaku telah melaporkan kasus itu ke polisi.
SUMBER
kayanya perlu sikap tegas kalo mau perubahan,langsung pecat oknum PNS yg terlibat !!
Di Cluster A, Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, misalnya, terdapat lebih dari 200 hunian yang disewakan. Penyewa adalah orang-orang yang secara administrasi tak diperbolehkan mendapatkan rusun dari pemerintah, yakni ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
Bagaimana modus alih sewa rusun itu? Siapa saja yang terlibat? Kompas.com, Rabu (26/2/2014), mewawancarai salah satu tim gubernur dan wakil gubernur yang melaksanakan inspeksi mendadak untuk membongkar praktik alih sewa di rusun Marunda tersebut.
"Di Cluster A ada empat blok yang banyak disewakan ke mahasiswa. Dari operasi kami, ada lebih dari 200 hunian yang disewakan. Gila kan?" terang pria yang meminta anonimitas untuk wawancara ini.
Dia melanjutkan, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Rusun Marunda Maharyadi seakan tutup mata dengan aksi alih sewa. Pasalnya, meski berdasarkan laporan dia sering kali datang untuk meninjau rusun di sana, praktik ilegal itu nyatanya masih terjadi.
"Terlalu menuduhlah kalau kita bilang Kepala UPT bekerja sama. Tapi bisa dibilang dia tutup mata. Pura-pura tidak tahu. Jadi kayak gubernur dan wakil gubernur dicurangin bawahan gitu, " ujarnya.
Modus alih sewa hunian rusun yang terjadi adalah melalui warga rusun yang telah tinggal lama di sana. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun untuk mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa.
Setiap bulan, para mahasiswa itu diminta ongkos sewa bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Mereka mendapat fasilitas listrik dan air di dalam hunian itu. Sayangnya, sidak tidak menemukan kepada siapa mereka membayar.
Mengungkap praktik alih sewa hunian rusun ini bukan perkara mudah. Anggota tim ini harus berhadapan dengan oknum warga yang menyewakan rusun, bahkan sempat dikerumuni dan nyaris dikeroyok mafia rusun sebelum diselamatkan polisi.
"Mereka itu sudah lingkaran mafia. Saling melindungi. Enggak tau mereka bekerja sama dengan Kepala UPT atau enggak. Tapi dia (Kepala UPT) pasti sih tahu, enggak mungkin enggak tahu," ujarnya.
Ahok meradang, Jokowi berkerut
Temuan fakta itu menjadi dasar diselenggarakannya pertemuan antara Wakil Gubernur, Kepala UPT Rusun Marunda, kepolisian, staf Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah, serta pihak lain pada Rabu siang.
Di dalam rapat itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama meradang. Basuki marah-marah kepada sejumlah peserta rapat, mempertanyakan praktik ilegal tersebut bisa terjadi. "Gua penjarain semua yang terlibat," tegas Basuki dalam rapat tertutup tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengerutkan dahi saat Kompas.com mengonfirmasi temuan itu. Menurut dia, memang tidak mudah mengontrol ribuan hunian di rusun tersebut. Namun, bukan berarti pihaknya mengabaikan penyelewengan.
Jokowi pun berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dengan serius. "Semua yang tak sesuai aturan pasti ditindak, dicopot," ujarnya.
Kepala UPT Rusun Marunda Maharyadi, yang ditemui setelah rapat di ruang pertemuan Wagub DKI, enggan menjawab pertanyaan Kompas.com. Dia berkilah akan ke toilet terlebih dahulu.
Setelah ditunggu lama, rupanya dia menyelinap keluar toilet sehingga belum ada keterangan yang didapat darinya. Kendati demikian, dalam rapat, Maharyadi mengatakan kepada Basuki bahwa dia telah mencium praktik alih sewa itu. Dia pun mengaku telah melaporkan kasus itu ke polisi.
SUMBER
kayanya perlu sikap tegas kalo mau perubahan,langsung pecat oknum PNS yg terlibat !!
