Quote:
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uU1ECbS4R5xtE_nsl5wMLIS6jSR1G47UMIr6qREbdiNpIwd4bnO4zohvHHm6OlXIywmxkI-jrpkASR2wu9KfUZ0O5HWS_cftwF5BoZZFSfyrRl4F6YBlGqSrsmZoWq9Muqu9c=s0-d)
Jakarta, Sayangi.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai tanggapan berbagai pihak mengenai ada unsur menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terhadap Lurah Lenteng Agung berlebihan, karena tidak mencermati pernyataannya dengan seksama.
"Kalau evaluasi menyinggung SARA, itu 'lebay' (berlebihan). Saya bilang kalau Pemda bisa evaluasi kebijakannya, bukan mengevaluasi lurahnya karena bagi Pemda perlu pencapaian hasil yang baik," kata Mendagri di Jakarta, Senin (30/9).
Dia menyayangkan berbagai komentar miring yang muncul karena salah tafsir, terutama tanggapan ketus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar) dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung, tapi sombongnya minta ampun," keluhnya.
Mendagri menjelaskan bahwa jabatan lurah bisa diangkat melalui dua mekanisme, yaitu dipilih atau ditunjuk, sementara untuk kepala desa hanya melalui mekanisme pemilihan.
"Tidak ada yang salah dari Gubernur atau Pemda (DKI), karena penunjukan (lurah Lenteng Agung) itu kewenangan gubernur. Kalau terus menerus didemo, Pemda bisa mengevaluasi kebijakannya bukan lurahnya. Itulah yang sering terjadi, pendapat sumber ditafsirkan sendiri" jelasnya.
Namun, dari penjelasannya tersebut justru muncul berita Mendagri meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine.
Selain Wagub DKI Jakarta, Wakil Ketua DPD Laode Ida juga turut berkomentar dengan menyebut pernyataan Mendagri bernuansa menyinggung SARA.
"Itu akan menimbulkan kesan bahwa Mendagri anti-pluralisme, padahal itu bagian dari realita sosial budaya yang dijamin dalam konstitusi," kata Laode.
Menurut dia, jika Mendagri mau memberi masukan kepada Pemda DKI Jakarta maka bisa menugaskan aparatnya untuk mengevaluasi kebijakan Jokowi-Ahok terlebih dahulu.
"Mendagri juga bisa memberikan masukan langsung ke Jokowi," ujar Laode. (Ant)
Sumber
Makanya Hok, mulut itu dijaga. Teliti dulu berita yg didapat, sebelum berkoar ke media. Makin banyak musuh kan ente. Nambah musuh untuk hal yg jelas keadaannya sih no problemo. Nah, ini berita belum jelas, udah langsung sikat lewat media.![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uVH5IYxJqUv6j-RLk4LfWp4UnGrTUTu2j8vXCJT-0-enbabVRlq_MokN_9N6YlT23bs8ll6sKpvkP0kaCWhpTWb0inJeAU4PqgLO-XpKCaszey=s0-d "Cape d... (S)")
Kalau terus2 san mulut ente gak direm, lama2 orang2 pun akan muak sama ente. Itu sih belum terlalu masalah, yg jadi masalah kalau orang2 kemudian muak dengan jargon2 'kebhinekaan', krn merasa jargon tersebut telah dieksploitasi
Jakarta, Sayangi.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai tanggapan berbagai pihak mengenai ada unsur menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terhadap Lurah Lenteng Agung berlebihan, karena tidak mencermati pernyataannya dengan seksama.
"Kalau evaluasi menyinggung SARA, itu 'lebay' (berlebihan). Saya bilang kalau Pemda bisa evaluasi kebijakannya, bukan mengevaluasi lurahnya karena bagi Pemda perlu pencapaian hasil yang baik," kata Mendagri di Jakarta, Senin (30/9).
Dia menyayangkan berbagai komentar miring yang muncul karena salah tafsir, terutama tanggapan ketus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar) dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung, tapi sombongnya minta ampun," keluhnya.
Mendagri menjelaskan bahwa jabatan lurah bisa diangkat melalui dua mekanisme, yaitu dipilih atau ditunjuk, sementara untuk kepala desa hanya melalui mekanisme pemilihan.
"Tidak ada yang salah dari Gubernur atau Pemda (DKI), karena penunjukan (lurah Lenteng Agung) itu kewenangan gubernur. Kalau terus menerus didemo, Pemda bisa mengevaluasi kebijakannya bukan lurahnya. Itulah yang sering terjadi, pendapat sumber ditafsirkan sendiri" jelasnya.
Namun, dari penjelasannya tersebut justru muncul berita Mendagri meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine.
Selain Wagub DKI Jakarta, Wakil Ketua DPD Laode Ida juga turut berkomentar dengan menyebut pernyataan Mendagri bernuansa menyinggung SARA.
"Itu akan menimbulkan kesan bahwa Mendagri anti-pluralisme, padahal itu bagian dari realita sosial budaya yang dijamin dalam konstitusi," kata Laode.
Menurut dia, jika Mendagri mau memberi masukan kepada Pemda DKI Jakarta maka bisa menugaskan aparatnya untuk mengevaluasi kebijakan Jokowi-Ahok terlebih dahulu.
"Mendagri juga bisa memberikan masukan langsung ke Jokowi," ujar Laode. (Ant)
Sumber
Makanya Hok, mulut itu dijaga. Teliti dulu berita yg didapat, sebelum berkoar ke media. Makin banyak musuh kan ente. Nambah musuh untuk hal yg jelas keadaannya sih no problemo. Nah, ini berita belum jelas, udah langsung sikat lewat media.
Kalau terus2 san mulut ente gak direm, lama2 orang2 pun akan muak sama ente. Itu sih belum terlalu masalah, yg jadi masalah kalau orang2 kemudian muak dengan jargon2 'kebhinekaan', krn merasa jargon tersebut telah dieksploitasi
