JAKARTA - Kebutuhan atas tanah merupakan masalah fundamental dan krusial bagi manusia, selain sandang dan pangan. Karena itu, pemenuhan akan tersedianya tanah bagi setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang tidak dapat ditawar lagi.
Hal itu dikatakan praktisi hukum, Anita Kolopaking saat peluncuran bukunya berjudul Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia dan Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2013).
Penduduk Indonesia saat ini telah mencapai jumlah lebih dari 220 juta jiwa. Berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama diperkotaan akan meningkat pula.
"Seiring dengan dibutuhkannya tanah sebagai sumber tempat tinggal dan usaha, maka dengan demikian kebutuhan penyediaan tanah sangat dibutuhkan," kata dia.
Di sisi lain, persoalan tanah kian pelik manakala pihak asing dengan berbagai alasan diharuskan untuk tinggal di Indonesia seperti karena tugas maupun pekerjaan, investasi juga butuh akan tanah.
Hal ini memicu banyaknya kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing sebagai subyek Hak Milik secara melawan hukum yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam prakteknya ditemukan banyak sekali perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing umumnya diperoleh dengan cara terselubung yakni dengan memakai nama warga negara Indonesia (WNI) dengan melakukan perkimpoian baik secara sah ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkimpoian.
"Perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah terbanyak dilakukan oleh WNA melalui perkimpoian yang biasanya melalui perkimpoian siri, menggunakan nama wanita WNI," terangnya. (trk)
http://news.okezone.com/read/2013/09...an-kimpoi-siri
Di negara ini hukum bisa dipermainkan. Tapi, kalau hukum benar-benar ditegakkan, kayaknya bakal repot juga.
Mampir gan ke blog ane: rumah dijual di depok
Hal itu dikatakan praktisi hukum, Anita Kolopaking saat peluncuran bukunya berjudul Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia dan Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2013).
Penduduk Indonesia saat ini telah mencapai jumlah lebih dari 220 juta jiwa. Berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama diperkotaan akan meningkat pula.
"Seiring dengan dibutuhkannya tanah sebagai sumber tempat tinggal dan usaha, maka dengan demikian kebutuhan penyediaan tanah sangat dibutuhkan," kata dia.
Di sisi lain, persoalan tanah kian pelik manakala pihak asing dengan berbagai alasan diharuskan untuk tinggal di Indonesia seperti karena tugas maupun pekerjaan, investasi juga butuh akan tanah.
Hal ini memicu banyaknya kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing sebagai subyek Hak Milik secara melawan hukum yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam prakteknya ditemukan banyak sekali perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing umumnya diperoleh dengan cara terselubung yakni dengan memakai nama warga negara Indonesia (WNI) dengan melakukan perkimpoian baik secara sah ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkimpoian.
"Perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah terbanyak dilakukan oleh WNA melalui perkimpoian yang biasanya melalui perkimpoian siri, menggunakan nama wanita WNI," terangnya. (trk)
http://news.okezone.com/read/2013/09...an-kimpoi-siri
Di negara ini hukum bisa dipermainkan. Tapi, kalau hukum benar-benar ditegakkan, kayaknya bakal repot juga.
Mampir gan ke blog ane: rumah dijual di depok
