Publik Tak Banyak Tahu Jumlah Anggota DPR
JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menginginkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Institut Riset Indonesia (Insis).
Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, sebanyak 49,06 persen responden menginginkan anggota Dewan lebih sering turun ke bawah. Harapan lain terhadap anggota Dewan periode selanjutnya, yakni sebanyak 25,79 persen responden menginginkan DPR menegakkan kode etik bagi anggota yang melanggar aturan. Sebanyak 14,39 persen menginginkan DPR periode mendatang melahirkan undang-undang tentang hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sisanya menginginkan banyak hal, kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu
( 29/9/2013 ).
Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013. Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Insis juga menunjukkan bahwa publik tidak puas dengan kinerja Dewan periode 2009-2014 . Sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik.
Adapun responden yang menilai baik hanya.20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab. Mochtar menambahkan, ketidakpuasan publik terhadap DPR salah satunya bisa dilihat dari pembentukan undang-undang. Banyak UU yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konsitusi.
Selain itu, rendahnya pencapaian legislasi. Dari 70 RUU dalam Prolegnas, hanya diselesaikan 13 UU. Dalam membahas APBN, banyak anggota Dewan yang masuk perangkap korupsi.
Pentingnya mengembalikan citra DPR dengan bekerja sunguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Kuatnya image bahwa DPR hanya menjadi ladang korupsi, pemerasan, dan mengumpulkan kekayaan harus diimbangi dengan kerja keras turun ke masyarakat, kata dia.
Tak hanya disorot miring terkait kinerja. Bahkan, publik pun banyak tak tahu hal-hal sepele mengenai kedewanan. Contohnya, sebanyak 93,3 persen tak tahu berapa jumlah anggota Dewan ( 560 orang). Selain itu, sebanyak 94,4 persen tak tahu jumlah pimpinan DPR (5 orang).
sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1613153/Publik.Tak.Banyak.Tahu.Jumlah.Anggota.DPR
memang mereka tidak mewakili rakyat.
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uqgV1uTqIbn1W9QeiwgEZU77tMYpKOAH8aixq0uXFgqnwA1wFTiuWtTOpLwckSGXFAPqusOzmIsUqV4tfMgHWlnV_OyLI4l64-SDb1UqqoCt3f=s0-d "No Hope")
JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menginginkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Institut Riset Indonesia (Insis).
Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, sebanyak 49,06 persen responden menginginkan anggota Dewan lebih sering turun ke bawah. Harapan lain terhadap anggota Dewan periode selanjutnya, yakni sebanyak 25,79 persen responden menginginkan DPR menegakkan kode etik bagi anggota yang melanggar aturan. Sebanyak 14,39 persen menginginkan DPR periode mendatang melahirkan undang-undang tentang hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sisanya menginginkan banyak hal, kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu
( 29/9/2013 ).
Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013. Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Insis juga menunjukkan bahwa publik tidak puas dengan kinerja Dewan periode 2009-2014 . Sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik.
Adapun responden yang menilai baik hanya.20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab. Mochtar menambahkan, ketidakpuasan publik terhadap DPR salah satunya bisa dilihat dari pembentukan undang-undang. Banyak UU yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konsitusi.
Selain itu, rendahnya pencapaian legislasi. Dari 70 RUU dalam Prolegnas, hanya diselesaikan 13 UU. Dalam membahas APBN, banyak anggota Dewan yang masuk perangkap korupsi.
Pentingnya mengembalikan citra DPR dengan bekerja sunguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Kuatnya image bahwa DPR hanya menjadi ladang korupsi, pemerasan, dan mengumpulkan kekayaan harus diimbangi dengan kerja keras turun ke masyarakat, kata dia.
Tak hanya disorot miring terkait kinerja. Bahkan, publik pun banyak tak tahu hal-hal sepele mengenai kedewanan. Contohnya, sebanyak 93,3 persen tak tahu berapa jumlah anggota Dewan ( 560 orang). Selain itu, sebanyak 94,4 persen tak tahu jumlah pimpinan DPR (5 orang).
sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1613153/Publik.Tak.Banyak.Tahu.Jumlah.Anggota.DPR
memang mereka tidak mewakili rakyat.
