Basuki: Kenapa Tidak Suruh Pindahkan Pak SBY?
JAKARTA, KOMPAS.com � Penyataan keras Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebutkan kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebaiknya belajar konstitusi terlebih dahulu, mendapat respons dari sang menteri.
Gamawan, diakui Basuki, sempat mengirimkan pesan singkat (SMS) kepadanya. Salah satu isi pesannya memberi teguran atas ucapan Basuki. "Sudah ditegur kok, biasa saja. Tadi dia sudah SMS, intinya beliau mengatakan bahwa beliau mengerti konstitusi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Sayangnya, Basuki tidak menjelaskan secara detail isi perbincangan antara dirinya dan Gamawan. Yang pasti, kata dia, mereka berdua saling membalas SMS dan menjadi sebuah perbincangan yang panjang.
Menurut Basuki, ada perbedaan persepsi antara Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gamawan menganggap, adanya demo penolakan keberadaan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli akan menurunkan kinerja lurah tersebut.
Melihat itu, Basuki justru berpendapat kalau argumen Gamawan tidak tepat. Jangan sampai, seseorang tidak mendapat pembelaan hanya karena aksi unjuk rasa oleh sekelompok pihak. "Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY? Beliau kan sering didemo juga. Soalnya, saya khawatir nih kinerja Pak SBY juga turun. Kalau begitu, dia mesti diganti dong," ungkap Basuki.
Selain "menyindir" tentang demo ke Istana, Basuki juga menyinggung Jokowi yang setiap hari mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai pihak. Misalnya saja dari buruh, sopir metromini, pedagang kaki lima (PKL), kusir andong, dan sebagainya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mengeluarkan celetukannya. "Saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya jadi turun karena didemo terus. Mungkin dia lebih cocok dipindahkan ke Merdeka Utara," canda Basuki lagi.
Merdeka Utara merupakan alamat Istana Negara atau tempat berkantor Presiden RI. Pasalnya, apabila pihak Istana didemo, maka tidak ada lagi pihak yang meminta pejabat itu untuk pindah ke jabatan lainnya.
Dalam hal ini, Basuki kembali menyindir Mendagri yang tidak bisa mengomentari Presiden karena Mendagri adalah anak buah Presiden.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga.
Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.
sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp
inilah ciri khas kepemimpinan sby, dari presiden sampai anak buah ngak ada yang disegani lagi, untung tinggal 6 bulan lagi yah...... makanya jangan aneh kalau dipemerintahan tidak ada yang kerja.![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5H4LfN_zlqYNf_NuVac33JPBNXpmZHOsIv4yDpSGjJju42bZhhvxm0xnf-JnukpIxLbP6LFj9gE9XkHeIA9zFqEDpfUwQMXyPZmCECWn_40-m=s0-d "Ngakak")
JAKARTA, KOMPAS.com � Penyataan keras Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebutkan kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebaiknya belajar konstitusi terlebih dahulu, mendapat respons dari sang menteri.
Gamawan, diakui Basuki, sempat mengirimkan pesan singkat (SMS) kepadanya. Salah satu isi pesannya memberi teguran atas ucapan Basuki. "Sudah ditegur kok, biasa saja. Tadi dia sudah SMS, intinya beliau mengatakan bahwa beliau mengerti konstitusi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Sayangnya, Basuki tidak menjelaskan secara detail isi perbincangan antara dirinya dan Gamawan. Yang pasti, kata dia, mereka berdua saling membalas SMS dan menjadi sebuah perbincangan yang panjang.
Menurut Basuki, ada perbedaan persepsi antara Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gamawan menganggap, adanya demo penolakan keberadaan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli akan menurunkan kinerja lurah tersebut.
Melihat itu, Basuki justru berpendapat kalau argumen Gamawan tidak tepat. Jangan sampai, seseorang tidak mendapat pembelaan hanya karena aksi unjuk rasa oleh sekelompok pihak. "Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY? Beliau kan sering didemo juga. Soalnya, saya khawatir nih kinerja Pak SBY juga turun. Kalau begitu, dia mesti diganti dong," ungkap Basuki.
Selain "menyindir" tentang demo ke Istana, Basuki juga menyinggung Jokowi yang setiap hari mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai pihak. Misalnya saja dari buruh, sopir metromini, pedagang kaki lima (PKL), kusir andong, dan sebagainya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mengeluarkan celetukannya. "Saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya jadi turun karena didemo terus. Mungkin dia lebih cocok dipindahkan ke Merdeka Utara," canda Basuki lagi.
Merdeka Utara merupakan alamat Istana Negara atau tempat berkantor Presiden RI. Pasalnya, apabila pihak Istana didemo, maka tidak ada lagi pihak yang meminta pejabat itu untuk pindah ke jabatan lainnya.
Dalam hal ini, Basuki kembali menyindir Mendagri yang tidak bisa mengomentari Presiden karena Mendagri adalah anak buah Presiden.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga.
Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.
sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp
inilah ciri khas kepemimpinan sby, dari presiden sampai anak buah ngak ada yang disegani lagi, untung tinggal 6 bulan lagi yah...... makanya jangan aneh kalau dipemerintahan tidak ada yang kerja.
