Rencana reaktivasi jalur kereta api Jatinangor - Tanjungsari disambut penolakan sebagian warga di kawasan pendidikan Jatinangor. Bahkan, anggota Komisi C, DPRD Kabupaten Sumedang, Deden Doni Herlansyah ikut menolak rencana tersebut jika tak ada kejelasan nasib penghuninya.
Ia mengaku wakil rakyat Sumedang yang menolak keras reaktivasi jalur kereta api jika 'keukeuh' harus direalisasikan oleh Pemprov Jabar.
"Perhatikan dulu nasib warga yang telah lama ada di sana," kata Deden ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (12/1/2015).
"Reaktivasi jalur kereta api Jatinangor - Tanjungsari butuh perencanaan yang matang selain harus melalui proses sosialisasi. Ratusan rumah selain ribuan orang telah lama bermukim di sana," ucapnya.
Sehingga, kata dia, sebelum rencana tersebut disosialisasikan ke warga maka harus diawali upaya penyelesaian dampak sosialnya.
Di tempat terpisah, ketua forum delegasi masyarakat (FDM) Kecamatan Jatinangor Dedeng Syaefurohman turut menolak reaktivasi tersebut.
Ia mengaku wakil rakyat Sumedang yang menolak keras reaktivasi jalur kereta api jika 'keukeuh' harus direalisasikan oleh Pemprov Jabar.
"Perhatikan dulu nasib warga yang telah lama ada di sana," kata Deden ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (12/1/2015).
"Reaktivasi jalur kereta api Jatinangor - Tanjungsari butuh perencanaan yang matang selain harus melalui proses sosialisasi. Ratusan rumah selain ribuan orang telah lama bermukim di sana," ucapnya.
Sehingga, kata dia, sebelum rencana tersebut disosialisasikan ke warga maka harus diawali upaya penyelesaian dampak sosialnya.
Di tempat terpisah, ketua forum delegasi masyarakat (FDM) Kecamatan Jatinangor Dedeng Syaefurohman turut menolak reaktivasi tersebut.
"Setelah dilakukan pendataan sebagai tahapan pra sosialisasi reaktivasi, sebagian besar warga khususnya Desa Cilayung, sepakat menolak," ujar Dedeng.
Warga Desa Cilayung selain salah satu wilayah terkena dampak wacana reaktivasi itu berharap rencana tersebut dibatalkan.
"Jika memaksakan harus reaktivasi, warga pun sepakat akan menolaknya sebelum sepakat 'itung-itungannya'. Tolong perhatikan keinginan warga terkena dampak reaktivasi ," ucap Dedeng di Media Centre Kecamatan Jatinangor.
Ia khawatir, jika memaksakan program itu direalisasikan namun dampak sosialnya tak tuntas justru khawatir meraih persoalan sosial baru di Jatinangor.
"Jatinangor sudah terbilang kondusif, jangan sampai muncul persoalan baru gara-gara warga menolak reaktivasi jalur kereta api itu," ujar Dedeng. (Mochamad Iqbal Maulud-"PR"/Azis Abdullah-"KP"/A-88)***
Sumber
Bukan hak miliknya kok minta itung-itungan
Saya mau tanya buat para warga yang menolak : "Kalian Punya SHM Untuk Tanah Tersebut Atau Tidak?"
Dikutip dari: http://adf.ly/wC5E0
