Adi Riyadi, pakar penerbangan dari Universitas Negeri Airlangga (Unair), Surabaya, mengatakan, izin penerbangan AirAsia QZ8501 menjadi kontroversi akibat dua keterangan berbeda antara Indonesia dan Singapura -dua negara yang menjadi rute penerbangan maskapai tersebut.
Menurut Adi, di Jakarta, Kamis (8/1), penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura, tak mungkin tidak mendapat izin dari dua negara tersebut.
Pasalnya, dalam konteks hukum internasional perjalanan udara lintas negara, yakni dalam hal ini Indonesia-Singapura, tentunya kedua negara sudah mengetahui dan izinnya disepakati antar-dua negara tersebut.
"Kalau sampai Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan itu perjalanan ilegal, saya justru khawatir kalau dari pihak Singapura bisa saja menuduh bahwa Indonesia memberikan izin bodong," ujar Adi.
Menurut Adi, di Jakarta, Kamis (8/1), penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura, tak mungkin tidak mendapat izin dari dua negara tersebut.
Pasalnya, dalam konteks hukum internasional perjalanan udara lintas negara, yakni dalam hal ini Indonesia-Singapura, tentunya kedua negara sudah mengetahui dan izinnya disepakati antar-dua negara tersebut.
"Kalau sampai Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan itu perjalanan ilegal, saya justru khawatir kalau dari pihak Singapura bisa saja menuduh bahwa Indonesia memberikan izin bodong," ujar Adi.
Ia mengkhawatirkan, kalau Singapura menyampaikan tudingan tersebut terhadap Indonesia, karena negara-negara lain juga berpotensi menyampaikan penilaian serupa, sehingga akan merugikan dunia penerbangan negeri ini, seperti agen travel bakal gulur tikar.
Atas kondisi tersebut, Adi menilai pemerintah tidak boleh gegabah dan langsung menyimpulkan bahwa penerbagan AirAsia QZ8501 pada hari Minggu (28/12) pagi adalah ilegal karena ada keterangan berbeda. Pemerintah harus menginvestigasinya secara mendalam.
Sedangkan yang berhak mengeluarkan izin penerbangan lintas negara, kata Adi, adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, pihak yang mengubah jadwal slot time, yakni Indonesia Slot Coordinator (ISC) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berada di bandara.
"Nah, dari sini saya kembali katakan, sangat tidak mungkin kalau pemerintah tidak tahu ada penerbangan atau tidak ada izin. Pemerintah pasti tahu dan pasti ada izin. Udara ruang tertutup, apakah ada lintasan peswat lain atau tidak, pasti ISC sudah tahu," tandas Adi.
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/w2T9B
