Desakan kubu Agung Laksono agar Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai merugikan posisi politik partai berlambang pohon beringin itu. Selain sebagai pentolan koalisi, Golkar pemilik kursi terbanyak di parlemen dari blok KMP.
"Sebagai pemimpin koalisi dari kelompok penyeimbang, Golkar justru bisa memainkan peran politik jauh lebih besar. Nanti ketemu jalan tengahnya bahwa kubu Aburizal Bakrie akan menolak tuntutan kubu Agung bergabung KIH. Secara nyata tak ada lagi bagian kekuasaan bagi Golkar ke kabinet," kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (4/1).
Pascaputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laloly beberapa waktu lalu, Syamsuddin menduga kemungkinan yang terjadi Golkar keluar dari KMP sekaligus tidak bergabung KIH. Dengan demikian, posisi Golkar kemungkinan senasib dengan Partai Demokrat.
"Jadi, tidak akan masuk ke KMP, juga tidak akan bergabung dengan KIH," ujar Syamsuddin. Selanjutnya, Ical akan bertanggung jawab secara personal pada KMP sebagai ketua umum partai-partai oposisi. "Tergantung hasil rekonsiliasinya nanti, tapi bukan secara kepartaian," ujarnya.
"Sebagai pemimpin koalisi dari kelompok penyeimbang, Golkar justru bisa memainkan peran politik jauh lebih besar. Nanti ketemu jalan tengahnya bahwa kubu Aburizal Bakrie akan menolak tuntutan kubu Agung bergabung KIH. Secara nyata tak ada lagi bagian kekuasaan bagi Golkar ke kabinet," kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (4/1).
Pascaputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laloly beberapa waktu lalu, Syamsuddin menduga kemungkinan yang terjadi Golkar keluar dari KMP sekaligus tidak bergabung KIH. Dengan demikian, posisi Golkar kemungkinan senasib dengan Partai Demokrat.
"Jadi, tidak akan masuk ke KMP, juga tidak akan bergabung dengan KIH," ujar Syamsuddin. Selanjutnya, Ical akan bertanggung jawab secara personal pada KMP sebagai ketua umum partai-partai oposisi. "Tergantung hasil rekonsiliasinya nanti, tapi bukan secara kepartaian," ujarnya.
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA) Said Salahudin megatakan, jika Golkar bergabung KIH, partai ini akan "mati gaya". Golkar akan berada di bawah PDI-P sebagai partai utama penyokong pemerintah sekaligus pimpinan KIH. Tak hanya itu, Golkar juga dibayang-bayangi partai pendukung pemerintah lainnya seperti NasDem, PKB, dan Hanura.
"Sudah barang tentu PDI-P dan teman-teman koalisinya tak akan mau dipengaruhi Golkar sebagai new comer dalam koalisi itu. Gagasan-gagasan politik Golkar belum tentu diterima atau diakomodasi partai-partai dalam KIH yang telah lebih dulu mendukung pemerintah," katanya.
Kondisi yang sama, kata dia, juga bisa terjadi di parlemen. Jika di KMP menjadi pemimpin koalisi yang bisa memainkan peran besar di DPR, di KIH Golkar hanya akan menjadi pengikut PDI-P sebagai pemimpin koalisi.
"Dengan kondisi demikian, Golkar akan merasa kikuk berada dalam KIH. Sinar kebesaran Golkar juga memudar, padahal mereka sesungguhnya partai pemenang kedua pemilu sekaligus pemilik kursi terbesar kedua setelah PDI-P," ujar Said.
Dia juga menilai, partai-partai dalam KIH akan rugi jika Golkar menjadi pendukung pemerintah. Mustahil Golkar bersedia berubah haluan politik, jika tidak mendapatkan kursi dalam kekuasan. Jika Golkar diberikan jatah kursi menteri oleh Jokowi dalam reshuffle kabinet, misalnya, bisa saja kursi itu sebelumnya dimiliki PDI-P, NasDem, PKB, atau Hanura.
SUMBER (harnas.co)
golkar bubar kayaknya
Dikutip dari: http://adf.ly/vsUhO
